Soal Kepentingan Ngurus Anak, Gubernur Ansar Niru Walikota Rahma
angkaberita.id - Kendati pelantikan pejabat eselon II Pemprov Kepri hasil lelang jabatan telah berlalu dua pekan, namun terdapat sejumlah ikhwal menarik di balik seremoni itu. Selain kecenderungan mengambil penggawa dari Sahli KDH, juga Gubernur Ansar kian mempercayai pejabat perempuan.
Menariknya, khusus kebijakan mengurus kepentingan perempuan dan anak, Gubernur Ansar agaknya justru meniru Walikota Rahma. Terbukti, dia menunjuk Muhammad Dali menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak kali pertama dibentuk, dinas tadi selalu dipimpin perempuan. Mulai Puji Astuti, Misni hingga Ani Lindawati.
Langkah Ansar tadi jauh hari telah dilakukan Walikota Rahma, dengan menggeser Rustam dari Kadinkes ke Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langkah serupa Rahma juga terjadi di Pemkab Bintan saat Plt Bupati Roby Kurniawan memindah Aupa Samake ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Kominfo.
Kursi Sahli
Keputusan Gubernur Ansar tak aneh. Sebab, jabatan meniscayakan kompetensi, bukan gender. Gubernur Ansar tentu telah melalui sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan itu. Harapannya, dengan pejabat baru berbeda gender, tentu diharapkan muncul inovasi dan pendekatan baru kebijakan mengurus soal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kepri.
Sebab, Kepri terhitung banjir tantangan di ranah itu. Selain kasus PMI ilegal, banyak korbannya kaum perempuan, juga tak sedikit kasus-kasus perundungan anak di Bumi Segantang Lada. Belum lagi kasus pernikahan anak dini, stunting, juga kasus-kasus kenakalan remaja (teen deliquency).
Dengan pengalaman Dali sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan diharapkan dia tak awam-awam amat dengan urusan perlindungan anak. Selebihnya Tanjungpinang di era Rustam sukses menggamit predikat KLA, alias Kota Layak Anak secara beruntun dua tahun terakhir.
Terbaru, Kementerian PPA juga merestui Taman Bermain Batu 10 menjadi Taman Bermain Ramah Anak (TBRA) sekaligus menjadi bekal mengembangkan taman serupa di lokasi lainnya. Catatan menarik lainnya, Gubernur Ansar cenderung menjadikan kursi Sahli alias staf ahli lazimnya talent pool saat terjadi mutasi di Pemprov Kepri. Lelang jabatan agaknya hanya menjadi pintu masuk saja.
Terbukti, dua Sahli kembali menduduki jabatan kepala OPD, masing-masing, Kepala Bakesbangpol dan Kepala DP3A Kepri. Jauh sebelum itu, Ansar juga menunjuk Kadinsos dari staf ahli. Bahkan, Eko Sumbaryadi juga pernah ditunjuk menjadi penjabat Bupati Anambas dan Pj. Sekdaprov Kepri.
Di kursi staf ahli, kini juga bercokol sejumlah nama beken di birokrasi. Seperti Arif Fadillah, bekas Sekdaprov Kepri dan Kepala DKP. Kemudian juga Sardison, sebelumnya Kepala BPSDM Kepri. Keduanya telah kenyang asam garam birokrasi dan administrasi pemerintahan.
Pejabat Perempuan
Terakhir, seremoni di Gedung Daerah lalu, juga menunjukkan kian percayanya Gubernur Ansar menjadikan pejabat perempuan "tangan kanan" di urusan krusial. Kali ini, Ansar mempercaykan urusan pengelolaan SDM di Pemprov Kepri kepada dua pejabat perempuan, masing-masing, Kepala BKD dan Kepala BPSDM.
Keduanya mengurusi pengelolaan ASN di Pemprov, termasuk promosi dan mutasi mereka, serta tenaga honorer. Selebihnya mengurus nasib para "birokrat sepuh" berstatus tenaga fungsional di sejumlah OPD, setelah melewati usia pensiun struktural.
Di era birokrasi 4.0, kolaborasi BKD dan BPSDM bukan hanya menjadi talent pool calon pejabat, tapi juga memastikan KDH menerapkan meritokrasi di Pemprov Kepri. Selebihnya, sukses Reni Yusneli dan Vheni, masing-masing, Kepala BP2RD dan Kepala BPKAD Kepri agaknya cukup memberikan Ansar keyakinan merombak BKD dan BPSDM.
Sebagai bendahara pendapatan, Reni sejak menjabat tahun 2018 terhitung berhasil mengoptimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan turunannya. Kecuali pajak air permukaan dan pajak rokok, Reni Cs selalu merealisasikan pendapatan sesuai target di APBD.
Pun, Venni Meitaria Detiawati sebagai bendahara pengeluaran terhitung disiplin mengawasi skema keuangan Pemprov Kepri. Tantangan berikutnya merapikan aset-aset kelolaan Pemprov Kepri menyusul bertambahnya instansi vertikal resmi berkantor di Pulau Dompak, pusat pemerintahan Kepri.
Di akhir, jika lagi ada rotasi jabatan sebelum tahun 2024, akankah Gubernur Ansar berani mempromosikan pejabat perempuan ke posisi belum tersentuh, semisal Kepala Satpol PP atau Kepala Bakesbangpol Kepri, serta Diskominfo atau Dinas Pendidikan?
(*)
