Gubernur Ansar Lantik Enam Pejabat Kepri, Bukan Lelang Jabatan Terakhir Di Pemprov?
angkaberita.id – Sehari sebelum pelantikan enam pejabat Pemprov Kepri, Selasa (14/9/2021), Gubernur Ansar Ahmad mengeluhkan sejumlah pejabatnya. Ansar menyebut mereka tidak peka dalam situasi pandemi. Curhat Ansar setelah dia menjelaskan tersendatnya kebijakan Bansos COVID-19 di Kepri. Sinyal lelang jabatan episode kedua?
Seperti diketahui, enam bulan setelah menjabat Gubernur Kepri hasil Pilgub 2020, Ansar langsung menata kabinetnya, termasuk mengisi sejumlah jabatan OPD Kepri lowong. Paling ditunggu tentu saja lelang jabatan Sekdaprov Kepri, penerus Lamidi Penjabat Sekdaprov sekarang.
Delapan birokrat lolos seleksi administrasi. Sebagian di antara mereka tercatat pernah ikut lelang jabatan di Pemprov Kepri pada periode Gubernur Isdianto. Meski demikian, seiring isu pecah kongsi Ansar-Marlin, dua nama langsung menjadi perhatian publik. Yakni, Adi Prihantara Sekda Bintan dan Jefridin Sekda Batam.
Meskipun Ansar berkelit penentuan Sekdaprov bukan berdasarkan kedekatan, tapi mengacu kinerja, namun publik telanjur memiliki pendapatnya sendiri. Apalagi, dua dari enam nama dilantik hari ini, Rabu (15/9/2021) bukanlah figur asing di mata Ansar sekaligus menandai gerbong mutasi di Pemprov Kepri.
Yakni, Hasan dan Hasfarizal Handra, masing-masing, Kabiro Humas dan Kepala DPMPTSP. Keduanya lama menjabat di Bintan. Seperti Lamidi sebelum berstatus Penjabat Sekdaprov Kepri, sejumlah pejabat pilihan Ansar dilantik hari ini, sebagian mendaftar lelang jabatan berstatus Plt
Meski demikian, kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memang berwenang sepenuhnya menentukan pejabat pilihannya. Pertanyaannya, akankah open bidding kemarin menjadi lelang jabatan terakhir di Kepri di tangan Gubernur Ansar?
Kecuali Ansar, tak satupun pihak mengetahui. Apalagi, Ansar tengah bekerja keras memulihkan perekonomian Kepri dengan mengejar herd immunity melalui vaksinasi massal. Selain ekonomi, Ansar juga memprioritaskan pendidikan, khususnya sekolah tatap muka pada 1 Oktober 2021 mendatang.
Terbatasnya stok vaksin menjadi pekerjaan rumah Ansar. Apalagi Kemenkes ke depan memprioritaskan pasokan vaksin ke lima provinsi terendah capaian vaksinasi di Tanah Air. Urusan kesehatan dan pendidikan agaknya bakal menguji kepiawaian Ansar menakhodai Kepri ke depan, di tengah kondisi APBD sepenuhnya menggantungkan dana perimbangan.
(*)
