COVID-19: Mendikbud Ngotot Tukin Guru Aman, Beasiswa ADiK (Kepri) Prioritas!
angkaberita.id - Mendikbud ngotot mempertahankan anggaran beasiswa peserta didik dan tunjangan guru steril dari kebijakan refocusing APBN. Pada saat sama, Kemendikbud juga mendorong daerah segera menggelar sekolah tatap muka secara terbatas demi mengurangi dampak learning loss akibat sekolah daring.
Sebab, seperti dikaui Dirjen PAUD Dan Disdakmen Kemendikbud, jika terus tertunda, negara berpotensi kehilangan investasi di sektor pendidikan setara 50 kali APBN 2021. Belum termasuk, biaya sosial psikologis ekses pembelajaran jarak jauh. Mendikbud memastikan, refocusing tak menyasar anggaran program prioritas Kemendikbud.
"Refocusing APBN Kemendikbudristek berdampak pada pengurangan honor, anggaran rapat, perjalanan dinas, serta sasaran kegiatan; tapi refocusing tidak berdampak pada prioritas utama Kemendikbudristek, yakni pembiayaan pendidikan yang sangat diperlukan di masa pandemi,” ujar Mendikbud, Nadiem Makarim, seperti dilansir laman merdeka.com, Selasa (24/8/2021).
Nadiem memastikan, Program Indonesia Pintar (PIP) tetap diberikan kepada 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp 9,6 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp9,4 triliun steril dari refocusing APBN. Begitu juga program Beasiswa Afirmasi Pendidikan (ADik) untuk 7.382 mahasiswa, dengan anggaran Rp 139 miliar.
Selain ditujukan kepada siswa asal Papua dan Papua Barat, beasiswa ADik juga diberikan kepada siswa daerah khusus serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), termasuk di Kepri, dan peserta didik anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Mendikbud juga memperjuangkan tunjangan profesi bagi 364.573 guru sebesar Rp 7,3 triliun juga aman dari refocusing pandemi COVID-19. Nadiem berkelit, itu sesuai dengan janji Presiden Jokowi dalam pidata pengantar RUU APBN di DPRD, 16 Agustus 2021. “Pemerintah tetap berkomitmen memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa”.
Nadiem menggarisbawahi prioritas Kemendikbud, yakni mengedepankan pembiayaan pendidikan paling diperlukan peserta didik, pendidik, dan orangtua di masa pandemi, sehingga beberapa program menjadi terdampak refocusing anggaran.
Kabar buruknya, lanjut Nadiem, sejumlah program lainnya seperti Organisasi Penggerak terkoreksi meski sasarannya tetap sebanyak 20.438 orang, tapi anggaran turun menjadi Rp 209,4 miliar dari sebelumnya Rp 320,4 miliar. Begitu juga Program Guru Penggerak, sasaran turun menjadi 29.269 guru dari sebelumnya 36.769 guru secara nasional, dengan anggaran terpangkas dari Rp 689,68 miliar menjadi Rp 551,85 miliar.
Refocusing juga menerpa program pendampingan guru Sekolah Penggerak, sasaran menjadi 23.145 orang dari 61.000 orang, anggaran menjadi Rp 247,7 miliar dari Rp 389,3 miliar. Lalu program satuan pendidikan aman bencana, dari 1.530 lembaga menjadi 1.290 lembaga, anggaran turun dari Rp 152,1 miliar ke Rp 115,9 miliar.
Pemangkasan anggaran juga terjadi di program desa pemajuan kebudayaan, dari 359 desa ke 270 desa, dengan anggaran dari Rp 36,9 miliar menjadi Rp 27 miliar. Nadiem menjelaskan, refocusing anggaran di Kemendikbudristek telah melalui empat tahapan berdasarkan surat Menteri Keuangan.
Tahap pertama, kata Nadiem, ada penyesuaian anggaran bantuan kuota data internet sebesar Rp2,52 triliun, pembiayaan bersama (cost sharing), Kemendikbudristek sebesar Rp 500 miliar dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Rp 2,02 triliun. Tahap kedua, sebesar Rp 271,58 miliar, tahap ketiga sebesar Rp 2,157 triliun, dan tahap keempat sebesar Rp1,181 triliun.
Terpisah, Menkeu juga mengancam penyaluran Transfer Keuangan Daerah Dan Dana Desa (TKDD) akibat lambatnya serapan anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 di daerah, sebagian akibat rendahnya kapasitas fiskal daerah sehingga tidak mampu bergerak cepat mengalirkan duit anggaran duluan sebelum dana pusat cair, sebagian lainnya ada indikasi dana justru ngendon di perbankan demi mengakali seretnya PAD
(*)
