Tue. Sep 21st, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Kursi Panas Ade Angga (1): Suksesi Tanpa Putra Mahkota, Kubu Siapa Kuat?

4 min read

selain pertarungan pilwawali tanjungpinang, golkar juga dipanaskan persaingan mengisi kursi wakil ketua dprd tanjungpinang sepeninggal ade angga. siapa berpeluang kuat?/foto via batampos.co.id

Kursi Panas Ade Angga (1): Suksesi Tanpa Putra Mahkota, Kubu Siapa Kuat?

angkaberita.id – Bukan hanya kursi Wakil Walikota, kursi Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang milik Golkar juga bakal menjadi kursi panas setelah Ade Angga mengajukan pengunduran diri maju sebagai calon wakil walikota. Panlih DPRD menjadwalkan 10 Mei mendatang pemilihan calon pendamping Walikota Rahma.

“Sudah. Insya Allah, saya maju,” kata Ade Angga, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang sekaligus calon Golkar di Pilwawali bulan depan, seperti dikutip hariankepri, Selasa (20/4/2021). Dia mengklaim telah mengajukan surat pengunduran diri, dan kini tinggal menunggu paripurna penetapan calon sekaligus pemberhentian dirinya dari legislator DPRD Tanjungpinang.

Bedanya, tak seperti fraksi lainnya di DPRD Tanjungpinang, anggota Fraksi Golkar justru harus menghadapi dua pertarungan. Yakni, mengegolkan Ade Angga sekaligus bersaing mengisi kekosongan kursinya. Apalagi, Angga maju ke Pilwawali Tanjungpinang tanpa meninggalkan “putra mahkota”, setidaknya secara harafiah.

Ketua Golkar Tanjungpinang, Untung Budiawan seperti mengonfirmasi kondisi itu. “Kalau kami harus menyelesaikan Pergantian Antar Waktu (PAW) dulu, sekaligus proses sebagai Cawawako. Nanti setelah itu baru membahas pengganti di jabatan tersebut,” kelit Untung, Rabu (21/4/2021).

Dia menambahkan, empat legislator Golkar di Senggarang berpeluang sama sebagai pengganti Angga bersinergi dengan Yuniarni Pustoko Weni, Ketua DPRD dan Hendra Jaya, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang. “Seperti Novaliandry Fathir, Dasril, Ashady dan Mimi Betty. Semuanya mempunyai hak yang sama,” kata Untung.

Nah, lanjut Untung, menentukan nama tadi, pihaknya akan musyawarah di internal Golkar hingga keputusan rekomendasi DPP terbit. Ashadi Selayar, Ketua Harian Golkar Tanjungpinang, mengamini skenario itu. Bahkan, Ashadi blak-blakan, usulan calon ke DPP tak mengerucut ke satu nama.

“Usulan calon ke DPP, bisa jadi lebih dari satu nama,” tegas Ketua Fraksi Golkar di DPRD Tanjungpinang, Kamis (22/4/2021), melalui sambungan telepon. Analis Politik Kepri di Tanjungpinang, Robby Patria mengamini kemungkinan skenario itu. Menurutnya, Golkar Tanjungpinang hanya merekomendasikan nama. Kuncinya, kata dia, restu Golkar Kepri dan DPP.

“Siapa dapat dukungan itu, (dia) yang menang,” jelas Patria. Selain koneksi dengan elite Golkar Kepri dan pusat, Patria mengatakan, pengalaman berorganisasi menjadi nilai tambah, termasuk duduk di kepengurusan. Jika merujuk kriteria itu, Patria tak menampik nama Ashadi Selayar dan Mimi Betty menguat.

Keduanya juga memiliki kesamaan, selain duduk dua periode di DPRD Tanjungpinang, juga masuk pengurus teras Golkar Tanjungpinang. Begitu juga di DPRD, keduanya juga berpengalaman menduduki pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Soal mekanisme suksesi urut kacang lazimnya parpol lain, Ashadi menegaskan Golkar tak mengenal istilah KSB.

“Golkar melihat berdasarkan kapasitas, bukan KSB,” kata Ashadi merujuk istilah kepengurusan. Karena itu, dia meyakini prinsip meritokrasi di Golkar. “Jika saya diberi amanat, bukan karena dekat (elite Golkar), tapi karena kapasitas saya,” kata Ashadi.

Bersama Novaliandi Fathir, nama Ashadi sejak tahun lalu memang digadang-gadang menggantikan kursi Angga di pimpinan setelah wafatnya Walikota Syahrul. Belakangan justru nama Dasril dan Mimi Betty mencuat.

robby patria

Munculnya dua nama itu, seperti mengamini analisis Patria. Sumber yang mengikuti isu perpolitikan di Bumi Gurindam mengamini kondisi itu. Katanya, Golkar Tanjungpinang tidak mengutub ke Ade Angga saja, namun juga ada pengaruh Golkar Kepri. Pengaruh Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga kuat di kepengurusan Golkar Tanjungpinang.

Lalu siapa bakal menjadi calon kuat sekaligus beroleh restu DPP? Tidak mudah menjawabnya. Namun, setidaknya terdapat empat kriteria guna meraba arah dukungan internal Golkar Tanjungpinang dalam suksesi kursi panas Ade Angga. Selain senioritas, juga pengalaman, restu elite, dan “garis tangan”.

Senioritas, ukurannya kiprah di DPRD. Pengalaman, jejak kepengurusan organisasi dan kepartaian. Restu elite, dimaknai jejaring, koneksi politik dan kemampuan lobi. Terakhir, “Garis Tangan”, faktor-faktor di luar ketiganya, namun meniscaya keberadaannya.

Suksesi Bulan Puasa, Kejutan Habis Lebaran

Panlih Wakil Walikota, Hendy Amerta menyatakan, tiga hari sebelum Lebaran, jika tidak ada kejutan, Walikota Rahma sudah mendapatkan pendamping menahkodai Bumi Gurindam. Sedangkan penetapan calonnya, kemungkinan besar sebelum tanggal 10 Mei.

Nah, sebelum pemilihan, Panlih akan memastikan Ade Angga tidak berstatus anggota DPRD. “Untuk sementara, persyaratan yang masuk ke kami adalah, bersedia mengundurkan diri dari DPRD Kota Tanjungpinang,” kata Hendy. Kemungkinan, paripurna pemberhentian dan penetapan calon wakil walikota dilaksanakan pada hari bersamaan, meskipun berbeda waktunya.

hendi amerta via presmedia.id

Dengan skenario itu, tekanan dinamika politik justru ke Ade Angga. Meskipun Angga, untuk sebagian, juga justru menjadi kunci penentuan nasib calon pengisi kursi Wakil DPRD Tanjungpinag. Kenapa? Karena, pemilihan wakil walikota kemungkinan lebih dulu dibanding PAW kursi Wakil Ketua Ade Angga.

Sehingga, sebelum mengegolkan kursi wakil walikota, Golkar prioritas membereskan urusan PAW Angga dari anggota DPRD Tanjungpinang. Oktavio Bintana, disebut menjadi calon penggantinya setelah menjadi peraih suara terbanyak kedua dari satu-satunya kursi Golkar Dapil Tanjungpinang Barat-Tanjungpinang Kota.

Sehingga Golkar bertarung ke Pilwawali dengan amunisi penuh, lima kursi di DPRD Tanjungpinang. Jika Angga berhasil mengungguli Endang Abdullah, pengisian kursi Wakil DPRD Tanjungpinang agaknya bakal mengikuti putusan DPP. Namun jika Angga terlempar, dinamika pertarungannya bakal sedikit berbeda, meskipun DPP masih tetap menjadi sang pengetuk putusan akhir.

(*)

Bagikan