angkaberita – Teka-teki rencana Pemprov Kepri berutang ke BRK Syariah terjawab, khususnya besaran kemungkunan utang ke payroll banking ASN Pemda di Bumi Segantang Lada. Jika terealisasi, Pemprov menyusul Pemko Tanjungpinang.
Sedangkan Gubernur Ansar menyebut keperluan pembiayaan pembangunan, khusus infrastruktur dasar di Kepri, sebab dana tranfer dari APBN berkurang. Spekulasi ke sana setelah Pemprov melalui Gubernur Kepri menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD Kepri.
Di sana, Pemprov memproyeksikan pendapatan seperti APBD murni sebesar Rp 3,91 triliun, tapi proyeksi belanja daerah sebesar Rp 3,93 triliun, alias defisit sebesar Rp 20 miliar sekian. Skenario utang ke BRK Syariah sebagai penambal APBD bukan isapan jempol.
Belanja Pegawai Kuras APBD?
Selain (1) Pengakuan Sekdaprov agar APBD Kepri tidak dituding habis buat belanja pegawai, meskipun dia juga mengaku pengangkatan pegawai PPPK tahun 2024 membebani APBD tahun 2025, (2) Kepri memang punya duit, tapi baru terealisasi di tahun 2026.
Terbukti, kendati ekonomi Kepri, versi BPS, bertumbuh. Pemprov Kepri justru nggak percaya diri menggeber penerimaan daerah di APBD-P, dengan memilih skenario APBD-P defisit. Rilis BPS Kepri, ekonomi Kepri disumbang sektor energi dan investasi, keduanya merujuk Natuna serta Batam-Bintan.
Energi, untuk sebagian, skenario lewat ladang migas kelolaan Medco, yakni Forrel dan Trubuk dengan skema PI. Investasi dari gelontoran investasi pabrikan Hashim, adik Presiden Prabowo, dan rencana investasi Apple di Batam, di lokasi sama dengan pabrik Hashim.
Berdasarkan jadwal dari DPRD Kepri, skenario terburuk pengesahan APBD-P di September 2025, setelah reses DPRD Kepri. Di kondisi efisiensi, pelebaran kapasitas fiskal di Pemda, selain optimalisasi atau jual aset daerah, pemangkasan pengeluaran termasuk TPP ASN.
Juga menarik utang dari perbankan dengan persetujuan DPRD. Di Kepri, lewat pembahasan Ranperda APBD-P di pertengahan Agustus, meleset dari target Wagub Nyanyang di bulan Juli.
(*)
UPDATE: Sebelumnya tertulis defisit Rp 200 miliar, seharusnya Rp 20 miliar
