Defisit APBD Kepri Hantui Upacara Bendera Pemprov Di Natuna
angkaberita.id - Defisit APBD menghantui hajatan upacara bendera 78 tahun kemerdekaan RI tingkat Kepri di Natuna. Sebab, hingga pertengahan tahun 2023, penerimaan APBD khususnya retribusi daerah masih jauh dari target. DPRD Kepri mendesak Gubernur Ansar turun tangan mengurusnya.
Kalau perlu mengevaluasi kabinetnya, terutama kepala OPD penghasil. Opsi lain, DPRD bakal memangkas anggaran OPD, bahkan menghentikan anggaran mereka. Sebab, kini APBD Kepri tak sehat. "Sudah defisit, tapi saya belum tahun persis angkanya," ungkap Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPR, Minggu (13/8/2023).
Kata Wahyu, kisaran angkanya puluhan hingga ratusan miliar. DPRD kata dia, melalui Komisi II dan Banggar berencana memanggil OPD terkait membahas kondisi tadi. Dia menyoroti rendahnya realisasi PAD Kepri, khususnya retribusi daerah. Per Juli 2023, data di tangannya, realisasi baru 26,69 persen.
Dia menilai, angka itu terhitung sangat rendah. Sebab, kini telah masuk semester II tahun anggaran 2023. "Minimal sudah terealisasi 50 persen. Tapi, ini baru 26 persen. Ini kinerja OPD-nya seperti apa," sindir Wahyu, anggota Banggar DPRD Kepri, seperti dikutip hariankepri, Jumat (11/8/2023).
Kepala BP2RD Kepri, Dicky Wijaya tak menampik kondisi itu. "Retribusi realisasi masih Rp 4 miliar," kata dia, Minggu (13/8/2023), terpisah. Dia lantas menyodorkan data terbaru per Agustus. Kecuali penerimaan pajak daerah, hampir seluruh pos penerimaan di APBD 2023 sebagian besar belum mencapai target.
Khusus retribusi daerah, APBD 2023 menargetkan Rp 16,658 miliar lebih. Tapi, baru terealisasi di bulan berjalan sebesar Rp 4,446 miliar lebih, atau 26,69 persen. Padahal Gubernur Ansar lewat baliho besar di sejumlah jalan protokol, termasuk di Tanjungpinang, menjadikan retribusi prioritas pesan ke publik.
OPD Penghasil
Di Pemprov, retribusi di APBD 2023 terdiri 10 item retribusi jasa usaha dan 3 item retribusi perizinan tertentu. Pungutan 13 retribusi tadi tersebar ke 9 OPD di Pemprov Kepri. Yakni, Dinas Pertanian Pangan Dan Kesehatan Hewan (DP2KH), BPKAD, DKP, Dinas PUPR, Dishub, BP2RD, Disnaker, Dinas PTSP, dan Dishub.
Berdasarkan data, realisasi retribusi jasa usaha baru Rp 1,873 miliar dari target APBD 2023 sebesar Rp 6,810 miliar. Sedangkan retribusi perizinan khusus Rp 2,572 miliar dari target Rp 9,848 miliar. Realisasi keduanya, secara persentase, masing-masing, baru 27 dan 26 persen.
Disinggung soal retribusi di BP2RD, Dicky berkilah pihaknya hanya mencatat saja. Dia lantas menyodorkan realisasi penerimaan pajak daerah sebagai tupoksi BP2RD. Realisasi per 12 Agustus mencapai 68 persen. Penerimaan Pajak BBM dan BBnKB kontributor terbesar, masing-masing, 66 persen dan 85 persen.
Soal skenario kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti lima tahun terakhir, sebagai cara terakhir menambal rendahnya penerimaan PAD, khususnya retribusi daerah, Dicky hanya menjawab singkat. "Biar Pak Gubernur saja," kelit dia.
Resafel Kadis
DPRD Kepri memperingatkan Gubernur Ansar turun mengurus kinerja PAD di APBD 2023. Lewat Banggar dan Komisi II, DPRD bakal meminta BP2RD dan BPKAD bersama OPD penghasil menjelaskan kinerja mereka, termasuk kendala pemicu rendahnya realisasi retribusi tanggung jawab mereka.
"Habis Agustusan rapat koordinasi," janji Wahyu, anggota Banggar DPRD Kepri. Pihaknya berkepentingan mendapatkan penjelasan sebagai bekal pembahasan APBD Perubahan di triwulan III tahun 2023. Kepada Gubernur Ansar, dia minta mengevaluasi kepala OPD penghasil.
Kalau perlu mengganti mereka, dengan lebih dulu memberikan kesempatan mereka mengundurkan diri. "Kalau berhasil, berikan reward," kata Wahyu. Komisi II menurutnya, juga sudah berancang-ancang soal itu. Kepada OPD jeblok, pihaknya tak segan memangkas, bahkan mengentikan anggaran mereka.
Sebaliknya, DPRD akan menambah anggaran mereka jika sukses merealisasikan penerimaan PAD menjadi tanggung jawabnya. Sebagai informasi, upacara bendera 78 tahun kemerdekaan Indonesia di Natuna menjadi hajatan pertama sekaligus sejarah Pemprov Kepri melakukannya di luar ibukota Tanjungpinang.
Selain berlokasi di tapal batas NKRI, Mendagri Tito Karnavian disebut-sebut akan menjadi inspektur upacaranya. Sejak sepekan terakhir, kesibukan terutama penyediaan kendaraan bermotor keperluan transportasi nantinya di sana meningkat. Gubernur Ansar mempercayakan pengurusannya ke Diskominfo Kepri.
(*)
