angkaberita - Kendati pelantikan Bimo Wijayanto menjabat Dirjen Pajak menggatikan Suryo Utomo tinggal menunggu waktu. Tapi, “Dirjen Pajak” sejati pilihan Prabowo agaknya Hadi Poernomo. Sebab, Prabowo telah menunjuk dia sebagai penasihat khusus presiden dengan level setara menteri di kabinet.
Hadi ialah pensiunan Kemenkeu dengan jabatan Dirjen Pajak di era Presiden SBY. Kendati namanya pernah terseret KPK, tapi pengadilan menghentikan kasus setelah dia menang praperadilan. Hadi terhitung lama menjabat Dirjen Pajak, dan dia pernah meneken kontrak politik di pemerintahan SBY-JK.
Targetnya mengamankan penerimaan negara deni tercapainya target APBN. Tapi, belakangan ikhtiar mendesain sistem penerimaan negara berbasis jangka panjang kandas, akibat keterbatasan akses informasi otoritas pajak terhadap data perbankan dan transaksi devisa.
Nah, sekarang kondisinya berbeda. Presiden Prabowo bahkan di hari buruh tanggal 1 Mei menegaskan bakal memajaki kalangan tajir secara adil. Penunjukkan Hadi agaknya menjadi benang merah rencana tadi. Sebab, kalangan tajir tadi memang terlindungi perundangan perbankan.
Meskipun kini bukan berarti jejak keuangan mereka tak terdeteksi. Tren memajaki kalangan tajir juga tren di dunia sebagai penambal penerimaan negara. Nah, pergantian Dirjen Pajak, dan belakangan Dirjen Bea Cukai agaknya demi mendukung ikhtiar Hadi merealisasikan kontrak politik dia di era Presiden SBY.
Sedangkan penunjukkan Bimo seperti mengamini hasrat Presiden Prabowo menjadikan lulusan SMA Taruna Nusantara tulang punggung di pemerintahan dia bersama Gibran di kursi Wapres. Selain AHY, tiga nama lainnya duduk di kabinet sekarang. AHY sendiri jor-joran dengan merekrut sejawatnya di staf khusus.
(*)
