Pulau Nipa(h), Ikhtiar Pelindo Menjaga Tapal Batas Ekonomi Negeri

Pulau Nipa(h), Ikhtiar Pelindo Menjaga Tapal Batas Ekonomi Negeri

Berlokasi sepelemparan batu dari Singapura, Pulau Nipa(h) dulunya menjadi ikhtiar menjaga kedaulatan negeri. Presiden Megawati bahkan datang menjejakkan kaki dan menanam cemara laut ke pulau seluas 50 hektare itu. Kini, gugusan pulau dengan perluasan reklamasi menjadi tapal batas ekonomi negeri. Pelindo hadir menjaganya dengan jasa kemaritiman memastikan efisiensi rantai logistik

Dengan luas perairan mencakup 96 persen wilayah, Kepri pantas membanggakan diri sebagai provinsi daerah kepulauan terluas di Tanah Air. Namun, sejak berdiri menjadi provinsi di tahun 2002, justru bukan sektor kelautan penopang perekonomian. Tapi, industri manufaktur dengan pusatnya di Batam.

Kemudian sektor pertambangan, terutama bauksit sebelum kena moratorium di tahun 2018. Juga pertambangan pasir laut, hingga akhirnya Pulau Nipa(h) nyaris tenggelam akibat masifnya pertambangan itu. Sebagai gambaran, data Bank Indonesia (2018), berdasarkan PDRB harga berlaku sebesar Rp 249,08 triliun, sektor manufaktur menyumbang 37 persen.

Kemudian konstruksi 19 persen, dan pertambangan 14 persen. Sektor kelautan dan perikanan nyaris tak mendapatkan tempat. Bahkan, masih tertinggal dibandingkan sektor pariwisata dengan bidikan pelancong Singapura-Malaysia. Baru di era Presiden Jokowi, dengan sejumlah kebijakannya, sektor kelautan mulai dilirik.

Tujuan utamanya menghadirkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antar pulau. Kepri menangkap peluang itu, dengan ikhtiar labuh jangkar salah satunya, selain penataan ruang lautnya bagi kepentingan ekonomi. Ujungnya, Pemprov Kepri dan Kemenhub kompromi soal labuh jangkar.

Merger Pelindo

Kabar baiknya, seiring terealisasinya merger Pelindo I-IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia di pengujung 2021, ikhtiar menghadirkan layanan kepelabuhan prima demi memangkas biaya logistik justru menemukan mutiara di perairan Kepri. Lokasinya di hamparan tanah berpasir sepelemparan batu ke Singapura, antara Batam dan Karimun.

Namanya Pulau Nipa, kadang disebut Pulau Nipah. Dulunya pulau kosong melompong. Tapi, karena terus tergerus pengerukan pasir akhirnya memancing perhatian nasional. Bukan hanya menjadi tapal batas NKRI dengan Singapura, lokasinya juga berada di alur perairan tersibuk di dunia, antara Selat Malaka dan Selat Philips.

Topografi dan kedalaman alur di lokasi menjadi berkah tersendiri. Berkah lainnya ialah restu Presiden Jokowi soal merger Pelindo. Dengan merger itu, PT Pelindo lewat Peraturan Pemerintah No. 101/2021, akhir menjadi entitas baru dengan kapasitas lebih besar, termasuk SDM dan keahlian.

Dengan penggabungan, kini Pelindo menjadi operator peti kemas terbesar ke-8 dunia, dengan total bongkar muat (throughput) sebesar 16,7 juta TEUs (twenty-foot equivalent units). Merger juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan.

Ujungnya, dapat menjadi pemain besar industri kepelabuhanan. Merger menghasilkan aset senilai Rp 112 triliun. Setelah penandatangan akta merger, lanjut dengan RUPSLB sekaligus menetapkan jajaran direksi dan komisaris. Tak terlena dengan proyeksi itu, PT Pelindo bergerak cepat mendispersi keunggulannya.

Setelah merger, Pelindo punya 4 regional (subholding) dengan bisnis masing-masing. Mereka tersebar di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar: (1) PT Petikemas dengan kewenangan mengoperasikan seluruh terminal peti kemas di seluruh pelabuhan kelolaan Pelindo I-V dulu. Kantor pusat di Surabaya. (2) PT Non Petikemas berkantor pusat di Medan. Fokus menangani bisnis non peti kemas.

Kemudian (3) PT Logistik & Hinterland. Rencananya berkantor pusat di Jakarta. Fokus bdiang logistik dan integrasi jasa kepelabuhan dengan jasa multimoda. Ekosistem itu diharapkan pengantaran logistik menjadi efisien sehingga menekan biaya logistik nasional. Terakhir (4) PT Marine, Equip & Port berkantor pusat di Makassar.

Tugasnya menjadi perusahaan pendukung segmen bisnis Pelindo hasil merger. Seperti sarana bantu, pemeliharaan peralatan, listrik, jenis BBM dan sejenisnya. Setelah penggabungan, Pelindo total asetnya ditaksir sebesar Rp 112 triliun, dengan pendapatan Rp 28,6 triliun.

Ekonomi Pulau Nipa(h)

Pelindo Cabang Batam bergerak cepat menerjemahkan merger itu. Lewat Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), mereka berikhtiar menjaga ekonomi tapal batas melalui jasa maritim di Pulau Nipa(h), terutama kegiatan pandu dan tunda kapal.

SPJM melengkapi dengan jasa lainnya, termasuk penyediaan logistik, dengan BBM dari Pulau Sambu dan air bersih dari Pulau Karimun. “Batam saat ini berkembang pesat, terutama Pulau Nipa. Sebagian besar adalah kapal dengan rute ocean going transit di batam untuk proses pemindahan muatan,” ungkap Capt. Al Abrar, GM Pelindo Cabang Batam, dalam keterangan pers, akhir April 2022.

Selain lokasi di alur pelayaran (ocean going), Pulau Nipa(h) juga terberkahi kedalaman alur lebih dalam dibanding perairan selepas Selat Malaka dengan tujuan ke Tiongkok atau Jepang. Alhasil, karena kapal dari Timur Tengah, terutama tanker pengangkut minyak (VLCC), dengan tujuan Tiongkok besar-besar dengan draft mencapai kedalaman 21, mereka terpaksa harus pindah muatan melalui kapal baru menuju negara tujuan akhir.

Nah, peluang ship to ship (STS), alias pemindahan muatan di tengah laut, SPJM menangkapnya menjadi peluang ekonomi. Kemenhub juga telah memberikan izin STS sekali paket dengan service jasa maritim lainnya di Pulau Nipa(h), kini bukan lagi pulau tak berpenghuni, tapi justru menjadi pulau berekonomi.

Khusus migas, jalur Selat Malaka hanya kalah dari Selat Hormuz di Timur Tengah. Data Lloyd’s List Intelligence, tahun 2018, sedikitnya 15,7 juta barel minyak per hari diangkut melewati rute tersibuk di dunia itu. Abrar, pernah bertugas di Pelindo Sei Pakning, Dumai, menjanjikan pelayanan prima, melalui SDM mereka.

Penyemangatnya, Pulau Nipa(h), urusan STS termasuk lokasi lima besar di dunia. “Jadi semua kapal VLCC da semuanya,” klaim dia. Karena tak bisa langsung ke negara tujuan akhir, kapal-kapal tadi akhirnya transit dan labuh jangkar ke Batam. “Jadi (Pulau) Nipa itu proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya,” jelas Abrar seperti dikutip Antara, April lalu.

Zamzami A. Karim, Analis Kebijakan Perbatasan di Kepri, mengungkapkan, wilayah maritim Kepri seluruhnya potensial secara ekonomi, termasuk pulau terluar dan menjadi tapal batas, atau sempadan dengan negara lain. Apalagi, sebutnya, sekarang negara tetangga snegaja memperlakukan pulau sempadan mereka menjadi aset ekonomi.

“Menjadi, semisal, objek wisata,” sebutnya, Selasa (20/9/2022) mengurai tren tapal batas terkini. Selain motif ekonomi, juga menurut akademisi di Stisipol Raja Ali Haji Tanjungpinang, sebagai penegasan penguasaan atau pemanfaatan wilayah kedaulatan bagi kepentingan masyarakat.

Gayung bersambut, pemerintah melalui Kemenhub memberikan Pelindo izin mengelola labuh jangkarnya. Selain STS Pelindo juga dapat melayani jasa waiting order, repair kapal, maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti lifting. Saking banyaknya permintaan itu, terminal Pelindo kepentingan internal juga disandari kapal asing, terutama kapal-kapal galangan.

Sejak Januari 2022, Pelindo Batam menyerahterimakan operasi (STO) Pulau Nipa(h) ke SPJM khusus penyediaan jasa tadi. Hasilnya, terjadi pertumbuhan sebesar 13 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Di ujung, bukan hanya mengalirkan duit ke BUMN, SPJM juga menjadikan Pulau Nipa(h) perputaran ekonomi tapal batas. Jika merger Pelindo dipahami agar lebih “NKRI”, atau berdaulat, Pelindo lewat SPJM sukses menjaga (kedaulatan) ekonomi tapal batas negeri di Kepri, persisnya di Pulau Nipa(h). (*)