Oligarki Dan Politik Dinasti Di Kepri
Robby Patria*)
MODEL politik dinasti sepertinya menjadi tren di Indonesia. Politik kekerabatan atau lebih dikenal dengan Politik Dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka (Asako dkk, 2010).
Motivasi jaringan keluarga dalam politik, menurut Hajrianto Yassin Thohari dalam Kolom Gatra 19 Januari 2011, karena secara psiko-politik, keluarga penguasa selalu memiliki self-confident yang tinggi. Pasalnya, mereka terlahir dari keluarga kerajaan atau penguasa.
Sehingga pastilah merasa menjadi putra dan putri yang sebenar-benarnya. Istri dan anak-anak raja hidup di istana. Mereka merasa dilahirkan sebagai orang istimewa dan diistimewakan karena kedudukan ayahnya. Maka, mereka kemudian ingin mengulang dan melangengkan keistimewaan itu untuk selama-lamanya.
Menurut Marcus Mietzner (2009), dalam paper berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia.
Praktik politik dinasti menurutnya, tidak sehat bagi demokrasi karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah (Alim, 2011).
Saat ini setidaknya sudah tercatat 36 dinasti daerah di Indonesia yang berkuasa mulai dari suami jadi kepala daerah, lalu istri, ipar, biras hingga anak. Dan tercatat 28 kasus korupsi dari 36 politik dinasti di 36 daerah itu. Inilah satu satu dampak negatif politik dinasti (Mustafa, 2018).
Di Pilkada 2020 Provinsi Kepulauan Riau, ada sejumlah daerah yang bisa saja dikatakan merencanakan membangun politik model dinasti. Itupun jika berhasil di Pilkada 2020. Misalnya di Kabupaten Bintan, ada nama Robby Kurniawan, belum lagi berumur 26 tahun. Ia akan dipasangkan oleh Golkar dengan Bupati petahana Apri Sujadi.
Robby merupakan putra dari mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad yang kini menjadi anggota DPR RI di Komisi V. Sedangkan istri Ansar merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari.
Ketiganya adalah kader elite Golkar. Belum lagi jika ditambah adiknya Ansar adalah Wakil Ketua DPRD Bintan 2019-2024 dan mantan Ketua DPRD Bintan Nesar Ahmad 2014-2019.
Kemudian dari Batam ada nama Marlin Rudi. Istri Walikota Batam dan ex officio Kepala BP Batam itu akan dijagokan menjadi wakil gubernur. Bukan tanggung-tanggung, Marlin yang tak pernah memegang jabatan publik baik seperti anggota DPRD di Batam diberikan kepercayaan oleh Nasdem menjadi wakil gubernur.
Rudi adalah Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Riau. Nama Marlin memang baru muncul ketika Rudi memutuskan tidak mengikuti pilkada gubernur. Karena dia akan melanjutkan kepemimpinan double Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam yang prestisius itu.
Ketika mantap ikut Pilkada Kepri, dan fokus Pilkada Batam, Rudi mendorong istrinya sendiri untuk dipasangkan calon yang memiliki peluang untuk menang.
Setidaknya ada nama Plt Gubernur Kepri Isdianto yang disebut sebut akan berpasangan dengan Marlin. Artinya jika jadi ikut, kampanye Rudi di Batam, maka bisa jadi akan kampanye Marlin. Kampanye satu paket. Tentu lebih hemat.
Artinya di Kepulauan Riau, di dua daerah ini kental nuansa politik menuju dinasti jika pasangan ini nantinya terwujud dan menang. Sementara di Kabupaten Natuna, mantan istri Bupati Natuna Daeng Rusnadi juga akan ikut pilkada kembali menjadi salah satu calon. Ngesti yang saat ini menjadi Wakil Bupati Natuna.
Di Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah pernah membuat politik dinasti besar. Dan tergolong tipologi dinasti besar. Karena Atut sebagai gubernur, suaminya sebagai anggota DPR RI. Kemudian anaknya sebagai wakil gubernur di periode 2015-2021.
Kemudian adik iparnya Airin Rachmi Diani Wali Kota Tangerang Selatan dua periode. Tubagus Haerul Jaman (adik tiri Atut/Walikota Serang). Dan Tanto Warsono Abran (menantu/wakil Bupati Pandeglang). Setidaknya beberapa kepala daerah dipegang keluarga ini di Banten hingga jabatan DPRD. Dan Atut dan adiknya Wawan mengalami kasus korupsi yang diproses oleh KPK.
Di Kalimantan Timur juga hampir sama dengan Provinsi Banten, kental dengan politik dinasti. Mulai dari Syaukani menjadi Bupati Kutai Kertanegara hingga anak perempuan Widya juga menjadi bupati di kabupaten yang sama. Namun keduanya tak bernasib baik. Sama sama diproses hukum.
Fenomena politik dinasti merupakan salah satu gejala yang dapat menimbulkan proses pengambilan keputusan di daerah menjadi tidak efisien dan efektif. Sumber daya yang cakap cenderung tidak mampu mendapatkan tempat untuk mengelola keuangan daerah yang baik (Adzani & Martani).
Ketika suatu pemimpin pemerintahan berasal dari dinasti politik, hal itu akan memicu penempatan-penempatan individu yang memiliki hubungan istimewa pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Pada seharusnya, penempatan tersebut harus didasarkan pada kualifikasi yang tepat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di dalamnya.
Adanya sikap-sikap tidak independen dari hubungan istimewa tersebut dapat menurunkan pengawasan pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan ( Aji,Pratolo,2018).
Sebagaimana pembagian dinasti politik menurut Wasisto Raharjo Djati, yang ditulis Mustofa, membagi empat tipologi preferensi familisme dalam dinasti politik lokal, yaitu populism dynasties, octopus dynasties, tribalism dynasties, dan feudalism dynasties.
Pertama, populism dynasties adalah dinasti politik familisme berbasis populisme yang ditonjolkan dalam suksesi pemerintahan adalah upaya “mengamankan” progam kepala daerah sebelumnya.
Hal ini terkait reproduksi wacana heroism dan populisme progam pemerintahan sebelumnya yang dijadikan bahan kampanye kerabat untuk menggantikan kerabatnya yang lain.
Dinasti politik model populis sebenarnya dibangun atas romantisme pemimpin yang mengayomi dan bertindak adil kepada masyarakat di tengah sengkarut kepemimpinan sekarang ini yang „berselingkuh” dengan praktik korupsi dan kolusi. Romantisme lantas diwujudkan dalam konsepsi ratu adil maupun satria piningit untuk menggambarkan pemimpin kerakyatan tersebut.
Politik yang seperti ini berbentuk pemerintahan boneka karena yang sebenarnya berkuasa adalah suaminya, sementara istrinya hanya menjadi simbolis pemerintahan. Dalam model dinasti politik seperti ini, aroma oligarki terasa namun tidak begitu kuat karena sebenarnya yang dibangun adalah romantisme dan populisme yang berbaur dengan oligarkis.
Penentu Masyarakat
Di tengah rendahnya literasi politik, maka politik dinasti akan marak. Karena pemilih rasional kalah banyak dibandingkan pemilih tradisional yang memilih berdasarkan kesukuan, pragmatis dan bujuk rayu.
Untuk itu diperlukan kesadaran politik dari pemilih agar memilih calon calon yang memahami persoalan daerah agar mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Rilis Bank Dunia menjelang akhir Januari 2020 dapat menjadi pertimbangannya.
Dalam laporannya bertajuk Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, Bank Dunia menyebutkan bahwa terdapat 115 juta penduduk Indonesia atau sekitar 45 persen yang masih masuk kategori rentan miskin, sementara penduduk yang tergolong kelas menengah baru mencapai 52 juta orang atau sekitar 20 persen.
Artinya, hanya terdapat satu dari lima orang penduduk Indonesia yang sudah masuk kelompok kelas menengah. (Media Indonesia,3/2/2020). Artinya, 115 juta itu penduduk Indonesia yang hidup miskin di bawah 2 juta rupiah per keluarga yang dihabiskan untuk hidup, atau Rp 400 ribuan per orang.
Di sinilah tugas pemerintah harus fokus menyelesaikan kemiskinan, membuat pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan, dan memperkuat UMKM di pedesaan.
Agar mereka bisa bertahan dari gempuran ekonomi. Untuk mencapai itu tak bisa jika pemimpin yang lahir dari Pilkada kurang memahami persoalan daerah dan bagaimana mereka bisa mengentaskan kemiskinan.
Paul Ricoeur (1990) mengatakan etika politik selalu menjadi sumber ‘antinomi’ realitas politik di hadapan para elite politik itu sendiri. Ketika etika itu diabaikan, maka siapa yang paling kuat akan memenangkan kontestasi walaupun mengabaikan etika yang seharusnya membuat pertandingan berlangsung adil.
Tentu kita ingat dengan sejarah berakhirnya dua dinasti Abbasiyah dan Turki Usmani. Salah satunya yakni putra mahkota yang melanjutkan pemerintahan tidak mampu mengelola pemerintah sebaik pendahulunya. Sehingga memunculkan kekuatan baru di banyak daerah jajahan.
Kelemahan kepemimpinan anak anak raja yang tidak mumpuni seperti ayahnya digunakan kesempatan memerdekakan wilayah masing masing. Abbasiyah berakhir. Dan hingga Turki Usmani yang berkuasa hampir 800 tahun pun berakhir di 1924. Sultan terakhir Mahmed VI pergi keluar Turki. Kemal Ataturk mejadi pemimpin negeri itu.
Sekarang zaman 4.0, diperlukan pemimpin yang paham mengerti banyak hal dan kaya akan pengalaman kepemimpinan. Dengan harapan, pengalaman tersebut mampu membawa daerah di Kepulauan Riau bangkit dengan maksimal.
Politik dinasti sebenarnya mengancam demokrasi. Hanya pemilih yang bisa mengoreksinya. Kalau mereka memilih berarti setuju dengan itu. Jika tak setuju, jangan dipilih. (*)
*) Mahasiswa PhD University Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
DISCLAIMER: Setiap tulisan di rubrik kolom sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya masing-masing
