suasana legi jangkar di perairan batam. kepri provinsi dengan luar perairan 96 persen, tapi pajak daerah mereka tiada sama sekali pad dari kelautan/foto via batamnews.co.id
angkaberita.id – Pemprov Kepri meraih APBD Awards 2023, kategori peningkatan PAD dan serapan belanja APBD, agaknya berkah pandemi di Tanah Air kurun 2020-2022. Terbukti, mereka kandas di ajang APBD Award 2024. Wajah Kepri terselamatkan Pemko Batam dan Pemkab Natuna.
Kemendagri menilai kinerja eksekusi APBD Kepri sepanjang tahun 2023 tak memenuhi indikator penilaian mereka. Beruntung Kepri tak sendirian. Di Sumatera, dari empat kategori APBD Awards, hanya empat provinsi saja berkibar di ajang tahunan Kemendagri lewat Ditjen Bina Keuangan Daerah. Yakni, Jambi dan Bangka Belitung serta Sumut dan Riau.
Nama terakhir, seperti Kepri di tahun lalu, menyabet dua kategori sekaligus. Yakni, realisasi belanja APBD tertinggi dan realisasi peningkatan PAD tertinggi. Kabar baiknya, Pemko Batam dan Pemkab Natuna meneruskan sukses “Kepri” di ajang tadi. Pemko lewat kategori peningkatan PAD tertinggi, dan Pemkab di kategori rasio belanja terhadap pendapatan tertinggi.
“Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan,” beber Maurits Panjaitan, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta, kemarin, bersamaan Rakornas Keuangan Daerah 2024.
Tiga Biang Kerok
Di Rakornas, Mendagri Tito Karnavian mengkritik eksekusi APBD di Tanah Air tak efisien, alias memble. Banyak Pemda bergantung ke APBN. Bahkan, Mendagri blak-blakan menyebut kinerja APBD habis terkuras ke kegiatan rapat dan studi banding Pemda. Pendeknya, tersedot ke belanja pegawai, termasuk anggaran stunting.
Dia juga menuding biang kerok pemicu eksekusi APBD di Tanah Air memble. Yakni, Sekda dan Bappeda serta BPKAD. Bukan tanpa sebab Tito mengarahkan telunjuk ke mereka. Ketiganya merupakan anggota TPAD, dengan Sekda menjadi Ketua TPAD mewakili KDH berunding anggaran dengan DPRD setempat. Tito bukan sekali ini mengkritik mereka.
"Kapan kuat-kuatnya ini barang. Ini tolong rekan-rekan kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama BPKAD. Ini mainnya di Bappeda sama BPKAD. Jujur-jujur. Tolong lah mindset-nya berubah. Karena kasihan rakyat," ucap Mendagri Tito saat Rakornas Keuangan Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Pesan Tito ke kepala daerah tadi seringnya Pemda berdalih rapat penguatan kebijakan, namun justru pemborosan APBD. Mendagri juga menyinggung banyak Pemda tergantung ke APBN, alias berkapasitas rendah, di Tanah Air. Di Kepri, berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Pemprov Kepri dan sejumlah kabupaten/kota termasuk rendah kapasitas fiskal.
Dengan tantangan APBD Kepri tahun depan semakin nyata dan berat, terutama kewajiban bayar jatuh tempo seperti angsuran ke PT SMI dan penyertaan modal ke BUMD Migas, setelah APBD 2025 ketok palu, Pemprov lewat Bappeda harus mencermati betul prioritas eksekusi APBD mereka lewat Renstra dan RKPD 2025.
APBD Kapal Karam
Kritik Mendagri APBD habis menambal belanja pegawai bukan isapan jempol. Kondisi serupa terpantau di Kepri. Berdasarkan portal APBD, belanja pegawai menguras habis struktur penerimaan APBD. Pemko Tanjungpinang, untuk sebagian, boleh disebut APBD “kapal karam” lantaran tingginya rasio realisasi belanja pegawai terhadap penerimaan APBD.
Per 18 Desember, realisasi belanja pegawai sebesar Rp 476 miliar, atau lebih 50 persen realisasi belanja APBD sebesar Rp 801 miliar. Rasio belanja pegawai terhadap realisasi PAD dan realisasi penerimaan APBD, masing-masing, lebih dari 100 persen dan 60 persen lebih. Yakni, Rp 136 miliar dan Rp 725 miliar.
(*)