Thu. Apr 22nd, 2021

angkaberita.id

Situs Berita Generasi Bahagia

Nelayan Dan ABK Kapal Ikan Dapat Asuransi, Termasuk Jaminan Dari PHK. Bagaimana Di Kepri?

2 min read

pemerintah melalui uu cipta kerja memberikan perlindungan kepada nelayan dan anak buah kapal ikan. kini pengusaha kapal ikan wajib mendaftarkan pekerjanya asurasi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan dari phk, termasuk di kepri/Foto Totok Wijayanto/Kompas vis Kompas.com

Nelayan Dan ABK Kapal Ikan Dapat Asuransi, Termasuk Jaminan Dari PHK. Bagaimana Di Kepri?

angkaberita.id – Seiring berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan juga memberikan perlindungan kepada nelayan dan anak buah kapal (ABK). Terbaru, pengusaha kapal perikanan kini diwajibkan memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan jaminan sosial dimaksud terdiri jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.

“Telah diatur mengenai keharusan bagi pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, agen awak kapal perikanan atau nakhoda untuk memberi jaminan sosial terhadap awak kapal perikanan,” kata Trenggono, seperti dilansir detikcom, Rabu (3/3/2021).

Menteri KKP menjelaskan, nelayan harus memiliki jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan agar saat cedera selama bekerja ada penanggung biaya perawatan dan pengobatan. Begitu juga dengan jaminan kematian. Sehingga ahli waris mendapatkan jaminan kehidupan seiring tinggi risiko kerja nelayan atau ABK perikanan, semisal meninggal.

Sedangkan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan selama mereka tidak bekerja lagi atau terkena PHK. “Adapun jaminan kehilangan pekerjaan memberikan jaminan, mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat awak kapal kehilangan pekerjaan,” kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menambahkan, PP 27/2021 secara khusus juga mengatur penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan terdiri sembilan materi muatan. Yakni, perubahan status zona inti; kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut.

Kemudian pengelolaan sumber daya ikan; standar mutu hasil perikanan; penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bukan untuk tujuan komersial; kapal perikanan; kepelabuhanan perikanan; standar laik operasi; dan pengendalian impor komoditas perikanan. (*)

Bagikan