Sun. Jun 20th, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Libatkan PKK Di Kepri, Istri Ansar Bakal Turun Gunung Kampanye Stop Perkawinan Anak

2 min read

dewi kumalasari (dua dari kanan), istri gubernur ansar ahmad sekaligus ketua tp pkk kepri bakal turun langsung memimpin kampanye stop perkawinan anak di bumi segantang lada bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemangku kepentingan di kepri/foto dokumentasi dinas pemberdayaan perempuan via kadis ppa misni

Libatkan PKK Di Kepri, Istri Ansar Bakal Turun Gunung Kampanye Stop Perkawinan Anak

angkaberita.id – Berbagai cara ditempuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna menekan terus terjadinya kasus perkawinan anak di Bumi Segantang Lada. Terbaru, mereka bakal melibatkan kalangan ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK.

Tak main-main, Dewi Kumalasari, istri Gubernur Ansar Ahmad sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kepri bakal turun langsung memimpin kampanye stop perkawinan anak. Sehabis Lebaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ketua TPP PKK Kepri bakal merapatkan barisan.

“Kita akan agendakan setelah Lebaran kegiatan sosialisasi (pencegahan perkawinan anak) bersama TP PKK,” ungkap Misni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kepri, Rabu (5/5/2021), melalui pesan WA. Nanti lanjutnya, langkah dan strategi kampanyenya bakal melibatkan para pemangku kepentingan secara menyeluruh.

“(Pemprov Kepri) mau buat deklarasi komponen yang terlibat, agar semua peduli dan turut serta dalam melakukan pencegahan perkawinan anak,” kata Misni. Dia tak menampik, jika Ketua TP PKK Kepri menjadikan soal perkawinan anak prioritas perhatian mereka.

Tahap awal, pihaknya gencar sosialisasi dengan menempatkan spanduk kampanye di sejumlah lokasi strategis, termasuk di Tanjungpinang, sekaligus memancing kepedulian warga (public awareness). Bersama Batam, berdasarkan data, Tanjungpinang terbilang tinggi kasus perkawinan anak.

Sejak sebelum pandemi COVID-19, Misni mengungkapkan, pihaknya telah menempuh sejumlah kegiatan khusus menekan kasus perkawinan anak. Bersama Puspaga dan Forum Anak, pihaknya juga intensif menggelar sosialisasi dan penerangan publik.

“Kita juga melakukan dialog di RRI,” kata Misni. Gubernur Kepri tahun lalu, juga menerbitkan surat edaran krusialnya soal perkawinan anak. Secara kelembagaan, Misni mengungkapkan, pihaknya juga menggandeng Kemenag dan Dinas PPA se-Kepri, mengadakan rakor khusus.

“Awal April lalu, bersama Biro Kesra, kita rakor dengan Dinas PPA Kabupaten/Kota dan Kemenag,” kata Misni. Selama pandemi, pada tahun 2020, angka perkawinan anak di Kepri, khususnya di Batam, justru meningkat.

(*)

Bagikan