Wed. May 19th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Hanya Lihai Cairkan Belanja Pegawai, Kepala Daerah (Kepri) Kena Semprot Presiden Jokowi?

3 min read

di depan kepala daerah seluruh tanah air, presiden jokowi menahan kemarahan melihat melempemnya serapan apbd di tanah air, termasuk kepri/ foto suaradewan.com

Hanya Lihai Cairkan Belanja Pegawai, Kepala Daerah (Kepri) Kena Semprot Presiden Jokowi?

angkaberita.id -Presiden Jokowi geram menahan kekecewaan setelah melihat kemampuan kepala daerah di Tanah Air, termasuk di Kepri, hanya pandai urusan serapan belanja pegawai, bukan belanja modal penggerak perekonomian. Hingga Maret, belanja modal bertengger di angka 5 persen.

“Kemarin angka yang saya lihat yang tinggi itu baru belanja pegawai. Tapi itu juga baru di angka 63 persen,” kata Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, Jumat (30/4/2021). Artinya, selama ini duit ratusan triliun rupiah pusat ke daerah hanya ngendon di perbankan, termasuk di Kepri.

Di Kepri, semisal, gelontoran duit belanja modal pusat ke kabupaten/kota di Bumi Segantang Lada, melalui DAK Fisik bukannya kecil: Tembus ratusan miliar rupiah! Nah, alokasi itu setara 12 persen belanja modal gabungan APBD 2021 di Kepri.

Realisasinya? Rakor Gubernur Ansar dengan kepala daerah se-Kepri dan kepala OPD beberapa pekan lalu menjawabnya. Serapan APBD di kabupaten/kota se-Bumi Segantang Lada jauh panggang dari api. Intinya, giliran belanja pegawai, Pemda terbilang cepat dengan realisasi telah melebihi 50 persen. Kenapa?

Kekecewaan Presiden Jokowi terluapkan saat pengarahan kepada kepala daerah se-Tanah Air di Istana Negara, Rabu (28/4/2021). Dalam video Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021), Jokowi mengungkapkan kekecewaan itu, terutama serapan anggaran bantuan masyarakat di masa pandemi.

Per Maret, kata Presiden, belanja modal baru 5,3 persen. “Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank,” ucap Presiden. Data terakhir, pada akhir Maret duit Pemda “ngendon”di perbankan sebesar Rp 182 triliun.

“Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati,” tegas Presiden. Dia memgajak provinsi dan kabupaten/kota segera membelanjakan anggaran demi membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Presiden mengungkapkan, dirinya sudah berkali-kali berpesan ke Mendagri soal serapan belanja APBD, terutama belanja modal. “Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati Rp 182 triliun. Ini uang yang sangat gede sekali,” kata Presiden. Jika dibelanjakan, uang berputar di masyarakat besar dan imbasnya ke ekonomi tidak kecil.

Kepri Termasuk?

Jika mencermati rakor Gubernur Ansar dengan kepala daerah di Bumi Segantang Lada dan kepala OPD pekan lalu, terungkap realisasi APBD di Kepri terbilang rendah. Bahkan, secara persentase, di bawah 10 persen.

“Dari laporan Karo Pembangunan kepada Pak Gubernur, jumlah serapan kita memang baru enam persen lebih. Memang agak sedikit rendah,” kata Arif, Sekdaprov Kepri, saat itu.

Perlu, seperti diungkapkan Kepala Ditjen Perbendaharaan Kanwil Kepri, Teguh Dwi Nugroho, setidaknya serapan 15 persen APBD per triwulan agar menggeliatkan perekonomian. Diyakini, realisasi serapan hingga triwulan pertama tahun 2021, di Kepri, sebagian besar, pencairan belanja pegawai.

Padahal amunisi belanja modal Kepri tak kecil. Lihat saja, pagu DAK fisik se-Kepri, seperti diungkapkan Kabiro Pembangunan Setdaprov kepri, sebesar Rp 831.396.858.000, terbagi Pemprov sebesar Rp 195.771.881.000, dan kabupaten/kota sebesar Rp 635.624.977.000.

Jumlah itu setara 12 persen belanja modal APBD 2021 se-Kepri. Kecuali tahun 2020, DAK Kepri meningkat. “Saya berharap DAK fisik betul-betul dimanfaatkan karena mandatory spending. Selain itu, pelaporan DAK fisik teratur menjadi indikator penambahan pagu DAK tahun berikutnya,” ajak Aris Fariandi, Kabiro Pembangunan Setdaprov Kepri.

Secara keseluruhan, peta serapan anggaran di Kepri, seperti dikemukan Sekdaprov Arif, Pemkab Karimun tertinggi, Pemkda Lingga terendah. Arif membeberkan, dari Rp 13,4 triliun dana akumulasi APBD tahun 2021 se-Kepri, baru terserap Rp 1,1 triliun, atau setara 8,63 persen.

Serapan kabupaten/kota, kata Arif, rerata di kisaran 9,42 persen. “Tertinggi (serapan) Karimun sebesar 12,68 persen, terendah Lingga sebesar 5,94 persen,” kata Ketua TPAD Pemprov Kepri itu. Kabar baiknya, khusus pengelolaan DAK fisik pusat memberikan bocoran proyek fisik bakal terkabulkan.

Karena bersifat proposal based, Ditjen Perbendaharaan Negara menyarankan mengajukan proyek fisik sejalan dengan program prioritas nasional. “DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional,” pesan Teguh. Ironisnya, khusus Kepri, Pemprov dan DPRD tidak sejalan setujuan. Keduanya sibut berdebat sistem pencairan dengan alasan masing-masing, berujung duel SIMDA dan SIPD.

(*)

UPDATE: Penyesuaian Judul, Sebelumnya “…Serapan Belanja…” Menjadi “…Cairkan Belanja…”

Bagikan