Waspadai Inflasi (Kepri) Dan Dampaknya

Waspadai Inflasi (Kepri) Dan Dampaknya

Ir. Zunadi, M.NatResEcon*)

DAMPAK dari pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Ekonomi dalam dua tahun terakhir memang tumbuh namun masih menyisakan masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Keadaan diperparah dengan kenaikan cukup tajam harga pangan dan energi global akibat terganggunya rantai pasok terkait krisis Rusia-Ukraina.

Ketidakpastian mengadang sejalan meningkatnya proteksionisme dari banyak negara berujung peningkatan inflasi cukup tinggi. Itu harus diwaspadai karena inflasi akan menggerus pendapatan, menurunkan daya beli dan akan menambah jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Inflasi pada tingkat mengkhawatirkan hampir terjadi di semua negara. Inflasi dunia diperkirakan naik dari 6,4 persen pada tahun 2021 menjadi 9,2 persen pada tahun 2022. Tidak terkecuali Indonesia, dari rilis BPS tingkat inflasi naik dari 1,75 persen pada tahun 2021 menjadi 5,42 persen pada tahun 2022 year on year, melampaui target Bank Indonesia 3 ± 1 persen.

Mekipun inflasi Indonesia relatif moderat dibanding negara yang lain namun perlu diwaspadai karena inflasi yang tinggi akan menggerus pendapatan, menggerus saving, melemahkan investasi, bahkan jika tidak terkendali dapat menimbulkan social unrest.

Inflasi di Kepri

Tingkat inflasi year-on-year November 2022 di Kepulauan Riau sebesar 5,26 persen lebih tinggi daripada inflasi year-on-year November 2021 yang hanya sebesar 2,75 persen. Jika dilihat lebih dalam, kelompok pengeluaran yang mempunyai andil inflasi paling tinggi adalah kelompok Transportasi yang mencapai 2,09 persen diikuti oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil mencapai 1,44 persen.

Pengendalian inflasi yang efektif pada dua kelompok pengeluaran ini akan sangat membantu rumah tangga miskin untuk tidak semakin tergerus pendapatannya. Tingginya tingkat inflasi kelompok pangan ini tentu sangat mengkhawatirkan karena untuk keluarga miskin pengeluaran untuk pangan dan transportasi mempunyai porsi yang lebih besar pada struktur pengeluaran rumah tangganya.

Dari sisi komoditas, inflasi year-on-year November 2022 terutama disebabkan oleh Bensin dengan andil inflasi 1,00 persen, Angkutan Udara 0,84 persen, Rokok Kretek Filter (0,35 persen), Daging Ayam Ras (0,15 persen), Rokok Putih (0,12 persen), Bahan Bakar Rumah Tangga (0,12 persen), Kontrak Rumah (0,11 persen), Sabun Detergen Bubuk/Cair (0,10 persen), Rokok Kretek (10 persen) dan Akademi/Perguruan Tinggi (0,09 persen).

Relatif rendahnya capaian inflasi Kepulauan Riau pada November 2022 year-on-year dibanding inflasi nasional dan provinsi-provinsi yang lain patut mendapat apresiasi. Ditengah tekanan inflasi bahan pangan dan energi dunia, Kepri mampu mencatatkan inflasi yang relatif terkendali. Hal ini tentu merupakan buah yang manis dari sinergi yang kuat antar para pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi.

Namun demikian, kewaspadaan dan langkah-langkah antisipatif perlu terus diefektifkan untuk mengantisipasi naiknya perrmintaan terkait dengan perayaan Natal dan tahun baru, serta terganggunya suplai akibat musim, banjir, gempa bumi, dan kenaikan harga komoditas impor seperti kedelai, daging, gula, dan tepung terigu.

Mitigasi Inflasi

Mempertimbangkan buruknya dampak inflasi terhadap rumah tangga miskin tidak mengherankan Presiden Jokowi menginginkan penanganan inflasi sama dengan penanganan pandemi COVID-19 dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Berkaitan dengan penanganan inflasi di atas, langkah-langkah antistipatif dan kolaboratif perlu ditingkatkan dan diefektifkan. Pertama, inflasi pada tahun ini dan tahun depan masih akan relatif tinggi. Nah, upaya mempertahankan daya beli dan mengurangi risiko meningkatnya jumlah penduduk miskin program perlindungan sosial perlu dilanjutkan dan ditingkatkan efektifitasnya, baik dilihat dari ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu pemberian dana perlindungan sosial.

Kedua, dalam penanganan terhadap volatile foods (komoditas bergejolak) diperlukan sinergitas yang lebih kuat antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), BI dan Bulog dalam menjamin ketersediaan barang, akan lebih baik jika membangun kerja sama dengan daerah-daerah penghasil untuk menjamin kontinuitas pasokan.

Hal ini sejalan dengan arahan enam langkah kongkrit dari pemerintah yang harus dilaksanakan untuk pengendalian inflasi yaitu: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Ketiga, kenaikan tarif dan harga yang diatur pemerintah seperti listrik, dan bahan bakar dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli rumah tangga dan tingkat inflasi yang ditimbulkan.

Keempat, memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui urban farming, pemanfaatan lahan tidur, dan diversifikasi pangan lokal. Ungkapan “belum makan jika belum makan nasi” perlu diubah, potensi pangan lokal perlu digali dan dicari jenis produk olahan yang bisa diterima oleh masyarakat Kepri. Lebih jauh lagi perlu dikembangkan hilirisasi produk-produk pertanian agar produk pertanian yang mudah busuk bisa disimpan lebih lama. Jika berhasil, hal ini akan mengurangi gejolak harga komoditas pangan.

Kelima, memperluas swasembada pangan seperti kedelai, jagung, gula pasir, daging, dan telur ayam ras untuk mengurangi ketergantungan impor dan mengurangi dampak imported inflation. Perlu dilakukan pemetaan wilayah terhadap potensi pertanian untuk mengurangi ketergantungan impor, baik impor antar provinsi maupun impor luar negeri.

Dengan sinergi, kolaborasi, dan optimisme semoga inflasi dapat dikendalikan dengan baik sehingga ekonomi kita tidak masuk pada tahap stagflasi atau bahkan resflasi.

*) Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Sleman Dan Pernah Berdinas Di BPS Kepri

DISCLAIMER: Setiap tulisan di rubrik kolom sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya masing-masing

.