Bursa Sekdaprov Kepri (1): Skenario Plt, Reni Yusneli Pesaing Kuat Lamidi?
angkaberita.id - Tanda-tanda Gubernur Kepri bakal merotasi sejumlah pejabat Pemprov, khususnya Sekdaprov mulai terlihat. Bersama sejumlah kepala OPD, Gubernur Ansar Ahmad mengaku tengah mengevaluasi kinerja Arif Fadillah. Lamidi disebut-sebut calon kuat penggantinya, meskipun Reni Yusneli dapat menjadi kejutan. Kenapa?
Bersempena 100 hari pemerintahannya, Gubernur Ansar seperti mengamini kabar angin selama ini, yakni segera mengganti Sekdaprov. Bahkan, spekulasi beredar, sejumlah pejabat Pemprov lainnya juga bakal bergeser dalam waktu dekat. Hanya, kenapa Ansar mengevaluasi Sekdaprov bersamaan dengan sejumlah Kepala OPD?
Sebab, sejatinya sah-sah saja Ansar sebagai kepala daerah mengevaluasi Sekdaprov. Apalagi Arif telah dua tahun menjabat, setelah memenangi lelang jabatan di tahun 2016. Bagi kepala daerah, opsinya hanya memperpanjang atau mengganti Sekdaprov. Jika menggantinya, opsi Sekdaprov ialah mengundurkan diri atau diganti melalui mekanisme lainnya.
Pada titik ini, diyakini untuk sebagian, evaluasi berujung rotasi, itu cara menyelamatkan muka Ansar-Marlin dari belitan isu penggantian Sekdaprov, dan untuk sebagian lainnya, menepis terpaan kabar pecah kongsi akibat isu bagi-bagi jabatan Pemprov Kepri beberapa waktu lalu.
Apalagi, sejumlah OPD tengah dievalusasi disebut-sebut bagian dari power sharing koalisi Ansar-Marlin saat maju Pulgub 2020 lalu. Ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlalui, duet kepala daerah hasil koalisi Golkar-Nasdem pada Pilgub 2020, dapat melewati dua persoalan itu dengan kepala tegak. Apalagi, jika memang benar, Ansar memakai skenario pelasakana tugas (Plt) dalam rotasi jabatan Sekdaprov kali ini.
Skenario Plt
Selain membuka lelang jabatan, Gubernur Ansar dapat memilih Sekdaprov Kepri melalui skenario pelaksana tugas (Plt), meskipun periode masa baktinya tidak selama Sekdaprov hasil lelang jabatan. Namun skenario Plt, diyakini, dapat memberikan kesempatan kepala daerah menimbang-nimbang calon Sekdaprov masa depan.
Apalagi, jika benar isu pecah kongsi Ansar-Marlin beberapa waktu lalu, akibat Ansar ingkar janji tidak memberikan kursi Sekdaprov ke kubu Marlin. Skenario Plt, memberikan Ansar-Marlin kesempatan mendiskusikan kembali secara internal, tanpa mengganggu roda pemerintahan di Bumi Segantang Lada.
Skenario Plt, juga memungkinan kepala daerah menunjuk orang kepercayaannya. "Kalau Plt, pejabat eselon II kan bisa saja. Paling penting itu, gubernur dekat dengan siapa dari seluruh pejabat eselon II," kata Robby Patria, Analis Politik Kepri di Tanjungpinang, belum lama ini. Jika begitu, sejatinya lumrah jika Ansar akhirnya nanti menunjuk Lamidi menjadi Sekdaprov.
Selain senior, Lamidi juga telah lama dipercaya Ansar saat menjabat Bupati Bintan dua periode, termasuk di Bappeda dan Sekda. Apalagi, Bappeda dan Sekda agaknya menjadi "pakem" tak tertulis dalam kriteria jabatan Sekdaprov Kepri. Lebih dari itu, jika Ansar memilih skema lelang jabatan, konon Lamidi bakal terbentur usia, yakni 58 tahun saat lelang jabatan.
Diyakini, dengan berbagai pertimbangan itu, Ansar bakal menunjuk Lamidi menjadi ASN pilihannya selama, paling tidak, setahun ke depan, mendampinginya menekan laju pandemi COVID-19 di Bumi Segantang Lada. Juga, paling krusial, membantunya memastikan kabupaten/kota optimal serapan APBD, sehingga tidak mengandalkan serapan instansi vertikal di Kepri demi menggerakan perekonomian.
Sebab, Presiden Jokowi diyakini ingin Kepri segera berada di jalur pemulihan ekonomi, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Begitukah? Meskipun sepenuhnya penunjukkan Plt Sekdaprov wewenang kepala daerah, namun suara DPRD Kepri tak bisa begitu saja diabaikan.
Sebab, dengan status Ketua TPAD, Sekdaprov merupakan jembatan komunikasi kepala daerah dengan DPRD Kepri. Jadi, sedikit banyak, DPRD juga berkepentingan dengan calon Sekdaprov. Setelah pensiunnya Naharudin, Kepala Bapperenlitbang, praktis seluruh pejabat Pemprov Kepri minim persentuhan dengan DPRD, kecuali Reni Yusneli.
Selain pernah menjabat Plt Sekdaprov di pemerintahan Sani-Nurdin, Reni juga terhitung pejabat senior di Pemprov Kepri. Kini, Reni juga menjabat Kepala BP2RD, dulu dikenal sebagai Dispenda. Nah, di masa lalu, bersama dengan Bappeda dan BKD, Dispenda merupakan jabatan strategis, termasuk bagian penting Bapperjakat.
Meskipun anggaran tak sebesar Dinkes, Disdik dan Dinas PUPR, namun Dispenda menjadi lengan kebijakan terpenting kepala daerah. Jika Bappeda merencanakan, BKD mengorgasinasi SDM, Dispenda menjadi akses sumber daya, khususnya menggali PAD.
Secara politis, BP2RD juga dapat dijadikan "jalan tengah" kebuntuan kursi Sekdaprov. Pembeda lainnya, Reni juga menjadi bukti kesungguhan Ansar mendorong perempuan secara setara di urusan publik seperti dikoarkannya belum lama ini.
(*)
