Gubernur Ansar Sindir Dana Pokir DPRD Kepri, Siapa Paling Banyak Dapat?

Gubernur Ansar Sindir Dana Pokir DPRD Kepri, Siapa Paling Banyak Dapat?

angkaberita.id - Paripurna LKPj Kepri 2021, Senin (23/5/2022) berakhir menjadi arena saling sindir Gubernur Ansar dengan Ketua Komisi II DPRD Kepri. Bahkan, belakangan terdengar suara DPRD mendorong dilakukan audit BUMD Kepri lantaran tak memberikan kontribusi ke kas daerah.

Disebut, Pemprov Kepri lewat OPD terjebak seremonial serapan anggaran dibanding mengeksekusi kegiatan merujuk RPJMD. Sehingga hasilnya tak mencerminkan indikator capaian rencana pembangunan Kepri 2021-2026 itu. "Gubernur harus memastikan agar segala kekurangan dan kelemahan tidak terulang lagi,” tegas Wahyu Wahyudin, Wakil Pansus LKPj, seperti dikutip Sijoritoday, Senin. Wahyu juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.

Tersengat, Gubernur Ansar langsung menyentil balik ke DPRD Kepri. Katanya, APBD Kepri tahun 2022 telah mengucurkan ke mereka duit tak kecil. Hampir Rp 300 miliar, kata Ansar, digelontorkan ke legislator berupa dana aspirasi, istilah lain dana pokir. Jumlah itu, kalau eksekusinya disesuaikan RPJMD, tentu APBD Kepri tak perlu ngutang hingga ratusan miliar ke Kemenkeu.

“Dana aspirasi yang jumlahnya hampir Rp 300 miliar itu bukan jumlah yang kecil. Kalau itu bisa dioptimalkan, tentu kita tidak perlu meminjam-minjam uang kan untuk melakukan pembangunan,” sentil Ansar, seperti dikutip hariankepri, Rabu (25/5/2022), sembari menambahkan setiap anggota DPRD Kepri mendapat Rp 6 miliar.

Jumlah anggota DPRD Kepri sebanyak 45 kursi. Dengan jumlah sebesar itu, siapa paling banyak dapat? Ribut dana pokir, atau dana aspirasi, sejatinya bukan ikhwal baru. Tahun 2010, Golkar pernah menghebohkan DPR dengan usulan serupa. Tahun 2021, giliran Krisdayanti, legislator PDIP di DPR bikin isu dana pokir kembali mencuat ke publik, meskipun belakangan kembali senyap. Selebihnya menjadi diskursus akademis!

Sedekah Pemilihan

Dana pokir, untuk sebagian, juga praktik umum di banyak negara. Sejarahnya panjang, dan mencuat kali pertama di Amerika Serikat, sebagai usulan UU bonus. Seiring waktu, nama penyebutan dananya juga beragam, sesuai dengan masing-masing negara bersangkutan. Di Skandinavia dikenal istilah "Election Pork", Di Finlandia, publik menyebutnya "Politik Gorong-gorong". Kemudian Rumania, publik di sana mengenalnya sebagai "Sedekah Pemilihan".

Di Amerika Serikat, namanya "Gentong Babi", alias pork barrels. Nah, meskipun sempat menuai veto sejumlah presiden di sana, namun akhirnya "Gentong Babi" menjadi praktik umum hingga sekarang di Negeri Paman Sam. Istilah akademisnya, melahirkan patronase, dan ujungnya menguntungkan politisi dari dapil bersangkutan.

Nah, kembali ke Kepri, dengan setiap legislator mendapatkan Rp 6 miliar, seperti diakui Lis Darmansyah Ketua Fraksi PDIP, tentunya duit terbanyak mengalir ke legislator parpol berkursi terbanyak di DPRD Kepri. Hasil Pileg 2019, empat parpol pemenang di Kepri dengan bukti duduk di pimpinan ialah PDIP, Golkar, Nasdem dan PKS.

Jumlah keseluruhan kursi empat parpol itu 28, masing-masing, PDIP-Golkar 8 legislator dan Nasdem-PKS sebanyak 6 orang. Praktis, jumlah itu separo kursi DPRD Kepri. Jika dirupiahkan, jumlah dana pokir mengalir ke legislator PDIP-Golkar, masing-masing, Rp 48 miliar. Kemudian di Nasdem-PKS, masing-masing, Rp 36 miliar. Total, duit APBD Kepri keperluan dana pokir empat parpol itu, sebesar Rp 168 miliar.

Dengan asumsi Ansar, duit APBD Kepri mengalir ke dana pokir hampir Rp 300 miliar, praktis setengahnya mengalir ke empat parpol tadi. Nah, dari sebanyak itu, kemana paling banyak mengalir? Berdasarkan data, merujuk dapil, dari 8 legislator PDIP di DPRD Kepri, 5 di antarnya berasal dari dapil Batam. Kepri sendiri di Pileg 2019, terbagi menjadi tujuh dapil. Legislator PDIP hanya tidak ada dari dapil Bintan-Lingga.

Nah, di sini, legislator Golkar dan Demokrat sama-sama dua kursi, termasuk Dewi Kumalasari. Dewi, politisi Golkar, istri Gubernur Ansar. Enam kursi lainnya tersebar merata di enam dapil lainnya. Bagaimana dengan Nasdem? Berdasarkan data sama, kecuali Karimun, Nasdem mengirimkan legislatornya ke Dompak dari dapil lainnya. Sedangkan PKS, dari 6 kursi, empat di antaranya legislator dapil Batam.

Di Pileg 2019, dapil Batam terbagi menjadi 3. Nah, dapil Batam B, PKS mengirimkan dua kursi. Begitu juga dengan PDIP. Dapil mencakup empat kecamatan berpenduduk padat di Batam, yakni Belakang Padang Dan Sekupang serta Batuaji Dan Sagulung, mengirimkan 10 legislator ke DPRD Kepri. Dapil dengan jumlah pemilih sebanyak penduduk Tanjungpinang, juga tergolong dapil kelas berat.

Karena, legislator utusan mereka ke DPRD Kepri berisikan politisi Kepri kelas berat, dengan jumlah perolehan suara di atas 10 ribu. Seperti Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Kepri. Politisi PKS Suryani, sebelum maju ke Pilgub Kepri 2020. Kemudian Rizki Faizal, pentolan Golkar, kini Wakil Ketua DPRD Kepri. Nama politisi kawakan lainnya, ialah Irwansyah jagoan PPP. Terakhir, Alex Guspeneldi, andalan PAN.

Nah, di ujung, dengan jumlah kursi Dapil Batam sebanyak 25, atau lebih setengah kursi DPRD Kepri, dapat disebut dana pokir terbesar mengalir ke Batam. PDIP dan PKS paling banyak mendapatkan jatah di Bumi Bandar Madani. Sedangkan Golkar dan Demokrat, sama-sama, mengantongi duit pokir terbesar di Bintan-Lingga.

(*)

UPDATE: Pembaruan Infografis