Kemendagri Beri Lampu Hijau, 93 Desa Kepri Gelar Pilkades Tahun Ini. Lingga Paling Banyak!
angkaberita.id – Kepri segera menggelar 93 Pilkades tahun ini, termasuk 38 Pilkades terpaksa ditunda pelaksanaannya pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan dijadwalkan mulai Juni pertengahan tahun ini. Lingga menjadi kabupaten penyelenggaran Pilkades terbanyak, yakni 75 desa.
Sebanyak 93 Pilkades itu tersebar di empat kabupaten dari lima kabupaten di Bumi Segantang Lada. Kabupaten Bintan sebanyak 2 Pilkades, Lingga ada 75 Pilkades serta Karimun dan Natuna, masing-masing, 8 Pilkades. Kemendagri juga dikabarkan telah memberikan lampu hijau Pilkades itu.
“(Pelaksanaan Pilkades) prinsipnya sudah disetujui,” ungkap Sardison, Kepala Dinas PMD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepri, melalui pesan WA, Sabtu (6/2/2021). “Dengan syarat penerapan Prokes saat pelaksanaan,” imbuh dia merujuk protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Sedianya tahun 2020, Kepri menyelenggarakan sebanyak 38 Pilkades. Namun seiring kebijakan Kemendagri menunda seluruh Pilkades di Tanah Air, Pilkades di tiga kabupaten itu terpaksa baru dapat dilaksanakan tahun ini. Yakni, Pilkades di Lingga sebanyak 19 desa, Natuna sebanyak 8 Pilkades dan Bintan sebanyak 2 Pilkades.
Dengan Pilkades sebanyak 93 desa, artinya tahun ini sepertiga desa di Kepri bakal memilih calon Kades paling dipercaya mengelola pemerintahan desa sekaligus kekayaan desa. Bahkan, jika disahkan Rancangan Peraturan Pemerintah BUMDes, Kades bakal memiliki kewenangan lebih dalam mengelola BUMDes.
Bersama BPD, sesuai UU Desa, kepala desa juga membahas dan menyepakati Peraturan Desa (Perdes), termasuk Perdes pengelolaan Dana Desa, termasuk jika memodali dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Berdasarkan data Dinas PMD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepri, jumlah desa di Bumi Segantang Lada sebanyak 275, tersebar di lima kabupaten. Kota Batam dan Tanjungpinang tidak memiliki desa, seluruhnya kelurahan. Selain BUMDes, sebagian besar desa di Kepri, juga mengandalkan Dana Desa.
Bahkan, sejumlah BUMDes di Kepri, khususnya di Bintan, tergolong berkembang dengan indikasi berkontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes). Begitupun dengan Dana Desa, Kabupaten Natuna tahun lalu mendapatkan penghargaan nasional Kemendes lantaran tinggi serapan dana. Kemendagri sendiri tahun lalu, sehabis Pilkada serentak di 270 daerah di Tanah Air, mengizinkan Pilkades.
(*)
