angkaberita – Kendati sama-sama setuju rezim FTZ Menyeluruh, cara Bupati Ing Iskandarsyah beda dengan Gubernur Ansar dalam menyiasati kebijakan tata ruang nantinya. Kondisi itu, untuk sebagian, tergambar lewat rotasi Pemkab Karimun, Rabu (3/9/2025).
Kalau Pemprov memindahkan urusan perencanaan tata ruang ke Dinas PUPR dari Baperenlitbang Kepri, Pemkab Karimun justru mengangkat Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda. Selanjutnya Iskandar, seperti batampos tulis, akan mencari penggantinya lewat open bidding alias lelang jabatan.
Pendeknya, Cahyo agaknya bakal menjadi jurus pembuka langkah Bupati Ing merealisasikan resep “Tata Ruang Tata Uang” dalam membangun Karimun lima tahun ke depan. Apalagi, dia tidak langsung mengangkat Kepala Dinas PUPR baru.
Kunci Pembangunan
Dalam urusan tata ruang, Dinas PUPR merupakan eksekutor kebijakan tata ruang setiap Pemda melalui KDH masing-masing. Sandarannya, untuk sebagian, tentu saja Perda RTRW dan Perda Pesisir. Perda RTRW Kepri tengah revisi. Dalam sejumlah kesempatan, Ing percaya pengelolaan tata ruang menjadi kunci pembangunan.
Istilah dia, “Tata Ruang Tata Uang’. Kalangan paham dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mengamini pernyataan Iskandarsyah. Kepri, dengan luas perairan melebihi daratan, kunci membangun memang dari penataan tata ruang.
Dengan menata ruang, Pemda dapat mendesain arah dan kebijakan pembangunan, termasuk cara mendatangkan investor. BP Batam barusan mencobanya, dengan berencana menambah 14 dari 8 pulau sekarang menjadi lokasi FTZ, meskipun Prabowo-Gibran telah jor-joran proyek nasional di sana.
Sebab, berdasarkan kajian analis, insentif fiskal justru kurang memikat dibanding lahan dalam menggaet investasi, terutama PMA termasuk dengan skema KEK sekalipun. Karenanya, di Bintan, perluasan KEK Galang Batang menjadi prioritas PSN rezim Prabowo-Gibran terbaru di Kepri.
Kluster Baru
Kalau dulu, berdasarkan data BPS Kepri, tiga besar penopang PDRB ialah sektor manufaktur, pertambangan dan konstruksi. Kini, di tengah klise kebijakan “Ekonomi Biru”, banyak Pemda di Kepri melirik sektor pariwisata dan perikanan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Ansar telah berkoar dengan “Kepri Permata Biru” di RPJM terbaru hingga ujung 2030. Sedangkan Bupati Iskandarsyah, untuk sebagian, perlahan tapi pasti juga menata langkahnya. Seperti, boleh jadi, menggeser Kepala Bappeda menjadi Kepala Dinas Perikanan.
Kemudian, dia melowongkan Kepala Dispar, dengan mengisi nantinya lewat lelang jabatan. Nah, lelang jabatan, akan menjadi cara Iskandarsyah mendapatkan kepala OPD sesuai dengan “racikan” resep membangunnya. Penataan tadi, untuk sebagian, seperti menggenapi langkah dia mendorong FTZ Menyeluruh di Karimun.
Kecuali Iskandarsyah, publik hanya dapat menebak arah kebijakan pembangunan dia. Khususnya menggali sumber PAD penopang APBD Karimun, kini morat-marit terkuras belanja daerah, khususnya belanja pegawai. Nah, dalam kondisi kebijakan efisiensi sekarang, BP Karimun agaknya akan menjadi andalan dia mendongkrak keuangan Pemkab Karimun.
Kecuali pasir laut, sektor pertambangan agaknya masih menjadi andalan Pemda di Kepri menambal APBD mereka. Nah, Iskandar terbilang tak alergi dengan sektor ektraksi sebagai penambal keuangan daerah. Syaratnya, memang tak menjadi larangan.
Kemudian, Pemda juga harus mendapatkan bagian adil, termasuk lewat skema kuota, PNBP dan sejenisnya, dengan melibatkan BUMD terlibat di dalamnya. Apalagi, dalam kondisi defisit, hanya sektor ekstraksi paling cepat mendatangkan sumber arus kas.
(*)
