angkaberita.id – Tak ingin APBD tersandera defisit gegara terkuras belanja pegawai, Pemkab Bangka menempuh langkah drastis memotong TPP ASN di tahun 2025 sebesar 20 persen. Pemkab tengah menyisir besaran pemotongan masing-masing ASN nantinya, termasuk tenaga honorer.
"TPP ada pengurangan sampai 20 persen di 2025. Kita anggarkan gaji dibayar full selama satu tahun," ungkap M. Haris AR, Penjabat Bupati, tribunnews, Sabtu (28/12/2025). Sebelumnya Pemkah juga telah memangkas TPP ASN di APBD-P 2024 lantaran terlilit defisit.
Pemkab defisit gegara dana transfer APBN, dana bagi hasil provinsi dan kinerja PAD tak sesuai target. Penjabat Bupati mengklaim pemangkasan merupakan pilihan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Kata dia, ada opsi lain tapi justru berekses memperburuk keadaan. Hanya dia tak menyebut opsi dimaksud. Dugaannya potong dana Pokir atau mengambil utang ke Kemenkeu.
Kata dia, pemangkasan pilihan rasional. Berbeda dengan gaji, TPP sepenuhnya bersumber APBD. Berdasarkan portal APBD, realisasi PAD di sana hingga 28 Desember sebesar Rp 149,84 miliar, dengan belanja pegawai sebesar Rp 446,28 miliar. Kemampuan APBD murni membayar TPP sebesar Rp 120 miliar, dengan jumlah TPP setiap tahunnya sebesar Rp 127 miliar.
Penjabat KDH Bernyali?
Pengeluaran gaji tenaga honorer Rp 96 miliar, sehingga anggaran TPP ASN dan tenaga honorer Rp 223 miliar. Belum lagi pengeluaran gaji dan penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bangka. Khusus tenaga honorer, selama pemotongan akan berlaku pengaturan kerja baru.
Data Pemkab Bangka, jumlah pegawai non ASN di sana sebanyak 4.493 orang, sebanyak 3.174 masuk database BKN. Jumlah ASN sebanyak 3.323 orang. Idealnya, tenaga honorer maksimal setengah jumlah ASN. Di Kepri, wacana serupa pernah terdengar di Pemko Tanjungpinang saat pembahasan APBD 2025.
Hanya belakangan Pemko-DPRD batal menempuh skenario pemangkasan TPP. Pemko sendiri masih defisit, dan pembayaran TPP juga menunggu tersedia duit di kas daerah. Sebagian kalangan menyuarakan perlunya pemangkasan, tapi menyasar TPP pejabat Pemko. Sebagian lain menyasar dana pokir DPRD Tanjungpinang.
Puncaknya, kontestan Pilwako 2024 menjadikan isu TPP jualan mereka menggaet suara mereka. Dengan berkoar tak memangkas, meski tak menawarkan skenario sumber anggaran pembayaran TPP. Jika merujuk portal APBD, kinerja anggaran Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bangka beda-beda tipis. Belanja pegawai keduanya juga menguras gentong APBD setiap tahunnya.
(*)
