TNI AL Pindahkan Koarmada I Ke Natuna, Kepri Jalur Jabatan Jenderal?
angkaberita.id - Presiden Jokowi agaknya menempatkan Kepri sebagai keping strategis dalam mozaik kebijakan pertahanan keamanan di Tanah Air. Terbukti, kini Kepri menjadi jalur penugasan jabatan bintang di TNI-Polri. Bahkan, untuk sebagian, telah menjadi sumber rekrutmen suksesi di TNI-Polri dan jabatan-jabatan strategis di pusat.
Terbaru, TNI AL berencana memindahkan Komando Armada (Koarmada) I ke Kepri menyusul terbitnya Perpres No. 66/2019 tentang Struktur Organisasi TNI. Berdasarkan Perpres itu, TNI bakal membentuk Koarmada RI membawahkan seluruh Koarmada di Tanah Air, termasuk Koarmada I di Jakarta.
Jika Koarmada RI terbentuk, TNI AL berencana memindahkan Koarmada I ke Kepri. Natuna disebut-sebut menjadi calon kuat seiring isu Laut China Selatan. Apalagi Koarmada RI nanti juga bermarkas di Jakarta. "Mendekatkan secara administrasi satuan operasional TNI AL ke daerah operasi yang menjadi prioritas, Selat Malaka, Laut Natuna dan ALKI I," kata Kadispenal Koarmada I Letkol Laut (P) Laode Muhammad, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (21/1/2022).
Alasan lain, kata Laode, sebagai ikhtiar membentuk Koarmada ideal, yakni jajaran berada dalam satu wilayah. Sehingga memudahkan pola pembinaan prajurit, secara material dan personel. Apalagi TNI AL juga memiliki sejumlah aset strategis di Batam, Tanjung Uban (Bintan) dan Tanjungpinan serta Natuna.
Keberadaan aset tadi, kata Laode menjadi pertimbangan sendiri penetuan lokasi Koarmada I. Namun TNI AL masih mengkaji rencana itu. "(Dilihat dari) keuntungan kerugian (pemindahan), dan penganggarannya," jelas Laode. Selain Koarmada RI, berdasarkan Perpres tadi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengungkapkan, rencana pembentukan Komando Operasi TNI AU atau Koopsau Nasional.
Inflasi Jenderal?
Dengan struktur organisasi baru tadi, Panglima Andika mengungkapkan, dengan terbentuknya Koarmada RI bakal tersedia total 14 jabatan perwira tinggi (Pati) alias pangkat bintang di pundak. Sebab, nantinya Koarmada RI akan dipimpin perwira bintang tiga. Turunanya, bakal ada slot jabatan bintang dua dan bintang satu.
Dengan penataan juga di TNI AU, dengan pembentukkan Koopsau Nasional, bukan mustahil juga terjadi promosi ke jabatan lebih tinggi. Kendati tak disebut secara langsung, Pepres No. 66/2019 diyakini merupakan ikhtiar Presiden Jokowi mengurai inflasi jenderal di TNI. Ketimbang "menugaskan" ke jabatan sipil, karena hanya terbatas pada sejumlah kementerian atau instansi sipil tertentu, skenario menggemukkan struktur organisasi TNI dinilai lebih nihil kegaduhan.
Selain TNI, inflasi parwira juga terjadi di kepolisian. Pemerintahan Jokowi mengurainya, untuk sebagian, dengan strategi serupa di TNI, semisal dengan meningkatkan kelas Polda dan Polres, termasuk Polres Tanjungpinang, dengan Kapolres dalam waktu dekat Kombes, bukan lagi AKBP. Jauh sebelumnya, Polda Kepri bersama dengan sejumlah Polda lainnya juga nail tipe A dengan Kapolda bintang dua.
Kebijakan serupa juga terpantau di TNI AD, dengan peningkatan status Korem 033 Wira Pratama, kini dipimpin jenderal bintang satu, dari sebelumnya kolonel. Berpindahnya Koarmada akan menambah daftar jenderal di Kepri, dengan jabatan tertinggi berada di Komandan Kogabwilhan I, yakni jenderal bintang tiga. Kini dipimpin seorang laksamana madya. Sebab Kogabwilhan bersifat lintas matra TNI.
Khusus TNI AL, dengan rencana Koarmada I bakal ada dua jenderal di Kepri. Satu lagi, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Tanjungpinang. Kini dinakhodai seorang laksamana pertama. Belum diketahui apakah dengan penataan Koopsau Nasional nantinya di Kepri juga bakal bertugas seorang jenderal berpangkat marsekal pertama lazimnya Pangkoopsau I di Pekanbaru, Riau. Di Kepri, Danlanud RHF Tanjungpinang jabatan tertinggi, yakni kolonel.
Isu Krusial
Secara umum, isu Laut China Selatan menjadikan Kepri kini strategis secara militer. Pembentukkan Kogabwilhan I di Tanjungpinang menjadi bukti sahih itu. Dengan sendirinya, nantinya Kogabwilhan juga akan menjadi penjuru dari rencana penataan organisasi matra di TNI. Semisal laut dengan Koarmada, TNI AU dengan Koopsau. Begitu juga dengan TNI AD, semisal Kodim atau bahkan Korem (BS) alias berdiri sendiri di Anambas-Natuna.
Selain isu Laut China Selatan, juga isu pelayaran dan human trafficking. Pelayaran biasanya identik dengan pembajakan kapal niaga. Laut Kepri bukannya sepi dari kasus bajak laut. Apalagi Selat Malaka termasuk jalur perdagangan tersibuk di dunia. Human trafficking, untuk sebagian, seperti kasus PMI tenggelam di perairan Johor kurun sebulan terakhir, dengan tiga kasus sekaligus, dan belasan nyawa melayang akibat tenggelam.
Isu lainnya, bisa jadi, kedaulatan udara berupa wilayah udara (FIR) dengan Singapura soal pengaturan izin terbang komersial di atas udara Kepri. Belum lagi isu-isu turunan lainnya, seperti lego jangkar dan sebagainya. TNI AL belum lama ini tersengat isu tak sedap soal labuh jangkar kapal itu.
(*)
