COVID-19: Dinkes Kepri Petakan Vaksinasi, Batam Prioritaskan Warga Usia 18-50 Tahun
angkaberita.id – Presiden Jokowi memerintahkan vaksinasi disesuaikan dengan wilayah sebaran virus dan mobilitas penduduk lantaran penyebaran pandemi tidak merata di tanah air. Selain itu, vasksinasi tahap awal diberikan kepada warga kelompok prioritas sesuai dengan risiko terpapar virus corona. Bagaimana di Kepri?
“Batam tentu iya,” ungkap Mohammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, dalam pesan WA, (8/12/2020) mengonfirmasi kemungkinan Batam mendapatkan jatah vaksian terbanyak begitu alokasi Kepri dari pusat tiba. Nantinya vaksinasi juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kedatangan vaksin.
Kepada Dinkes Batam, Didi Kusmajadi belum bisa memperkirakan jumlah calon penerima vaksinasi. Dia menjelaskan, jumlahnya baru dapat terjawab begitu diketahui alokasi vaksin bagi Batam. Di Kepri, berdasarkan data Satgas COVID-19, Batam tertinggi sebaran kasus COVID-19.
Kasus COVID-19 di Batam juga telah berjangkit di hampir kecamatan di Bumi Bandar Madani itu, dengan pasien terjangkit dari seluruh kelompok usia. Bahkan, tak sedikit tenaga medis juga terjangkit COVID-19. Begitu juga dengan PNS dan anggota kepolisian. Lalu siapa prioritas penerima vaksinasi di Batam?
Didi mengungkapkan, tenaga medis menjadi prioritas pertama. Begitu juga dengan petugas pemeritah di sektor pelayanan publik seperti petugas pelabuhan, bandara, kepolisian, pemadam kebakaran dan sebagainya. “(Kemudian) warga kelompok usia 18-50,” ungkap Didi, melalui pesan WA, Selasa (8/12/2020).
Bisri menguatkan keterangan itu. Selain tenaga medis, menurutnya prioritas penerima vaksinasi di Kepri nantinya juga mencakup peserta BPJS, personel TNI-Polri dan pelaku ekonomi. Kini, pihaknya tengah pendataan sesuai prioritas sasaran terhadap 1,471 juta penduduk Kepri. “Vaksinasi akan dilakukan bertahap sejalan dengan kedatangan vaksin yang bertahap juga,” jelas Bisri.
Dinkes Kepri, lanjut Bisri, kini tengah menunggu jadwal kedatangan dan juknis serta pendistribusiannya nanti. “Masih menunggu dari Kemenkes,” ujarnya. Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memastikan, selain tenga medis dan personel TNI dana Polri, prioritas vaksinasi juga diberikan kepada kelompok penduduk lainnya.
Kini, pihaknya tengah memetakan kelompok prioritas berdasarkan risiko paling rentan terpapar COVID-19. Setelah tenaga medis dan TNI-Polri, kelompok prioritas berikutnya ialah pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan pekerja industri.
Menkes, Terawan Agus Putranto mengungkapkan, pihaknya telah menentukan enam jenis vaksin sebagai bagian vaksinasi. Sebagian besar pabrikan China, selebihnya dari Amerika Serikat. Keputusan dituangkan dalam Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020.
Pedagang Pasar
Selain kelompok prioritas seperti tenaga medis dan anggota TNI-Polri, pemerintah juga berencana memasukkan pedagang pasar dan penjaga toko mendapatkan vaksinasi.
“Juga pramuniaga dan karyawan serta pegawai di sektor perusahaan industri,” kata Muhadjir. Vaksinasi juga diprioritaskan bagi petugas tracing kontak erat pasien COVID-19 dan administrator pemerintah.
Presiden Jokowi memerintahkan vaksinasi disesuaikan dengan wilayah sebaran virus dan mobilitas penduduk lantaran penyebaran tidak merata di tanah air. Terdapat dua skema vaksinasi nantinya, yakni secara gratis diberikan kepada kelompok prioritas, dan vaksinasi mandiri.
Menko mengungkapkan, kajian dari Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atas vaksin pabrikan Sinovac Biotech China telah tuntas. MUI telah memberikan sertifikasi dan fatwa halal vaksin itu. Muhadjir, kader Muhammadiyah, memastikan berdasarkan kaidah fikih, vaksin itu masuk kategori darurat.
“Seandainya tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Maka itu wajib digunakan,” kata Muhadjir. Pedagang pasar diprioritaskan lantaran kasus COVID-19 di pasar tidak rendah.
Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), terdapat 1.726 pedagang pasar terjangkit COVID-19, 68 di orang di antaranya meninggal. Jumlah pasar terpapar COVID-19 sebanyak 286 lokasi di 109 kabupaten dan kota di tanah air.
“Kami meminta pemerintah untuk menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pondasi perekonomian dan menjaga pasar dan perekonomian terus tumbuh,” ujar Reynaldi Sarijowan, Kabid Infokom DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan.
Kasus COVID-19 di tanah air, di masa Pilkada menjadi sorotan, setelah terus meningkat angka kematiannya. Dalam sembilan bulan terakhir, tercatat telah 17.000 orang meninggal akibat pandemi COVID-19. Meskipun pemicu kematian akibat COVID-19 itu, masih menjadi perdebatan, apakah murni perilaku warga atau genetik yakni adanya penyakit penyerta. (*)
(*)
