Sumber PAD (9): Cara Jogja, Bikin Proyek Padat Karya Pakai Duit Pangkasan SPPD Pemko

angkaberita – Bagi Pemko Jogja, ASN merupakan aset Pemko sekaligus instrumen pembangunan di kondisi efisiensi APBD. Terbukti, Wako jor-joran membikin proyek padat karya guna mendongkrak daya beli warga di sana pakai duit pangkasan SPPD, alias perjalanan dinas ASN Pemko.

Resepnya, duit dari warga kembali ke warga. Terbaru, Walikota Jogja bakal mengalihkan sejumlah anggaran perjalanan dinas di Pemko mendukung program padat karya di sana. Selain menggerakkan perekonomian Jogja, juga memberikan manfaat langsung ke warga.

Kata Walikota Hasto Wardoyo, padat karya menjadi usulan Pemko menjawab kebijakan efisiensi APBD perintah Presiden Prabowo. Nah, dari Rp 22 miliar anggaran SPPD, termasuk DPRD Jogja, terpangkas 50 persen menjadi Rp 11 miliar.

Baca juga :  Presiden Jokowi Ajak Kadin Garap Energi Hijau, Pengakuan Ke Batam?

"Kita potong menjadi Rp11 miliar ya. Saya rencanakan, yang 11 miliar itu bisa kita geser untuk kegiatan padat karya di (APBD) perubahan," kata Walikota Hasto, seperti Tribun Jogja tulis, kemarin. Kabar baiknya, legislator DPRD Jogja berbesar hati berbagi dengan konstituen mereka lewat padat karya.

Kata Hasto, dengan padat karya duit pangkasan tadi dapat merata terasakan warga terimpit efisiensi APBD.  "Kalau untuk perjalanan dinas kan larinya ke wilayah lain, untuk hotel, untuk transport. Tapi, tidak untuk rakyat. Makanya kami spirit-nya seperti itu. Jadi, kita sama-sama," tegas Hasto.

Resep “berbagi beban” ala Hasto tadi akan dipusatkan di Kampung Sidikan, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo. Di sana, Pemko bakal membangun talud jalan permukiman sepanjan 111 meter dengan tinggi 1,30 meter senilai Rp 301.446.200. Warga setempat akan mengerjakan proyek talud tadi.

Baca juga :  Musim Lobi-lobi Menjadi Penjabat Kepala Daerah, Sekarang!

Hasto, Kepala BKKBN hingga 2024, berjanji ke depan akan lebih banyak proyek padat karya di Jogja, termasuk menyasar Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, atau pengentasan kawasan kumum di sana. SPPD menjadi sasaran efisiensi, untuk sebagian, seperti menjawab sinisme birokrasi. Apapun persoalan publik di Tanah Air, jurus Pemda cukup: Ke pusat berkonsultasi, ke provinsi koordinasi, dan ke kabupaten/kota sosialisasi, alias perjalanan dinas.

(*)

Bagikan