Kabar Baik Bagi Rahma, Kenapa DPRD Tanjungpinang Mencuri Perhatian Nasional?
angkaberita.id - Tak berlebihan, untuk sebagian, jika Walikota Rahma mempercayakan sejumlah jabatan strategis di Pemko Tanjungpinang kepada birokrat perempuan, termasuk saat lelang jabatan terbaru nantinya. Kenapa?
Selain kewenangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai UU ASN, juga Walikota Rahma agaknya ingin menegaskan di Bumi Gurindam, bakal terus menjadi cerita sukses bagi kaum perempuan di ranah publik. Termasuk urusan politik elektoral, dan hasil Pemilu 2019 menjadi bukti sahih premis itu.
Kendati belum setinggi Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara, urusan keterwakilan politik di Tanjungpinang sudah mencuri perhatian nasional. Bahkan, di Kepri, Tanjungpinang menjadi satu-satunya DPRD dengan jumlah legislator perempuan terbanyak. Bukan hanya persentase, tapi juga secara kuantitas.
Berdasarkaan data BPS, seperti dilansir Katadata, keterwakilan perempuan di DPRD Minahasa tertinggi di Tanah Air. Di kabupaten tertua sekaligus induk sejumlah kabupaten pemekaran di lingkar Danau Tondano, itu jumlah keterwakilan di DPRD nyaris belah pinang, alias 48,57 persen berbanding 51,43 persen, rasio legislator perempuan dengan laki-laki dari 35 kursi di DPRD.
Bagaimana dengan Tanjungpinang? Berdasarkan data BPS, keterwakilan perempuan di DPRD berada di atas rata-rata nasional, yakni 36,67 persen dengan rata-rata nasional 21,09 persen. Hebatnya lagi, keterwakilan mereka juga merata di 10 parpol peraih kursi di Pileg 2019. Dapil Tanjungpinang Timur menjadi Dapil benteng perempuan.
Kabar baiknya, keterwakilan perempuan Tanjungpinang di DPRD dibanding Minahasa, untuk sebagian, terbilang prestasi. Sebab, torehan itu di saat DPRD kabupaten/kota lainnya di Bumi Segantang Lada, bahkan di DPRD Kepri masih kental dengan maskulinitas alias dominan legislator laki-laki.
Di Minahasa, untuk sebagian, terdongkrak ekosistem di sekelilingnya. Sebab, DPRD Sulawesi Utara juga tertinggi keterwakilan perempuan di Tanah Air. Sudah tak terhitung perempuan menjabat kepala daerah di sana, seperti di Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Minahasa Tenggara, Tomohon, Sangihe dan Minahasa Utara.
Tak sedikit Jubir mereka di DPR dari legislator perempuan. Bahkan, Pilgub Sulut dan atau hajatan politik lokal lainnya, selalu tak pernah absen dari kandidat perempuan, meskipun nama kontestannya itu-itu saja. Satu fenomena, untuk sebagian, bakal terjadi di Kepri di masa mendatang, meskipun di Bumi Kawanua telah hadir sejak dua dekade silam.
(*)
