Duit Belanja Pegawai Sebesar Duit Bayar Utang, PNS Aset Atau Beban?
angkaberita.id - Setiap tahun pemerintah mengeluarkan duit ratusan triliun membayar PNS, seperti gaji dan tunjangan serta pemenuhan kebutuan utama birokrasi. Jumlah itu setara 15 persen belanja APBN. Tahun depan, APBN 2022, belanja pegawai diproyeksikan menembus Rp 400 triliun.
Angka itu, untuk sebagian, jauh di atas belanja barang dan belanja modal APBN. Padahal, justru kedua belanja itu paling berandil terhadap perekonomian nasional. Kalkulasi terakhir, duit belanja pegawai justru sebesar duit pembayaran utang dan bunga harus ditanggung pemerintah ke kreditor.
Beban pengeluaran itu, untuk sebagian, memaksa pemerintah harus mencari akal agar APBN tak habis buat duit rutinitas. Opsinya, efisiensi belanja pegawai dan artinya itu menghadirkan alternatif, tanpa harus merasionalisasi PNS. Robot menjadi opsi, meskipun eksekusinya tak dalam waktu dekat.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ucap Presiden Jokowi di depan kementerian/lembaga pemerintah saat pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
Kata Jokowi, opsi itu lebih baik ketimbang menumpuk beban ke APBN setiap tahunnya. Apalagi, otomatisasi juga berpotensi menciptakan birokrasi sederhana dan berujung kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data BKN, per 30 Juni 2021, jumlah PNS di Tanah Air sebanyak 4,08 juta orang.
Sebagian besar bercokol di Pemda di Tanah Air, yakni 3,1 juta orang alias setara 77 persen PNS. Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tanah Air, sebanyak 49 ribu, 47 ribu orang di antaranya berserak di kabupaten/kota.
Karo Humas BKN, Satya Pratama menjelaskan, wacana penggunaan robot di birokrasi tak serta merta menghapus SDM, tapi lebih kolaborasi. Ujungnya birokrasi tak gemuk, sehingga duit belanja pegawai juga tak bongsor. "Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," kilah Satya.
Di Kepri, kondisi serupa juga terdeteksi. Porsi belanja pegawai mengurasi APBD, di hampir kabupaten/kota, di Kepri. Ironisnya, hampir sebagian besar Pemda tersebar di Bumi Segantang Lada mengandalkan APBD dari duit perimbangan. Sehingga, untuk sebagian, keluhan kas daerah kosong di Kepri bukan isapan jempol. Secara nasional, Menkeu menyebut seperempat APBD habis buat bayar gaji birokrat.
(*)
