angkaberita.id – Menkeu menutup APBN 2024 kondisi defisit. Sebagai pembina dan pengawas Pemda sesuai UU Pemda, Mendagri mengingatkan KDH kerja betul mengeksekusi APBD mereka. Sebab, berdasarkan temuan Kemendagri dan BP2IK terdapat pemborosan sebesar 30 persen.
Dengan APBN 2025 sebesar Rp 3ooo triliun, porsi gabungan APBD seluruh Pemda di Tanah Air menguras sepertiganya. Nah, Kemendagri bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BP2IK) tengah berburu sumber kebocoran selama ini. Ujungnya, efisiensi dan penghematan.
"(BP2IK) menjadi tandem sasaran pengawasan dan pembangunan agar pengelolaan anggaran, pembuatan program, jadi tidak hanya mencari kasus. Tapi bagaimana kita membuat efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut," tegas Tito Karnavian, Mendagri usai menerima Aries Marsudiyanto, Kepala BP2IK, seperti detikcom laporkan, kemarin.
Kepada Mendagri, Agus mengungkapkan temuan pemboroasan alias inefisiensi anggaran, termasuk di Pemda. Keduanya sepakat bertandem membereskan kondisi tadi, terutam dengan menyikat habis APBD membayar kegiatan seremonial di daerah. Seperti perjalanan dinas, seminar, konsultan, feasibility study dan sejenisnya.
Pemprov Nyusu Pajak Kendaraan
Kepada KDH di 552 daerah, termasuk Pemprov, Mendagri menegaskan pengawasan perlu ditingkatkan. Sebab berpotensi penghematan. Bersama BP2IK, Kemendagri tengah merumuskan sistem penghematan APBD. “Bagaimana caranya supaya seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah melakukan efisiensi, kontrol, penghematan segala bidang,” tegas Kapolri sebelum Jenderal Listyo Sigit itu.
Penegasan Mendagri menyusul restu DPR merevisi UU ASN. Demi meritocracy, nantinya setiap pejabat Pemda tak dibiarkan berkarat dengan rotasi ke Pemda lainnya. Pemerintah juga mewacanakan peniadaan Pilgub lantaran menyedot APBN-APBD cukup besar. Riset Tempo, Pilkada serentak kemarin menguras anggaran ratusan triliun.
Di Kepri, Gubernur Ansar mengingatkan Kepala OPD soal output dan outcome eksekusi anggaran mereka. Outcome merujuk ke dampak, sedangkan output bentuk inovasi program. Ansar menegaskan saat membagikan DPA tahun anggaran 2025. Berdasarkan data portal APBD, Pemprov Kepri menutup tahun 2024 dengan kondisi keuangan kurang di sektor realisasi retribusi daerah, meskipun overtarget di pajak daerah. Aset daerah belum dapat menjadi penopang penerimaan daerah lewat lain-lain sumber PAD sah.
Hanya realisasinya terbantu pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Prestasi Pemprov, versi BKAD, sukses menyalurkan dana insentif RT/RW dan tak pernah menahan dana bagi hasil ke Pemko/Pemkab. Tahun 2025, seiring kebijakan rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai PPPK, pekerjaan rumah Pemprov bertambah. Yakni, ememastikan hak keuangan mereka terlunasi. Bukan sekadar gaji, tapi juga Tukin meskipun Gubernur Ansar punya pandangan lain.
(*)
