Kenapa Kepri Ngotot Diskresi Short Term Visa Wisata?

Kenapa Kepri Ngotot Diskresi Short Term Visa Wisata?

Guntur Sakti*)

Kalau argumentasi berbasis data, memang kurang relevan kita (Pemprov Kepri) ngotot meminta tambahan negara bebas visa. Sebab, itu murni otoritas pemerintah pusat. Ikhtiar dapat kita lakukan sebagai inisiatif kebijakan ialah pemberlakuan visa kunjungan singkat (short term visa) ke Kepri.

Sehingga biaya murah untuk wisman subjek visa on arrival datang ke Kepri. Karena Kepri adalah border tourism yang bisa mendapatkan banyak wisman dan devisa jika ada insentif regulasi.

Kenyataannya, meskipun VoA diberlakukan untuk 97 negara ke Kepri, dan hanya 10 negara Asean bebas visa kunjungan ke Kepri, selama tahun 2023 kunungan naik secara eksponensial, lebih dari 100 persen dibanding tahun 2022.

Usulan Pemda bersama jajaran stakeholder pariwisata di Kepri meminta kebijakan VoA singkat dengan biaya murah, karena Kepri adalah border tourism dengan karakter wisman jarak pendek dan waktu singkat. Dan permohonan Kepri menuai hasil dengan penetapan visa kunjungan singkat 7 hari khusus ke Kepri melalui Permenhumkan No. 22/2023. Terima kasih untuk Kemenhumkam.

Nyatanya, walaupun jenis visanya sudah ditetapkan, tapi belum bisa terlaksana karena masih menunggu penetapan tarif (dari Kemenkeu). Sejalan dengan usulan Pemda, Menparekraf Sandiaga Uno pertanggal 10 Januari 2024, juga telah bersurat ke Menkumham, mengusulkan agar tarif short term visa untuk Kepri sebesar 10 USD.

Jika saat ini kebijakan tarif belum juga ditetapkan, mungkin ada hal lain yang menjadi pertimbangan Kemenkeu. Namun, usaha kita bersama untuk mengusulkan kebijakan short term visa dengan tarif minimal sudah sangat maksimal. Sebenarnya kita ingin tidak dalam posisi meminta (diskresi) pusat.

Tapi, pemerintah pusat (seharusnya dapat) memanfaatkan posisi strategis Kepri sebagai border tourism, sehingga bisa menjadi gerbang investasi dan turis mancanegara. Sehingga menopang peningkatan nilai investasi dan devisa negara. Maka, desain kebijakan (Pemprov Kepri) kita perjuangkan selama ini untuk Kepri, sebenarnya menegaskan posisi strategis Kepri memerlukan special regulation yang lebih localize, segmented dan costumize. (*)

*) Kepala Dispar Kepri

DISCLAIMER: Setiap tulisan di rubrik kolom sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya masing-masing