angkaberita.id - Bukan hanya menyambut tahun 2025 dengan defisit APBD 2024, Pemprov Kepri juga menutup kinerja pemerintahan tahun 2024 dengan status turun kelas. Bahkan, KemenPAN-RB menilai kinerja birokrasi Pemprov Kepri belum masuk hitungan mereka, meskipun Pemprov menyodorkan klaim berbeda.
Terbukti, jika merujuk portal APBD, per 31 Desember Pemprov Kepri menutup realisasi eksekusi APBD 2024 dengan pendapatan daerah sebesar Rp 3.780,92 miliar, atau hanya 88,58 persen dari target. Kemudian realisasi belanja daerah sebesar Rp 4.288,01 persen, setara 97,29 persen dari target. Praktis, terjadi defisit sebesar Rp 500 miliar lebih. Kinerja retribusi OPD belum setangguh pajak daerah.
Berdasarkan struktur belanja APBD, belanja pegawai paling tinggi realisasi dibanding belanja modal. Belanja pegawai terealisasi 109,02 persen. Belanja modal hanya 92,80 persen dari target Rp 345 miliar. Padahal belanja modal merupakan penggerak ekonomi daerah lewat belanja pembangunan. Berdasarkan data sama, belanja pegawai juga menguras habis APBD hampir di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Perintah Gubernur Ansar agar OPD mengurangi perjalanan dinas dan mengeksekusi APBD Kepri sejak awal tahun baru seperti mengamini memble-nya kinerja pejabat-pejabat pilihan dia. Khusus kinerja birokrasi, berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, lewat Indeks Pelayanan Publik (IPP), tahun 2024, versi KemenPAN hanya Pemprov Sumsel terbaik di Sumatera.
Kalah Dari Sumsel
Total terdapat tujuh Pemprov dengan pelayanan prima di Tanah Air, termasuk Pemprov Sumsel. Nama lainnya, yakni: Pemprov Jabar, Pemprov Jatim, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Kalsel, Pemprov Jateng dan Pemprov DKI Jakarta. Luar Jawa hanya Pemprov Sumsel dan Pemprov Kalsel.
Pengumuman KemenPAN tadi bersamaan dengan ikhtiar mereka meluncurkan konsep rebranding pelayanan publik di tahun 2025, dengan menggeber akselerasi teknologi sebagai katalis transformasi pelayanan publik ke depan. “Transformasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menghadirkan pelayanan publik semakin prima untuk menyejahterakan masyarakat,” pesan MenPAN-RB, Rini Widyantini, di situs resmi KemenPAN, Selasa (31/12/2024).
Tiadanya Kepri di tujuh Pemprov dengan pelayanan prima versi KemenPAN tadi seperti menggenapi kegagalan di tahun 2024, terutama di dua ajang bergensi APBD Awards 2024 dan SAKIP Awards 2024. Yang pertama memotret kinerja eksekusi APBD, dan yang terakhir menilai akuntabilitas kepemerintahan, termasuk kerja perencanaan daerah.
Keduanya anugerah kinerja dari Kemendagri bagi Pemda berprestasi. Khusus SAKIP Awards, Kemendagri menggandeng BRIN dan Tempo, kelompok media rutin memberikan anugerah Pemda dan Kepala Daerah terbaik setiap tahunnya. Jika torehan awards Kepri secara nasional menjadi indikator kesuksesan KDH, Pemprov tahun 2024 terhitung menurun dibanding setahun sebelumnya.
(*)
