angkaberita – Efisiensi APBN 2025 agaknya membongkar sisi gelap patroli laut di Kepri. Terbaru, Wakil Menkopolkam mengungkapkan kini banyak kapal milik lembaga penjaga keamanan laut tak beroperasi, tapi anggaran pengadaan BBM mereka terus berjalan. Alias, banyak sandar di pelabuhan.
Iklan Area Batam dan Tanjungpinang  |
"Terus terang, kalau kita hidupkan radar hari ini dan kita lihat, apakah kapal-kapal dari lembaga ini tergelar di laut? Mungkin hanya beberapa persen beroperasi. Sisanya bersandar," kata Wakil Menkopolkam Lodewijk Paulus, sepertu kompas.com tulis, Selasa (11/2/2025).
Lodewijk memberikan contoh wilayah perairan Kepulauan Riau, karena banyak kapal milik lembaga penjaga keamanan laut ditemukan hanya bersandar di pelabuhan. Terkait itu, dia mengusulkan adanya regulasi mengkoordinasikan penyebaran kapal pengawas lebih merata ke seluruh wilayah laut Indonesia.
“Kalau kita lihat kok menumpuknya rata-rata di Kepulauan Riau ya, menumpuknya pasti di situ coba. Ini menjadi sesuatu yang memang harus dikoordinasi. Mbok ya dibagi sektor. Kapalnya sedikit, wilayahnya luas. Ini perlu ada yang mengkoordinir," kata dia.
Di laut, lanjut Lodewijk, terdapat 13 lembaga berwenang menjaga keamanan wilayah laut. Namun koordinasi antar mereka masih lemah, bahkan cenderung terjadi ego sektoral. Pemicunya semua memiliki payung hukum perundangan masing-masing. Nah, sebut dia, enam dari 13 lembaga tadi memiliki kapal patroli.
Seperti TNI AL, Polri, Bakamla, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kemenkeu. Sedangkan tujuh lembaga tak memiliki kapal patroli. Seperti BNN, KLH, Kemenkes, Kementerian ESDM, Kemenhut, Kemenpar dan Pemda.
(*)
