Gubernur Ansar Ingin Tambah Kadis Perempuan, Syakyakirti Calon Kuat?
angkaberita.id - Lelang jabatan tiga kepala OPD di Pemprov Kepri, termasuk Kadispar, molor. Sekdaprov berdalih rekomendasi dari KASN belum terbit, sehingga Pemprov menunda di bulan September dari sedianya bulan Juli.
Padahal, di awal tahun lalu, Sekdaprov sempat menyebut pengisian mereka lewat job fit setelah rekomendasi KASN terbit. Tapi, hingga September, kursi Kadispar masih lowong. Gubernur Ansar telah menunjuk tiga kali Plt, termasuk dua kali lewat Luki Zaiman Asisten II Ekbang.
Saat bersamaan, Gubernur Ansar berhasrat menambah kepala OPD dari birokrat perempuan di Pemprov Kepri. Kata, dia mereka cermat, mereka juga lebih teliti dibanding sejawat birokrat laki-laki. Apalagi, Gubernur Ansar juga berkeinginan 30 persen pejabat eselon II nantinya perempuan.
"Selain teliti, ibu-ibu ini juga biasanya sedikit pelit. Jadi aman," seloroh Gubernur Ansar, seperti dikutip hariankepri, baru-baru ini. Siapa berpeluang Kadis? Jika rujukannya ketentuan perundangan ASN, tiga kursi Kadis lowong sekarang bukan mustahil bakal terisi birokrat perempuan Kepri.
Sebab, sebagai KDH, merujuk perundangan tadi, Gubernur Ansar juga berkedudukan sebagai pejabat pembina kepegawaian. Sehingga, secara teori, Gubernur Ansar merupakan penentu akhir (end users) pejabat pengisi kursi OPD lowong tadi, mau lewat lelang jabatan atau job fit. Pintu masuknya, untuk sebagian, rekomendasi KASN.
Nah, siapa birokrat perempuan berpeluang Kadis? Berdasarkan data, dari 34 OPD di Kepri, terdapat 6 perempuan menduduki kursi kepala OPD. Yakni, Kepala Barenlitbang, Kepala BPKAD, Kepala BPSDM. Kemudian, Kepala BKD, Kepala DP2KH, dan Karo Ekbang. Jabatan terakhir di tangan Syakyakirti. Kini juga berstatus Plt Dirut PDAM Tirta Kepri.
Perda BUMD Migas
Nah, kalau lewat open bidding, tentu menunggu siapa birokrat perempuan mendaftar lelang jabatan. Tapi, kalau lewat job fit, Gubernur lebih leluasa. Sehingga dapat menggeser kepala OPD sekarang sesuai kebutuhan, atau mempromosikan pejabat di Setdaprov ke Kadis. Nah, jika skenario itu menjadi alternatifnya, Syakyakirti berpeluang.
Kenapa? Meskipun dia menjabat Kabiro Ekbang hasil job fit bulan Maret 2023, dengan rekam jejaknya sebagai pengawas di Inspektorat Pemprov, kemudian pengalamannya di Biro Ekbang, dia boleh bersaing dengan lainnya secara kapasitas menjabat kepala OPD.
Kriteria Gubernur Ansar, untuk sebagian, melekat di Syakyakirti. Sebagai auditor internal Pemprov, jelas dia cermat dan teliti. Begitu juga di Biro Ekbang, berkenaan dengan anggaran pembangunan, dia juga harus cermat dan teliti. Plus, satu lagi, pelit. Sehingga risiko temuan kegiatan mengecil.
Dengan DPRD Kepri mengebut Ranperda BUMD Migas, disebut-sebut pengesahan di September, Gubernur pantas mengapresiasi kerja Syakirti dan timnya di Biro Ekbang. Sebab, dia terhitung bertungkus lumus menyiapkan Ranperda harapan PAD ke depan Kepri di APBD lewat andil kesertaan (participation interest) di Blok Natuna lewat SKK Migas.
Jabatan Kabiro Ekbang, juga menjadikan dia jangkar penyiapan Ranperda tadi bersama OPD teknis, semisal Dinas ESDM Kepri. Selebihnya, sudah saatnya Gubernur Kepri mempromosikan birokrat perempuan ke kursi OPD teknis, alias OPD eksekutor. Meskipun langkah dia menempatkan banyak perempuan ke tampuk OPD nomenklatur badan juga terhitung jeli.
OPD Krusial
Kenapa? Sebab, berbeda dengan OPD teknis, dengan nomenklatur dinas, OPD badan lebih bersifat fungsi koordinasi. Nah, secara teori, perempuan lebih detail dengan skedul, dan patuh dengan aturan main. Penempatan Venni berlatar belakang Bapperenlitbang lama perencanaan aset, ke BPKAD, seperti diakui sejumlah kalangan, membuat eksekusi APBD Kepri lebih rapi pertanggungjawabannya.
Berbeda dengan BP2RD, tupoksi BPKAD Kepri lebih sebagai bendahara pengeluaran. Di sektor swasta, kini juga tren pengendali keuangan menjadi kader jabatan eksekutif puncak. Sebab, mereka lebih jago cara mengendalikan pengeluaran. Pakem swasta, perbanyak pemasukan atau perkecil pengeluaran. Dengan kondisi sekarang, pakem kedua paling rasional.
Nah, kembali ke Pemprov Kepri, langkah Gubernur Ansar menempatkan birokrat perempuan ke OPD badan, untuk sebagian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Apalagi, tantangan RPJMD Kepri ke depan ialah afirmasi atau representasi perempuan di ruang publik. Bisa kursi keterwakilan politik, atau kursi afirmasi di kepala OPD.
(*)
