angkaberita.id - Jambi agaknya menjadi bintang pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Semarang, Jumat (28/6/2024). Kepala BKKBN memberikan penghargaan khusus kepada Gubernur Al Haris atas prestasi Jambi menurunkan stunting tahun 2023.
Penurunan stunting di Jambi menjadi tertintinggi di Sumatera sekaligus mengambil alih posisi Kepri sebagai provinsi dengan prevalensi terendah secara nasional. Jambi menjadi wakil Sumatera di pentas nasional, bersaing dengan Bali dan DKI Jakarta serta Yogyakarta. Tiga nama terakhir langganan prestasi stunting secara nasional.
Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN memberikan selamat ke Jambi, dan berharap mereka dapat menjadi penyemangat bagi daerah lainnya. Kepada KDH, Hasto juga berpesan turun melakukan intervensi variabel dengan mencoba inovasi bersumber faktor efektif pencegah kemunculan stunting.
Kata dia, terdapat sejumlah variabel stunting guna pencegahan kasus baru, seperti berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelahiran prematur. Pemda, termasuk Kepri, pesan dia juga perlu mencermati pengetahuan atau pendidikan ibu terkait stunting. Sebab, pengetahuan minim juga berkontribusi terhadap kelahiran stunting baru.
“Saya berharap, inovasi yang dilakukan kepala daerah dapat menyasar faktor yang sensitif, baik untuk menurunkan stunting maupun mempercepat kualitas sumber daya manusia (SDM), demi menuju Indonesia Emas pada 2045,” pesan dia, seperti dilansir kompas.com, Jumat.
Kisah Sumedang
Terpisah, Staf Ahli Menko PMK, Agus Suprapto mengkritisi pengukuran melalui e-PPGBM serental per Juni kemarin. Kata dia, proses input tak secepat seperti harapan. SDM menurutnya, masih menjadi kendala. rakat berbasis elektronik (e-PPGBM).
"Ya kan pengukuran melalui e-PPGBM itu kan dilaksanakan selama bulan Juni. Nah karena selama bulan itu kan selain pengukuran dan penimbangan kan juga data itu harus di-input. Nah untuk input itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga yang melakukan input," ucap Agus, seperti dikutip Antara, Jumat.
Proses pendatan berjenjang sejak Posyandu ke TPPS Desa/Kelurahan hingga kabupaten/kota dan provinsi hingga ke pusat. BKKBN menyebut masih memiliki waktu sepekan guna mendapatkan seluruh input pendataan e-PPGBM tadi. Kepada Pemda, dia meminta OPD terkait turun bertanggung jawab menuntaskan pendataan dalam waktu sepekan.
Hingga Jumat, baru 89 persen. Pemerintah sebutnya, telah membentuk tim verifikasi dan validasi pendataan e-PPGBM tadi. Berdasarkan hasil SKI, stunting tahun 2023 di Tanah Air sebesar 21,5 persen. Jauh dari target tahun 2024 sebesar 14 persen. Meski demikian, secara nasional, juga terdapat daerah berprestasi dengan proses pendataan stunting.
Seperti Pemkab Sumedang dengan menggandeng Telkomsel, mereka sejak beberapa tahun terakhir tak kesulitan pendataan dan penginputan data stunting lantaran sepenuh mendapatkan back up Telkomsel lewat sinergi "Simpati".
(*)