angkaberita – Setelah DPR menyindir kinerja PAD, Kemendagri menyentil capaian ekonomi Kepri di era Gubernur Ansar kurun empat tahun terakhir. Selain tak stabil, pertumbuhan ekonomi juga tergantung Batam. Kemendagri menekankan ke Gubernur Ansar pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RPJPD Kepri dan RPJMN.
Kepada Gubernur Ansar, Kemendagri juga berpesan mengawal sinkronisasi serupa hingga ke kabupaten/kota, alias RPJMD kabupaten/kota di Kepri. Ujungnya, target dan eksekusi rencana pembangunan di Kepri tegak lurus dari pusat hingga kebupaten/kota di Bumi Segantang Lada.
Pendeknya, desain rencana pembangunan sepenuhnya turunan dari pusat. Yakni, Asta Cita dari Presiden Prabowo. Seperti pendidikan, ketahanan pangan, dan ekonomi, termasuk penataan ASN lewat talent pool atau manajemen ASN. Sebab, Prabowo telah memasukkan pengelolaan ASN dalam RPJPN hingga 2045.
“Kami juga menitipkan pesan kepada Pemprov Kepri agar ikut membina dan membantu sinkronisasi pembangungan di tingkat kabupaten/kota,” tegas Yusharto Huntoyongo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri Kemendagri, saat Musrenbang Kepri, seperti antaranews tulis, Sabtu (3/5/2025).
Gubernur Ansar mengklaim RPJMD Kepri selaras dengan asta cita dari Presiden Prabowo. Pemprov mengeksekusinya lewat sejumlah program unggulan, termasuk optimalisasi sektor perikanan dan maritim. Modal ke situ, klaim Gubernur Ansar, Kepri memiliki termasuk lewat SDM terbukti lewat IPM terus tinggi.
Ekonomi Tergantung Batam
Kemendagri saat Musrenbang Kepri memberikan sejumlah catatan. Selain pertumbuhan ekonomi belum stabil, juga ketergantungan ekonomi ke Batam lewat sektor manufaktur. Kontribusi mereka ke PDRB Kepri sebesar 41,04 persen. Alias, meskipun berstatus FTZ, dengan banyak KEK, Kepri masih provinsi semenjana.
Kepri, sebut Yusharto, perlu mendiversifikasi sumber pendorong PDRB. Tanpa itu, hasrat Pemprov tak bergantung dari APBN jauh panggang dari api. Sebab, kondisi sekarang komposisi PAD ke APBD belum mencapai 50 persen. Pendeknya, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ekslusif mengandalkan Batam.
Soal PAD, DPR lewat Ketua Komisi II Karsayuda juga menyindir Gubernur Ansar. Data Bapenda Kepri mengonfirmasi sindiran tadi, meskipun kaya potensi kelautan tapi ekonomi Kepri sepenuhnya mengandalkan sektor daratan. Pajak BBM dan Pajak kendaraan menjadi penopang PAD terbesar di APBD.
Paling sederhana, Pemprov Kepri hingga sejauh ini belum memungut pajak kendaraan di atas air. Pemprov masih terpaku mencari duit ke sektor daratan lewat pajak alat berat, dengan kata lain industri ekstraktif. Sedangkan pajak kendaraan di atas air belum tergarap. "Kami masih pendataan," kelit Andi Mardianus, Kabid Pendapatan Dispenda Kepri, terpisah.
Pemprov lewat Sekdaprov Adi Prihantara juga maju mundur mengeksekusi kebijakan pajak kendaraan di atas air. Klaim mereka, Pemprov masih mengkajinya, meskipun risiko inflasi menjadi kekhawatiran mereka. Sebab, naik turun inflasi kini menjadi pertaruhan kepala daerah, alias uji kepiawaian mereka memimpin, termasuk Gubernur Ansar.
(*)
