angkaberita – Karena menjadi bumerang, Gubernur Ansar tahun depan meniadakan kebijakan pemutihan pajak kendaraan demi menambal PAD. Terbaru, hitungan pekan menuju tenggat pembahasan APBD-P, Sekdaprov blak-blakan duit di kas Pemprov tinggal Rp 10 miliar. Kode pangkas TPP ASN di APBD-P?
“Selain untuk gaji, masih ada tersisa Rp10 milair diperuntukan untuk operasional,” kata Adi Prihantara, Sekdaprov Kepri, seperti ulasan.co tulis, Kamis (12/6/202). Pemprov sebut dia, terus berupaya menggeber PAD tahun 2025 hingga Juni baru sebesar 39 persen.
Sebagian besar, untuk sebagian, bersumber opsen pajak kendaraan. Selebihnya pajak BBM dan pajak daerah lainnya. Nah, dengan kewajiban TPP ASN, termasuk pegawai PPPK rekrutan tahun 2024, postur APBD-P terbilang telah tergambar proyeksinya. Apalagi dalam Ranperda RPJMD Kepri, Pemprov pesimis dengan PAD lima tahun ke depan.
Skenarionya bakal terjadi penyesuaian, istilah lain penurunan APBD dibanding APBD murni. Kemudian, dengan kondisi PAD tertatih dan hanya mengandalkan pajak kendaraan dan turunannya serta dana transfer terpangkas, pemangkasan TPP ASN merupakan opsi masuk akal menyelamatkan APBD-P.
Apalagi, belanja pegawai menguras habis belanja APBD. Disebut-sebut, angka di atas 35 persen lebih. Dengan anggaran TPP setiap bulan menembus puluhan miliar, untuk sebagian, pemangkasan TPP ASN tinggal menunggu restu DPRD Kepri saja. Kecuali DPRD berubah pikiran lewat dana pokir mereka.
(*)
