angkaberita - Selama musim kebijakan efisiensi Presiden Prabowo, Jabar dan Kalbar memiliki kemiripan. Yakni, KDH mereka kreatif dan blak-blakan, termasuk urusan inovasi APBD demi menggenjot PAD. Di Kalbar, Wagub mereka mewacanakan Kadispar dari luar provinsi.
Syaratnya cukup sederhana, yakni pejabat daerah pariwisata maju dan memasuki usia pensiun 3-4 tahun lagi. “Kalau bicara pariwisata, menurut saya kita sudah harus import. Saya di provinsi sudah berpikir mau import ini. Ndak bisa kita pakai orang sini,” tegas Krisantus Kurniawan, Wagub Kalbar, seperti KBRN tulis, kemarin.
Dia melirik pejabat dari Bali atau NTB. Sebab, kedua daerah tadi menjadi destinasi pariwisata unggulan di Tanah Air. “Apa penaunya? Nah, di mana tempat yang jago kelola pariwisata? Bali, Lombok. Ambil yang kira-kira 3-4 tahun lagi mau pensiun kita import jadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Misalnya,” sebut dia.
Potensi Air Terjun Nokan Nayan
Dengan pengalaman mereka, lanjut Wagub, duit APBD tidak akan terkelola serupa setiap tahunnya, alias rutinitas anggaran saja. “Dengan pengalamannya saya yakin bisa. Jadi tidak setiap anggaran kita alokasikan di APBD itu hanya sebagai budaya rutinitas. Tahun ini 30 miliar, tahun depan 30 miliar, studi banding, studi banding, tapi ndak ada barang yang dibawa pulang," beber Wagub.
Wagub mendorong begitu lantaran pariwisata Kalbar berpotensi mendongkrak penerimaan daerah. Selama ini, potensi tadi belum tergarap maksimal. Seperti air terjun Nokan Nayan. Kata Wagub, jika terkelola dengan optimal berpeluang menjadi objek wisata level dunia. Di akhir, dia meminta semua kalangan di Pemprov Kalbar tak alergi dengan keberadaan orang lain. Nokan Nayan mirip air terjun kesohor di Afrika dan Amerika Serikat.
Syaratnya mereka mampu dan kompeten, lanjut Wagub karena birokrat kompeten soal pariwisata di Kalbar belum ada. Di Jakarta, Pemprov dan BKN belum lama ini meluncurkan kebijakan talent pool. Selain membuka peluang pejabat luar Jakarta menjabat di sana. Gubernur Pramono juga terbuka membantu provinsi lain perlu pejabat kompeten di bidang-bidang sesuai kebutuhan mereka.
(*)
