Kontroversi Tunjangan Pulsa PNS, Menkeu Akhirnya Blak-blakan Alasan Sebenarnya

Kontroversi Tunjangan Pulsa PNS, Menkeu Akhirnya Blak-blakan Alasan Sebenarnya

angkaberita.id – Rencana pemerintah memberikan tunjangan pulsa Rp 200 ribu ke seluruh PNS di tanah air memanen kritikan. Selain dinilai tidak tepat, juga belum terbukti konsumsi PNS mendongkrak daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19.

Kalangan pengamat menilai, tunjangan pulsa justru harus diberikan kepada pelajar selama pembelajaran jarak jauh. Belakangan terungkap, rencana pemberian tunjangan pulsa sejatinya demi terserapnya alokasi anggaran perjalanan dinas PNS yang terhenti selama pandemi COVID-19.

“Itu yang kami sebut fleksibilitas APBN. Belanja barang yang tadinya diperkirakan berbagai aktivitas tidak berjalan, namun menimbulkan biaya baru. Kita bisa ubah dan mendukungnya agar tidak terjadi misalokasi,” kata Menkeu, Sri Mulyani, seperti dilansir Katadata.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah memang mengandalkan PNS sebagai penggerak perekonomian setelah sektor swasta terkapar. Berbekal APBN, pemerintah berusaha memaksimalkan belanja barang yang terkontraksi 17 persen persen (year on) akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Nah, pemerintah berusaha memaksimalkan realisasi serapan agar anggaran teralokasi dapat dipakai. Tunjangan pulsa, menurut Menkeu, sebagai dukungan bagi PNS selama pandemi harus bekerja dari rumah (WFH), dan harus menggunakan internet. “Jadi kami memberikan dukungan kalau memang direalokasi dalam bentuk tunjangan pulsa,” kata Menteri Sri, seperti dilansir kantor berita Antara.

Menkeu berdalih, anggaran tunjangan pulsa telah tersedia di pos belanja barang di kementerian dan lembaga lembaga pemerintah. Anggaran itu dialokasikan untuk perjalanan dinas umum. Nah, selama pandemi anggaran itu tak terpakai. Dirjen Anggaran, Askolani menambahkan, PNS selama ini sebetulnya sudah ada tunjangan pulsa sebesar Rp 150 ribu.

Selama aktivitas WFH, Askolani mengatakan, diusulkan tunjangan pulsa naik menjadi Rp 200 ribu. “Pagunya pun akan berbasis dari pagu masing-masing kementerian dan lembaga. Jadi masing-masing akan merealokasi pagu sesuai dengan kebutuhan pegawai dan aktivitasnya untuk mendukung dari tunjangan pulsa ini,” jelas Askolani.

Kalangan DPR tak bisa menerima argumentasi itu. Sodik Mujahid, Anggota Komisi II DPR RI semisal, menilai pelajar justru berhak mendapatkan tunjangan pulsa. “Selain PNS masih banyak kelompok masyarakat yang memerlukan biaya untuk pulsa, yakni para siswa dan orang tua siswa dari kelompok masyarakat tidak mampu untuk kebutuhan belajar jarak jauh,” kata Sodik, seperti dilansir CNN Indonesia.

Pemerintah sejatinya telah menalangi anggaran pulsa melalui Kemendikbud, dengan melonggarka pemanfaatan dana BOS. Selain menggaji tenaga guru hingga maksimal 100 persen, dari sebelumnya maksimal 50 persen, hingga kebutuhan pulsa proses pembelajaran jarak jauh.

Terpisah, kalangan analis ekonomi tidak sepakat dengan asumsi pemerintah mengandalkan PNS sebagai pendorong perekonomian selama pandemi melalui konsumsi masyarakat. Direktur Riser Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, belum terbukti insentif ke PNS selama ini mengerek konsumsi masyarakat.

“Walaupun PNS mendapatkan insentif, saya memperkirakan konsumsi tidak akan kembali ke level normal. Meski mendapat dana atau gaji, minat untuk berkonsumsi itu rendah,” kata Piter. PNS sebutnya, cenderung menyimpan uangnya lantaran kondisi ekonomi belum menentu.

Piter mengklaim, dari proyeksi pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi dan pandemi COVID-19 belum terkendali sehingga masyarakat mengurangi minat belanja. Piter menyebut pengendalian wabah menjadi kunci pemberian rasa aman masyarakat. Dengan begitu berani beraktivitas kembali dan daya belinya meningkat. “Kalau masih belum aman, ya siapa yang mau belanja?” sindir Piter. (*)