angkaberita – Pemprov melalui DKP Kepri serius mencari duit PAD lewat laut Tambelan dan perairan lepas pantai Trikora di Bintan. Tahap awal, mereka akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola kawasan konservasi perairan.
Kini, mereka tengah menunggu Pergub BLUD. Di Agustus, DKP menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menuntaskan penyusunan rancangan payung hukum BLUD tadi. Pembentukan BLUD setelah Kepri resmi bahak mengelola Kawasan Konservasi Perairan seluas 1,7 juta hektare.
Tahap awal, Pemprov akan mengelola KKP di Tambelan dan Pantai Timur Bintan. Dua lokasi tadi telah ditetapkan menjadi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan Kawasan Konservasi Perairan Bintan II-Tambelan.
Atraksi Bawah Laut
Dua lokasi tadi, terutama Tambelan, dikenal memiliki banyak spot diving. Konon, banyak wisman Singapura ke sana dengan kapal carter. Begitu juga Pantai Timur Bintan, juga memiliki sejumlah atraksi, termasuk bawah laut.
Jejak sebagai rute jalur perdagangan laut di masa lalu menjadikan perairan tadi kaya dengan artefak bersejarah, sebagian berada dalam laut. Setelah dua perairan tadi, Pemprov Kepri melalui DKP juga telah menyiapkan sejumlah lokasi di Lingga, Batam dan Natuna menjadi target operasi BLUD selanjutnya.
Di NTB, skema BLUD serupa sukses mendatangkan duit ke PAD di APBD mereka, meskipun baru seumur jagung berdiri. Di Sumatera, sejumlah Pemprov juga mulai menggarap, seperti Sumut. Berdasarkan data, sektor retribusi di APBD Kepri masih kurang maksimal.
PAD masih mengandalkan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan turunannya. Kini, optimalisasi aset, termasuk aset di perairan, menjadi opsi menambah PAD rekomendasi Kemendagri di tengah rencana Prabowo-Gibran memangkas dana transfer di APBN 2026. (*)
