angkaberita - Selain jor-joran dengan KEK, rezim Prabowo-Gibran agaknya bakal terus memanjakan Kepri, khususnya Batam. Terbaru, pemerintah bakal menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pekerja sektor perhotelan, restoran dan kafe (Horeka) di Tanah Air.
Insentif fiskal, bersamaan Menkeu Purboyo resepkan "Trio" ekonomi, tadi bakal diberikan hingga akhir tahun 2025. Kini tengah dipersiapkan, sebagai bagian stumulus ekonomi semester II tahun 2025. Kebijakan pajak tadi menggenapi insentif fiskal sebelumnya ke industri padat karya di Tanah Air lewat Permenkeu No. 10/2025.
Yakni, industri penyerap tenaga kerja. “(Insentif pajak) sekarang sudah berjalan di industri padat karya untuk didoring juga ke perluasan sektor lain. (Industri) horeka,” ungkap Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, seperti detikcom tulis, Jumat (12/9/2025).
Peta Kepri
Di Kepri, sektor pariwisata mendominasi lanskap ekonomi di Batam dan Bintan. Bahkan, PBJT di Bintan selevel dengan PAD Tanjungpinang. PBJT, termasuk di dalamnya pajak hotel dan restoran, merupakan komponen PAD.
Sedangkan PPh, bersama PPN dan PPnBM kembali ke Bintan dan Batam melalui dana bagi hasil pajak. Sebelum itu, Kemenkeu juga berencana mengubah skema dana bagi hasil pajak berdasarkan domisili wajib pajak.
Saat bersamaan, setelah BPS memasukan kawasan industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian juga bakal jor-joran menambah KEK ke sejumlah daerah. Batam, di mata nasional, menjadi percontohan.
Terbukti, jumlah KEK mereka terbanyak di Tanah Air. Dari 25 KEK beroperasi, terdapat 4 KEK dinilai sesuai harapan, termasuk KEK Galang Batang di Bintan. Sehingga, lewat skema PSN, pemerintah bakal jor-joran menarik investasi ke Bintan.
Di Batam, BP Batam ngebut rencana menambah pulau cakupan FTZ Batam, dari 8 menjadi 22, alias bertambah 14 pulau. Skenarionya, boleh jadi, satu pulau satu KEK, dengan satu kluster industri dan ekosisem penopangnya seiring kabar rencana relokasi pabrikan Tiongkok ke Asia Tenggara.
(*)
