APBD Kepri Tertolong Pajak BBM, Ekonomi Nasional Terbantu Orang Jajan

APBD Kepri Tertolong Pajak BBM, Ekonomi Nasional Terbantu Orang Jajan

angkaberita.id - Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu ternyata menolong APBD Pemda di Kepri, termasuk Pemprov. Selebihnya, ekonomi nasional terbantu kebiasaan orang jajan di Tanah Air, terutama mereka kalangan berduit.

Menkeu Sri Mulyani menyebut inflasi menjadi strategi mendorong pertumbuhan. Dengan inflasi terkendali, pemerintah berharap konsumsi publik, terutama kelas menengah ke atas, terus meningkat.

Menteri Sri menegaskan skenario itu saat mengakui konsumsi rumah tangga menengah ke atas menjadi satu dari sekian sumber penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III tahun 2022 tumbuh kuat, yakni 5,72 persen dibanding tahun lalu.

"Kami melanjutkan kepercayaan ini pada kuartal keempat tahun ini dan pada tahun 2023," janji Menteri Sri, seperti dilansir merdeka.com mengutip laporan Antara, Jumat (11/11/2022). Pemerintah lanjut Sri, akan terus menjaga inflasi terkendali demi mempertahankan daya beli rumah tangga.

Sri bahkan memproyeksikan tren belanja mereka akan meningkat ke depan, terbukti dari terus melejitnya simpanan mereka di perbankan. Berdasarkan data, tabungan rumah tangga nominal di atas Rp 2 miliar terus terumbuh dua digit, di atas pertumbuhan dana pihak ketiga.

Tingginya konsumsi rumah tangga tadi berkat pandemi COVID-19 terkendali. Ujungnya mobilitas warga meningkat, termasuk mulai menggunakan daya beli mereka. Penopang lainnya investasi terlihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,96 persen dibanding tahun lalu.

Pajak BBM

Di Kepri, Gubernur Ansar mengklaim ekonomi berangsur pulih. Bahkan, dia berjanji tahun depan meniadakan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab, target PAD kian dekat api dari panggang. Terbukti, ke DPRD Kepri, Ansar mengajukan RAPBD 2023 sebesar Rp 4,1 triliun, naik 15 persen dari APBD 2023 sebesar Rp 3,87 triliun.

Ansar yakin dengan pengajuan sebesar itu lantaran realisasi PAD tahun 2022 menggembirakan. Dari target sebesar Rp 1,1 triliun, Reni Yusneli Cs telah berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp 1,04 triliun, alias 90,97 persen, per September. Dengan dua bulan tersisa, bukan mustahil terpenuhi target.

Apalagi, pemerintah pusat telah mendorong Pemda jor-joran anggaran di tiga bulan terakhir menjelang akhir tahun. Juga kebiasaan Pemda belanja last minute, alias banyak kegiatan di pengujung tutup buku. Pemprov Kepri, melalui Dispar, juga akan jor-joran menggenjot belanja pariwisata mendongkrak kunjungan ke Kepri di akhir tahun.

Skenario pariwisata disiapkan menjadi amunisi Pemprov mendongkrak ekonomi sekaligus menambah-nambah realisasi PAD. Sebab, PAD dari pajak daerah terutama PKB dan turunannya terhitung telah maksimal, alias berangsur mengecil. Di Kepri, sejak tahun 2018, PKB menjadi andalan APBD.

Seperti Pemprov lainnya, Reni Yusneli Kepala BP2RD Kepri memulai kebijakan pemutihan pajak di Kepri di tahun itu, setelah lengser dari Pj. Sekdaprov Kepri. Hasilnya, realisasi PKB lewat kebijakan itu selalu memenuhi target. Tahun 2022, Ansar mengakui, APBD terbantu kinerja pajak daerah.

Termasuk, untuk sebagian, Pajak BBM. Berdasarkan data, hingga September 2022, PAD bersumber pajak daerah terinci, PKB sebesar Rp 354,819 miliar, BBNKB Rp 238,450 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (Pajak BBM) sebesar Rp 346,533 miliar, pajak air permukaan Rp 716,9 juta, dan pajak rokok Rp 105,855 miliar.

Kecuali saat pandemi COVID-19 (2020), data BP2RD Kepri, Pajak BBM Kepri terus melejit. Tahun 2019 sebesar Rp 351,647 miliar, tahun 2020 turun hanya Rp 316,534 miliar, kembali naik 2021 sebesar Rp 372,016 miliar. Tahun 2021, jatah bagi hasil terbesar ke Batam, Rp 91,128 miliar. Kemudian Natuna dan Bintan, masing-masing, Rp 36,859 miliar dan Rp 34,321 miliar.

Pajak BBM dipungut Pertamina secara otomatis dari setiap liter transaksi BBM non subsidi di Kepri. Dengan kenaikan harga BBM dua bulan terakhir, dana bagi hasil Pajak BBM ke Kepri dengan sendirinya juga berubah. Porsi dana bagi hasil Pajak BBM ke Pemprov 30 persen, dan kabupaten/kota sebesar 70 persen.

Nah, penghentian kebijakan pemutihan PKB tahun depan lantaran Pemprov meyakini ekonomi Kepri berangsur pulih, sehingga terbuka sumber PAD di luar PKB dan turunannya. "Kenaikan target tahun 2023 sudah sesuai dengan potensi kendaraan dan kondisi objektif pemungutan," kata Ansar.

Sebelumnya dia mengklaim, berdasarkan data BI, ekonomi Kepri kuartal III 2022 tumbuh 6,03 persen dibanding tahun lalu. Bahkan tertinggi di Sumatera, dibandingkan sembilan provinsi lainnya, termasuk Riau. Meski demikian, Kepri sepanjang tahun ini belum menjadi pilihan pemilik modal berinvestasi. Pemodal, berdasarkan data BKPM, masih memilih Riau.

(*)

UPDATE: Pembaruan Judul Berita