Dapat Pengakuan Wapres, Stunting Di Natuna Turun Berkat Sukses Desa Subi Besar Timur?
angkaberita.id - Penanganan stunting di Natuna mendapatkan pengakuan Wapres Makruf Amin. Terbukti, Pemkab Natuna mendapatkan dana insentif fiskal 2023 hingga miliar rupiah lantaran dinilai berhasil menurunkan kasus stunting secara signifikan.
Di Kepri, dari tujuh kabupaten/kota, hanya Natuna dan Batam dinilai sukses menekan kasus stunting. Bedanya, Pemko Batam sukses lantaran jor-joran Rp 69 miliar di APBD lewat sejumlah OPD menangani stunting. Apa kunci Pemkab Natuna?
Pertama, keseriusan Pemkab. Otokritik Wabup Rodhial Huda di depan pejabat Dinkes Pemprov, Dinkes Natuna dan Bappeda (BP3D) Natuna menjadi pemantiknya. Kata dia, ironis kalau Natuna, kabupaten kaya ikan, terjadi kasus anak stunting.
"Aneh orang tinggal dekat pantai, seperti kita (di Natuna) banyak stunting, karena waktu air surut banyak benda bergizi tinggi seperti kuyong, ikan dan lainnya. Itu kan makanan hotel bintang lima," sentil Wabup Rodhial, pada satu kesempatan.
Di depan 70 peserta rakor konvergensi penanganan stunting di Natuna, dia saat itu mengajak semua pihak bahu membahu menangani stunting hingga ke perdesaan, termasuk di tapal batas. Kedua, terpicu sukses Desa Subi Besar Timur.
Kenapa? Sebab, desa di tapal batas Kabupaten Natuna justru nihil kasus anak stunting. Pemkab lewat Wabup memberikan penghargaan ke Pemdes lewat kepala desanya. Wabup juga menyanjung kerja Pemdes di sana. Sebab, Desa Subi Besar Timur berada di pulau terluar dan penuh keterbatasan.
Lawan Ego OPD?
Tersirat, kata Wabup, keberhasilan Desa Subi Besar Timur contoh kepemimpinan desa di sana menyinergikan kerja lintas kelembagaan lewat kerja pendataan, pelaksanaan, sosialisasi dan pelaporan setiap kasus stunting. Kata dia, keterbatasan tenaga penyuluh kesehatan bukan persoalan.
Karena stunting program nasional, Wabup meminta seluruh OPD di Pemkab Natuna berandil bahu membahu menangani stunting lewat program masing-masing, semisal makanan tambahan. Di Natuna, disebut Dinsos di sana, lewat seorang pejabat terasnya, proaktif mendukung program makanan tambahan tadi.
Sumber di BKKBN Kepri tak menampik kabar itu. "Ia peduli sama stunting. Sering berkoordinasi dengan BKKBN," kata dia. Terbaru, Pemkab lewat BP3D Natuna menyiapkan Perbup penanganan stunting sekaligus menjadi pijakan seluruh OPD berkontribusi lewat aksi konvergensi, alias bertanggung jawab sesuai kewajibannya.
Terpisah, Hikmat Aliansyah Kadinkes Natuna tak menampik kondisi itu. "(Penanganan stunting di Natuna) berkat usaha teman-teman, terutama kader (kesehatan) dan lintas sektor," kata dia merujuk OPD lain di Pemkab Natuna, pekan lalu.
Sebab, seperti Perpres No. 72 Tahun 2021, penanganan stunting melibatkan sinergi lintas kementerian (pentahelix) sebanyak 21 kementerian. Di Pemko/Pemkab melibatkan lintas OPD, termasuk sebaran afirmasi APBD, seperti penaganan jamban sehat di PUPR dan Perkim, makanan tambahan di Dinsos, pencegahan penyakit infeksi di Dinkes, dan seterusnya. Data Dinkes, tahun 2022 kasus stunting di Natuna 11,93 persen.
(*)
