angkaberita – Seperti kepala daerah lainnya di Kepri, ujian pertama 100 hari kepemimpinan Lis-Raja di Pemko Tanjungpinang ialah menyehatkan APBD. Sebab, belanja pegawai menguras habis PAD setiap tahunnya. Dua resep coba Lis-Raja terapkan menormalkan kondisi itu.
Dengan kondisi defisit APBD, kemudian terbelit utang tunda salur. Praktis, ruang fiskal Pemko terbatas. Bukan mustahil, sejumlah OPD minim kegiatan lantaran ketiadaan anggaran. Dengan luas wilayah tanggung jawab 16 kilometer persegi, Pemko perlu menata ulang kebutuhan SDM diperlukan.
Hasilnya, seperti ulasan.co tulis, Wako Lis Darmasyah bukan hanya segera merombak pejabat OPD Pemko, tapi juga menyiapkan skenario pahit penyehatan APBD lewat penggabungan OPD sekarang, persisnya peleburan. Namun Lis masih mengunci rapat rencana siapa mutasi dimana.
“Masih rahasia, belum dapat diungkap kepada publik,” kelit dia, Jumat. Tapi, dia memberikan kriteria pejabat bakak terkena mutasi. Yakni (1) Pejabat tidak bekerja secara profesional (2) Tidak Disiplin dan Tidak Mampu Menjalankan Tupoksi.
Peleburan OPD
Sehingga keberadaan mereka, klaim Wako Lis, bukan membantu Pemko di tengah kesulitan keuangan, tapi justru membenani pemerintahan. Sebagai bukti, dia mengaku turun sendiri menyelesaikan pekerjaan mereka, meskipun harus tidur per hari 3-4 jam.
Selain perombakan di pertengahan Juni, Wako Lis juga memastikan Pemko segera menggabung delapan dari 33 OPD dalam waktu dekat. Tujuannya efektivitas sekaligus penghematan APBD. Pertimbangannya rumpun Tupoksi. Sebab, kata dia, ada OPD masih kebingungan dengan Tupoksinya. Akibatnya duplikasi.
“Ini mau kami rapikan,” sebut Wako Lis. Dengan penggabungan tadi, APBD menghemat Rp 3-5 miliar. Jika 8 OPD, Pemko dapat menekan pengeluaran dengan pekerjaan hampir serupa. Kendati tak menyebut detail OPD terkena peleburan, tapi dia menyodorkan contoh.
Yakni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, dan Dinas Perpustakaan ke Diskominfo. Kemudian Dinas Perkim ke Dinas PUPR. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan publik, peleburan tadi juga demi meningkatkan PAD. Di Kepri, berdasarkan data Kemenkeu, Pemko Tanjungpinang terhitung rendah kapasitas fiskal daerahnya.
(*)
