desain calon ibukota baru negeri ini di kalimantan timur/foto via net
Mengintip 5 Calon Investor Pembangunan Ibukota Baru RI di Kaltim
angkaberita.id– Ibarat madu, rencana pemerintah membangun ibukota baru di Kalimantan Timur langsung mengundang lebah berdatangan. Ada lima negara tertarik menjadi investor pembangunan ibukota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut mereka antara lain Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
Seperti dilansir Katadata, khusus Jepang Suharso mengungkapkan ketertarikan Softbank, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia. Katanya, Presiden Jokowi sudah sekian kali bertemu dengan Presiden Softbank Masayoshi Son terkait penjajakan kerjasama investasi itu.
“Mereka termasuk yang tertarik (Softbank),” kata Suharso di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Selain investor Jepangk, Suharso juga mengungkap investor asal UEA. Presiden Jokowi telah bertemu dengan Putra Mahkota Mohamed Bin Zayed saat berkunjung ke UEA awal pekan ini.
Calon investor lainnya dari Inggris melalui Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Tak heran, Blair bersama Mohamed Bin Zayed dan Masayoshi menjadi sosok kunci dalam penggalangan investasi nantinya.
Amerika Serikat juga tertarik berinvestasi melalui lembaga International Development Finance Corporation (IDFC). Keseriusan mereka terlontar saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Jakarta belum lama ini.
Terakhir, calon penanam modal lainnya ialah Jerman. Namun Suharso masih mengunci identitasnya. Dia berkilah, mereka berniat investasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jokowi sebelumnya mengundang para investor di dunia untuk ikut pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Pemerintahan Jokowi menaksir biaya investasi pembangunan ibukota baru tak akan lebih dari Rp 100 triliun. Data Bappenas, biaya membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Dengan kata lain, pemerintah hanya akan merogoh kocek setara 19,2 persen dari total biaya diperlukan.
Pendanaan pemerintah akan tersedot ke pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru, meskipun pemerintah nantinya juga akan membangun klaster pemerintahan yang berisikan Istana dan gedung-gedung kementerian di atas lahan seluas 5.600 hektare. (*)
