Cen Pertanyakan Nasib Pelabuhan Malarko Karimun Ke Menhub
angkaberita.id - Soal pelabuhan di Kepri, Cen Sui Lan Jubir Kepri mulai berteriak keras ke Kemenhub RI. Sebab, sejumlah pelabuhan hingga sekarang belum tuntas pembangunan. Sehingga berisiko mangkrak, termasuk di Karimun.
Karena itu, kepada Menteri Budi Karya Sumadi melalui Sekjen Kemenhub RI, Cen meminta mereka menggesa kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko. "Pak Sekjen, banyak pelabuhan yang macet di Kepri, (termasuk) Pelabuhan Malarko di Karimun," keluh Cen, anggota fraksi Golkar di DPR, Rabu pekan lalu.
Sebab, kini nyaris tak terdengar rencana Kemenhub menggarap pelabuhan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya masih terdengar rencana kelanjutan pembangunan di Kepri, termasuk Pelabuhan Malarko. Cen ingin mendengarkan langsung penjelasan Kemenhub, termasuk kendala persoalan hukum jika memang ada.
Karena tak sedikit telah mengalir ke Pelabuhan Malarko. Cen mengungkapkannya saat rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kemenhub. Hadir mendampingi Novie Riyanto, Irjen dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub. Sejak tahun 2021, Cen telah mendesak Menhub melanjutkan pembangunan pelabuhan itu.
Sebab, pelabuhan tadi mangkrak sejak 2013. Pembangunan sejak 2008-2012, dan telah menghabiskan duit negara Rp 147 miliar. Cen mendesak pemerintah melanjutkan. Sebab nantinya dapat menjadi pelabuhan utama peti kemas dan pelabuhan roro, atau sandar kapal pesiar.
Pelabuhan Malarko juga menjadi penopang FTZ Karimun berdasarkan PP No. 48/2007. Sehingga Karimun perlu pelabuhan skala besar agar kapal tonase besar dapat sandar, termasuk bongkar muat kepentingan investasi karena diusulkan statusnya sebagai pelabuhan enter point dan exit poin FTZ.
Skenario Malarko
Namun Pemkab Karimun terbatas anggaran sehingga tak dapat membangun sendiri. Lewat Pemprov, pusat akhirnya menyetujui. Tahun 2008, Kemenhub mengucurkan anggaran tahap pertama. Diperlukan anggaran Rp 254,865 miliar pembangunannya, selama tujuh tahap pengerjaan melalui APBN.
Nah, dana pembangunan baru terserap pembangunan causeway dan trestle pada sisi laut. Saat ini telah terealisasi sekitar Rp 147,4 miliar, kurun 2008-2012. Tahun 2013, kegiatan trestle dianggarkan Rp 91 miliar, tapi pekerjaan tak terealisasi. Tahun 2014 hingga sekarang tak dianggarkan lagi.
Selain pelabuhan utama, juga pelabuhan ragam guna, termasuk melayani kapal kelolaan PT Pelni nantinya. Lokasi pelabuhan juga strategis, berhadapan Malaysia dan Singapura, masing-masing, dengan Kukup (Johor) dan Tuas Jurong (Singapura). Lokasinya di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing.
Pemkab Karimun telah membeaskan lahan darat seluas 40 meter x 415 meter kepentingan jalan akses ke pelabuhan. Mereka juga telah penimbunan jalan ke pelabuhan pada 2014, kemudian pengaspalan dan turap tahun 2017 melalui BP Kawasan FTZ Karimun. Pemkab berharap pelabuhan dilanjutkan.
Saat itu, hingga 2022, harapannya tahun 2023 sudah beroperasi. Soal lahan darat seluas 6.000 meter persegi guna kantor, Pemkab memang belum terealisasi. Tapi, opsinya reklamasi. Cen bersama Gubernur Ansar telah melobi Menhub. Namun hingga sekarang belum ada realisasi.
(*)
