angkaberita.id – Mendagri blak-blakan mengkritik eksekusi APBD di Tanah Air tak efektif. Kerja ASN justru menguras APBD lewat kepentingan rapat dan studi banding, termasuk anggaran stunting. Mendagri menyebut tiga biang kerok pemicu APBD memble. Yakni, Sekda dan Bappeda serta BPKAD.
"Kapan kuat-kuatnya ini barang. Ini tolong rekan-rekan kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama BPKAD. Ini mainnya di Bappeda sama BPKAD. Jujur-jujur. Tolong lah mindset-nya berubah. Karena kasihan rakyat," ucap Mendagri Tito saat Rakornas Keuang Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Pesan Tito ke kepala daerah tadi, seperti detikcom tulis, terkait seringnya Pemda berdalih rapat kebijakan, namun justru pemborosan APBD. Mendagri juga menyinggung banyak Pemda tergantung ke APBN, alias berkapasitas rendah, di Tanah Air. Di Kepri, berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Pemprov Kepri dan sejumlah kabupaten/kota termasuk rendah kapasitas fiskal.
APBD Pinang Karam
Indikasinya sederhana, begitu terjadi tunda salur atau pemangkasan dana transfer dari APBN, langsung kelakabakan membayar tunjangan kinerja ASN. Sebab, Tukin menjadi tanggung jawab APBD. Di Kepri, berdasarkan portal APBD per 17 Desember, belanja pegawai menguras penerimaan APBD. Kondisinya di hampir seluruh Pemko/Pemkab, termasuk Pemprov Kepri.
Khusus Pemko Tanjungpinang, realisasi belanja pegawai alias ASN jauh di atas PAD. Dari target PAD sebesar Rp 198 miliar, hingga tanggal itu, baru terealisasi Rp 136 miliar. Sedangkan realisasi belanja pegawai, target Rp 516 miliar, telah terealisasi Rp 476 miliar. Atau, lebih dari 60 persen realisasi penerimaan di APBD 2024 sebesar Rp 725 miliar dari target Rp 986 miliar. Praktis keuangan Pemko Tanjungpinang “besar pasak daripada tiang” kalau tak boleh disebut “megap-megap”.
(*)