Indeks Pembangunan Manusia Kepri 2022, Capaian Dan Tantangan
Ir Zunadi, M.NatResEcon *)
INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan ukuran standar pembangunan manusia dari PBB melalui United Nation Development Programme (UNDP). Indeks dibentuk tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).
Iklan Area Batam dan Tanjungpinang  |
Indikator umur harapan hidup (UHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) mengukur dimensi pengetahuan sedangkan indikator pengeluaran per kapita digunakan mengukur standar hidup layak. IPM merupakan indeks komposit, capaian IPM dikelompokkan menjadi IPM rendah (IPM < 60), sedang (60 ≤ IPM < 70), tinggi (70 ≤ IPM < 80), dan sangat tinggi (IPM ≥ 80).
IPM dimaksudkan memperbaiki indikator pembangunan bertumpu pertumbuhan ekonomi tanpa melihat manusianya sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Pada kenyataanya ada beberapa wilayah mempunyai PDB/PDRB tinggi namun rakyatnya masih miskin dan tingkat pendidikannya relatif rendah. Wilayah dengan PDB/PDRB per kapita relatif sama bisa saja mempunyai angka IPM yang berbeda tergantung dari kebijakan pemerintah dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusianya.
Di Kawasan Asia, menurut Human Development Report 2022 pada tahun 2021 beberapa negara sudah mencapai IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu: Hongkong (95,2), Singapura (93,9), Jepang (92,5), Korea Selatan (92,5), Brunei Darussalam (82,9), Malaysia (80,3), dan Thailand (80,0) akan tetapi beberapa negara masih berada pada IPM dengan katagori rendah seperti:
Seperti Afghanistan (47,8), Pakistan (54,4), Papua Nugini (55,8), Myanmar (58,5), dan Kamboja (59,3). Indonesia pada periode yang sama mempunyai IPM sebesar 70,5 dengan kategori tinggi dan menduduki peringkat 114. Sedikit di atas Vietnam dan Philipina yang masing-masing menduduki peringkat 114 dan 115 dengan angka IPM sebesar 70,3 untuk Vietnam dan 69,9 untuk Philipina.
BPS baru-baru ini merilis angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia naik dari 72,29 pada tahun 2021 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Kabar menggembirakan IPM Kepri naik dari 75,79 pada tahun 2021 menjadi 76,46 pada tahun 2022, posisi Kepri berada pada urutan ke-4 provinsi dengan angka IPM tertinggi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Namun demikian, di balik pencapaian angka IPM tersebut masih terdapat pekerjaan rumah cukup serius diantaranya terkait dengan disparitas capaian IPM menurut kabupaten/kota yang masih cukup tinggi dan kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya inflasi pada tahun depan.
Capaian IPM Kepri
Pada tahun 2022, IPM Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 76,46 dengan status “tinggi”. Angka ini meningkat sebesar 0,67 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 yang sebesar 75,79.
Peningkatan terjadi pada semua dimensi, yaitu dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dimensi Pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Pada dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk hidup hingga 70,50 tahun, meningkat 0,38 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dimensi Pengetahuan menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,99 tahun, angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021. Adapun penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,37 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dimensi Standar Hidup Layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan pada tahun 2022 sebesar 14,469 juta rupiah, meningkat 347 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.
IPM Kepulauan Riau tahun 2022 menduduki peringkat 4 tertinggi secara nasional dan tertinggi di wilayah Sumatera. Dibandingkan dengan IPM tahun 2021, IPM Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,67 poin atau 0,88 persen lebih cepat dari kenaikan IPM pada tahun 2021 yang hanya sebesar 0,20 poin atau 0,26 persen.
Jika ditinjau secara spasial, Batam telah memiliki IPM dengan status “sangat tinggi” (81,67). Kemudian, terdapat 4 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Tanjungpinang (79,64), Bintan (74,99), Natuna (73,47), dan Karimun (72,65). Sementara itu hingga 2022, masih terdapat dua kabupaten yang berstatus pembangunan manusia “sedang”, yaitu Kepulauan Anambas (69,61) dan Lingga (66,57).
Dirinci menurut dimensi penyusunnya, dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, UHH saat lahir berkisar antara terendah 62,92 tahun (Lingga) hingga tertinggi 73,62 tahun (Batam). Sementara pada dimensi Pengetahuan, HLS berkisar antara 12,59 tahun (Karimun) hingga 14,14 tahun (Tanjungpinang), serta RLS berkisar antara 7,12 tahun (Lingga) hingga 11,17 tahun (Batam). Sementara itu, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 12,134 juta rupiah per tahun (Lingga) hingga 18,506 juta rupiah per tahun (Batam).
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2015-2022
Sumber: BPS Kepulauan Riau, 2022Tantangan
Permasalahan pertama adalah pencapaian IPM bias ke perkotaan. Sebagai ilustrasi Batam mempunyai nilai IPM tertinggi sebesar 81,67 dengan kategori sangat tinggi sebaliknya Kabupaten Lingga mempunyai IPM terendah sebesar 66,57 dengan kategori sedang. Fenomena ini sejalan dengan kebijakan investasi yang masih bias ke perkotaan.
Investasi di Kepri lebih dari 70 persen dilakukan di Batam. Dengan demikian, kesempatan untuk memperoleh pendapatan lebih terbuka lebar di daerah perkotaan. Demikian juga fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih terpusat di perkotaan sementara konektivitas antara kota dan desa, mainland dan hinterland masih belum memadai dan masih relatif mahal. Masyarakat di wilayah terpencil harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang memadai.
Permasalahan kedua adalah kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi global pada tahun depan terkait dengan perang Rusia-Ukraina , penurunan suplai energi, penurunan suplai pangan dan kenaikan harga komoditas. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan mengurangi kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membiayai investasi di bidang Pendidikan dan kesehatan yang akan berdampak pada perlampatan kecepatan kenaikan IPM.
Sedangkan kenaikan inflasi akan memberi tekanan pada rumah tangga melalui penurunan daya beli. Jika inflasi bergerak tidak terkendali pengeluaran rumah tangga untuk pangan, kesehatan dan pendidikan bisa terganggu dan secara tidak langsung akan mengurangi kualitas hidup manusia.
Tantangan yang ketiga adalah kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri lebih dari dua ribu pulau yang terpencar tentu membutuhkan strategi dan biaya yang besar dalam membangun Pendidikan dan Kesehatan. Sementara itu di lain pihak kondisi keuangan pemerintah semakin terbatas sebagai akibat berkurangnya penerimaan sejalan dengan melambatnya perekonomian.
Unjuk Saran
Untuk mengatasi kesenjangan pencapaian IPM perlu ada upaya serius untuk membangun daerah-daerah yang pencapaian pembangunan manusianya relatif masih tertinggal, seperti Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas. Anggaran pemerintah perlu diprioritaskan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan pada daerah-daerah tersebut.
Dengan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan akan meningkat pula kapasitas sumber daya manusianya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan upaya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan yang konsisten, IPM diharapkan akan terus meningkat. Namun demikian, perlu diingat investasi pada sumber daya manusia adalah investasi yang bersifat jangka Panjang. Investasi yang dilakukan pada tahun ini dampaknya akan dirasakan beberapa tahun kemudian.
Selain itu untuk mendorong pembangunan ekonomi yang merata, investasi perlu diarahkan ke daerah dengan nilai IPM yang masih rendah. Jika selama ini investasi banyak dilakukan di Kota Batam dan Bintan sudah saatnya investasi diarahkan ke daerah-daerah masih tertinggal untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan adanya investasi baru akan tercipta kesempatan kerja, pendapatan penduduk setempat akan meningkat, daya beli meningkat dan pada gilirannya akan mampu mengungkit kenaikan dimensi standar hidup layak dari IPM.
Untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat industri berbasis sumber daya lokal, revitalisasi sektor pertanian dan hilirisasinya, serta penguatan UMKM. Dari pengalaman menghadapi dua kali krisis sektor pertanian dan UMKM terbukti mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia.
Meningkatnya inflasi perlu diwaspadai dan dilakukan mitigasi yang lebih baik. Dengan inflasi yang tinggi daya beli masyarakat akan menurun, sehingga konsumsi riil rumah tangga juga mengalami penurunan. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat perlu dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitas bantuan sosial terhadap kelompok masyarakat terdampak, bantuan modal kerja untuk UMKM, dan program-program padat karya untuk membantu masyarakat.
Upaya-upaya membangun konektivitas antar wilayah perlu ditingkatkan sehingga arus manusia dan arus barang semakin mudah, murah, dan semakin cepat. Dengan konektivitas yang lebih baik daerah-daerah yang terpencil akan mendapat manfaat. Kemajuan yang terjadi di perkotaan akan lebih cepat ditularkan ke perdesaan. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan manusia antar wilayah akan semakin berkurang. (*)
*) Statistisi Ahli Madya BPS Sleman, Pernah Berdinas Di BPS Kepri
DISCLAIMER: Setiap tulisan di rubrik kolom sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya masing-masing
