Wed. Feb 21st, 2024

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Provinsi Natuna-Anambas, Ranai Atau Tarempa Calon (Ideal) Ibukota?

2 min read

pemekaran/foto via suarasorongselatan.com

Provinsi Natuna-Anambas, Ranai Atau Tarempa Calon (Ideal) Ibukota?

angkaberita.id - Meskipun pemerintah masih menghentikan sementara (moratorium) kebijakan pemekaran, namun bukan berarti ikhtiar mendirikan Provinsi Natuna-Anambas di tapal batas utara Kepri lantas berhenti. Sebaliknya, kini penyokong dan pendukung pemekaran mulai memetakan potensi masalah setelah terbentuk nantinya, semisal soal calon ibukota!

Secara teori, Ranai dan Tarempa memiliki peluang sama besar, meskipun Natuna berstatus kabupaten induk dari Anambas. Keinginan berdiri terpisah dari Kepri, untuk sebagian, bukan ikhwal baru di Bumi Segantang Lada. Sebab, jauh sebelum itu, wacana pemekaran juga mencuat kurun 10 tahun terakhir, termasuk wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam. Di level kabupaten, juga terdengar pemekaran di sejumlah daerah.

Seperti Kabupaten Bintan Utara dan Kabupaten Kundur. Kepri sendiri, sebelum resmi berdiri sendiri sebagai provinsi berdasarkan UU No. 25/2022, merupakan bagian Provinsi Riau. Seperti Kepri, Riau juga tak pernah sepi dari keinginan pemekaran sejumlah daerah menjadi provinsi terpisah. Paling sering terdengar ialah Provinsi Riau Pesisir.

Bagaimana dengan Sumatera? Wacana pemekaran, untuk sebagian, terus terdengar meskipun sebatas aras pergunjingan di kedai kopi. Dari 10 provinsi, setidaknya terdengar wacana pemekaran di 5 provinsi. Yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepri.

Di Sumatera, kurun 1945-2022 terbentuk 10 provinsi terpisah. Kurun 1945-1949 hanya terdapat Provinsi Sumatera. Setelah itu, Sumatera terbagi menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Tengah serta Provinsi Sumatera Selatan.

Orde Lama mencatat pemekaran provinsi terbanyak, dari 3 menjadi 7 provinsi di Sumatera. Orde Reformasi 2 Provinsi, dan pemerintahan Soeharto hanya menambah satu provinsi di Sumatera sepanjang kekuasaannya, yakni Provinsi Bengkulu. Terbaru, beredar usulan dan wacana delapan provinsi baru pemekaran di Sumatera.

Terpisah, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan menegaskan moratorium daerah otonomi baru (DOB), alias pemekaran, hingga kini belum dicabut pemerintah. Penegasan Benny merespon beredarnya tulisan soal daftar 57 calon kabupaten/kota baru dan 8 provinsi baru di Tanah Air, konon, segera dibahas di DPR pada masa persidangan 2022 mulai Maret mendatang. “Belum dicabut,” tegas Benny, seperti dilansir BeritaSatu, dua pekan lalu.

(*)

Bagikan