Sempena Hari Kartini setiap 21 April, terlepas dari subjektivitas dan bias di dalamnya, kami memilih lima perempuan berpengaruh di Kepri berdasarkan sepak terjang dan kerja-kerja beres mereka, termasuk insiatif pribadi guna keterbukaan publik, serta kerja tak mengenal lelah demi sebuah prakarsa atau kemaslahatan bersama. Kritik dan saran: angkaberita@gmail.com
Cen Sui Lan, Bupati Natuna
Defisit APBD agaknya menjadi energi Cen Sui Lan bergerak bergerak cepat membenahi perekonomian di Natuna. Terbukti, belum genap 100 hari pemerintahan, dia telah menggebrak dengan sejumlah terobosan di Pemkab Natuna. Presiden Prabowo melantik Cen menjadi Bupati Natuna pada 20 Februari.
Di sektor ekonomi, dia berusaha membuka pintu investasi selebar-lebarnya, dengan merangkul seluruh stakeholder. Pintu pertama lewat akses transportasi, dan pintu kedua kesempatan investasi. Logikanya sederhana, tak mungkin masuk investasi tanpa akses transportasi.
Hasilnya, tanpa mengabaikan potensi Natuna di sektor perikanan dan perkebunan, Salim Group turun menjajaki peluang investasi di kelapa. Terbaru, Bupati Cen menangkap peluang KEK industri lewat hilirisasi pasir kuarsa. Apalagi Kepri menjadi konsentrasi industri energi baru terbarukan (EBT).
Selanjutnya, dengan jeli, duet Wabup Jarmin Sidik di Pilbup Natuna 2024 menggandeng Kementrans menggarap peluang investasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berbasis maritim. Meskipun menggeber penuh ikhtiar ekonomi, Cen Sui Lan tak melupakan persoalan warga.
Satu per satu, tunggakan persoalan dia selesaikan, termasuk urusan transmigrasi dan infrastruktur. Tapi, untuk sebagian, gebrakan paling berbeda dia dibanding kepala daerah (KDH) lain di Kepri ialah ikhwal zakat maal, alias zakat harta.
Jika LHKPN, selama ini, identik bentuk akuntabilitas pejabat negara atau penyelenggara negara, Bupati Cen Sui Lan selangkah lebih maju dengan menyalurkan harta kekayaan dia bagi kemaslahan warga di Natuna. Lahir di Medan, Cen teruji secara politik, meskipun berlatar wirausaha. Di Natuna, Pileg dan Pilbup kemarin, pamor dia terbukti.
Li Claudia Chandra, Wakil Kepala BP Batam
Sejak resmi menjabat Wakil Walikota Batam ex officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra langsung menggebrak. Dia tampil menggebu dalam banyak kesempatan. Bahkan, untuk sebagian, terkesan lebih lincah dibanding sang bos.
Sebagai Wakil Walikota Batam, dia perintahkan Camat dan Lurah se-Batam mendata ulang KTP warga masing-masing, demi perencanaan pembangunan. Infrastruktur menjadi prioritas dia. Tak segan, dia turun langsung sidak ke lokasi menjadi keluhan warga.
Gaya on the spot dia menjadi pergunjingan setelah beradu tekak urusan DAS Baloi. Sebagai Wakil Kepala BP Batam, dia memprioritaskan kemudahan investasi, lewat pembenahan perizinan. Soal Rempang, dia juga tak mau ketinggalan. Bahkan, sebagian kalangan, menyebut dia “sang bos” di BP Batam.
Lahir di Dabo Singkep, Li bukan politisi kemarin sore. Dia pernah Wakil Ketua DPRD, dan menjadi kepercayaan Presiden Prabowo mengelola FTZ Batam lewat Perpres Wakil Walikota ex Officio Wakil Kepala BP Batam.
Hafizha Rahmadhani, Istri Bupati Bintan
Robby Kurniawan, Bupati Bintan, beruntung memiliki istri bernama Hafizha Ramadhani. Bukan hanya setia, tapi juga piawai membantu sang suami mengurus warga Bintan. Sejak masih ibu wakil bupati, dia terjun aktif menjadi ibu PKK di sana. Stunting dan urusan kesejahteraan warga menjadi perhatian.
Hingga ujian datang di tahun 2024, meskipun Bintan telah berdaya upaya menekan kasus stunting. Apa daya, Wapres KH Makhruf ternyata menilai Natuna dan Batam lebih sukses menekan angka stunting. Tapi, dia tak patah semangat. Hafizha terus mengggarap kerja-kerja PKK berujung penanganan stunting.
Lewat sang suami, Pemkab Bintan sukses menggandeng Japfa menjadi penyokong utama penanganan stunting. Hasilnya, tahun 2025, Bintan menjadi satu-satunya daerah berhak dana insentif fiskal lewat prestasi stunting. Dan, Hafizha tak lantas berpuas diri. Apalagi kini, di depan mata, ada tantangan baru. Yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Venni Detiawati, Kepala BKAD Pemprov Kepri
Lulusan SMAN 1 Semarang, seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, berpembawaan kalem dan tenang. Setelah lama bergelut di perencanaan aset daerah di Baperenlitbang, Gubernur Ansar mempercayai dia menjabat Kepala BKAD. Jabatan baru, tapi dengan pekerjaan lama. Yakni, mengurus aset daerah.
Bedanya, skala dan kewenangannya bertambah. Kini, Venni Detiawati, nama lengkap dia, menjadi bendahara pengeluaran Pemprov, pintu keluar duit APBD. Nah, empat bulan awal tahun 2025 menjadi ujian kepiawaian dia mengurus keuangan Pemprov Kepri, setelah tahun-tahun sebelumnya dipercaya Gubernur Ansar mengurus aset, termasuk di Dompak.
Tahun 2024 menjadi awal ujian dia, setelah Kemenkeu memastikan penundaan dana transfer, bahkan belakangan pemangkasan dana transfer, ke daerah, termasuk Pemprov Kepri. Ujungnya, APBD Kepri di akhir Desember defisit, tak bisa membayar utang ke rekanan. Istilahnya, tunda bayar.
Tahun baru, empat bulan pertama, dia lintang pukang mencarikan duit menambal tunda bayar. Belum sempat terkumpul, Presiden Prabowo lewat Inpres No. 1/2025 mengobrak-abrik APBD Kepri, dengan pemangkasan besar-besaran. Venni tak ada pilihan lain, selain sisir dan pangkas sana-sini. Bahkan, kalau perlu, Dana Pokir DPRD. Jauh sebelum itu, BKAD juga ngurus penggajian anggota DPRD Kepri.
KPU dan Bawaslu mengembalikan hibah Pilkada, penyisiran perjalanan dinas terkumpul ratusan miliar. Tapi, dengan utang APBD hampir dua ratusan miliar, Pemprov perlu mencari lain. Datang perintah Prabowo lagi, THR harus dibayar penuh sebulan gaji. Tidak ada pilihan lain bagi Venni, Dana Pokir harus kena pangkas jika untuk itu dia harus kena depak dari kursi Kepala BKAD Kepri.
Ujungnya, happy ending, THR ASN terbayar meskipun sempat gaduh. Bahkan, Pemprov dapat membayar THR lainnya. Praktis, dia kalang kabut membantu sang bos menambal APBD dari banyak pengeluaran akibat pemangkasan. Dia akhir, dia pun curhat APBD Kepri sedang tak baik-baik saja. Kini tantangan baru datang, menyiapkan RAPBD 2025, sebagai anggota TPAD Kepri, dengan kondisi duit terbatas dan keuangan seret.
Erlita Amsakar, Istri Walikota Batam
Karena Marlin Agustina menjabat Wagub Kepri, selama lima tahun Erlita Amsakar melakoni peran ketua TP-PKK Batam. Sepertinya peran dia akan mulus-mulus saja, hingga pecah kasus Rempang. Nama dia terseret, bahkan berujung ke kantor polisi.
Kini, setelah Amsakar Ahmad sang suami terpilih menjadi Walikota ex office Kepala BP Batam, dia harus melakoni dua peran sekaligus. Sebagai Ketua TP-PKK Batam sekaligus “orang kepercayaan” Amsakar Ahmad menakhodai BP Batam.
Seperti istri kepala daerah lainnya, kerja-kerja kesejahteraan sosial warga menjadi prioritas dia. Mengurus stunting, dan sejenisnya. Tak heran, Amsakar membanggakan sang istri, termasuk usai lulus doctoral di IPDN. Kata Amsakar, istri menjadi energi tersembunyi dia hingga kedudukan sekarang.
Energi tadi, untuk sebagian, akan menjadikan Batam kian kompetitif. Sebab, kini dua perempuan energi menempati dua posisi kunci, meskipun dengan skala dan kewenangan berbeda. Tapi, meminjam istilah psikologi, Batam tengah menanti akhir dari “sibling rivalry” hari-hari di tengah kabar ekonomi Batam terancam PHK besar-besaran. (*)
