Jokowi Larang TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Sekdaprov Kepri Gantinya?

Jokowi Larang TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Sekdaprov Kepri Gantinya?

angkaberita.id - Dua tahun jelang Pemilu serentak 2014, ratusan kepala daerah berakhir masa jabatan, termasuk di Kepri. Presiden Jokowi, berdalih komitmen reformasi, melarang petinggi TNI-Polri aktif menjabat kepala daerah. Sekdaprov kandidat kuat penjabat Gubernur Kepri 2024?

Kendati belum terbukti, spekulasi ke situ bukan mustahil. Sebab, seperti ditulis Kompas.com, kalangan pengamat lebih sepakat mendudukkan Sekda sebagai penjabat kepala daerah demi mengantisipasi berakhirnya ratusan kepala daerah di tahun 2023 dan 2024.

Selain lebih mengenali kebutuhan daerah, juga relatif tidak perlu masa transisi. "Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan," ungkap Presiden Jokowi di depan Pemred media massa di Istana Kepresidenan, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (20/1/2022).

Secara administrasi, Sekda juga biasa menggantikan kepala daerah jika pejabat, secara hirarki, berhalangan. Arif Fadillah, Sekdaprov Kepri sebelum lengser menjabat Kepala DKP, pernah melakoni status itu, meskipun berstatus Plh sebelum Suhajar Diantoro menduduki kursi Gubernur setelah Isdianto habis masa jabatan dan Gubernur Ansar Ahmad belum dilantik sebagai pemenang Pilgub Kepri 2020.

Kepri saat ini, juga tengah menunggu Sekdaprov definitif hasil lelang jabatan Oktober 2021. Mendagri mengabulkan keinginan Gubernur Ansar menunjuk pengganti Lamidi, penjabat Sekdaprov Kepri setelah dua kali perpanjangan masa tugas, meskipun bukan mustahil Lamidi diperpanjang sekali lagi.

Kecuali Sumatera Barat, berkaca proses lelang jabatan Sekdaprov Riau dan Sekdaprov Babel, Presiden Jokowi setelah lewat tiga bulan menunjuk satu dari tiga nama calon Sekdaprov hasil lelang itu. Di Kepri, tiga nama bersaing, yakni Adi Prihantara Sekda Bintan, Sardison Kepala Badan SDM, dan Misni Kepala Dinas PMD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepri.

Ketiganya, siapapun mereka, jika akhirnya memang pemerintahan Jokowi-Makruf lebih sreg Sekda sebagai penjabat kepala daerah, mereka bertiga berpeluang. Misni, jika terpilih, akan menorehkan dua catatan sendiri jika skenarionya seperti itu!

(*)