angkaberita – Bupati Cen Sui Lan memanfaatkan pertemuan dengan Komisi II DPR di Natuna meyakinkan mereka ikut mendorong Serasan menjadi jantung pembangunan tapal batas NKRI, Rabu (26/11/2025).
Kepada mereka, Bupati Cen juga memaparkan revitalisasi PLBN Serasan. Selain itu, Bupati Natuna juga menawarkan tujuh langkah strategis kerangka pembangunan komprehensif di Natuna sebagai daerah perbatasan antarnegara.
Pemkab Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan “Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara” pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Bertempat di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Bupati Cen dan rombongan hangat berdiskusi dengan Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Tim Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Ikut hadir Wabup Jarmin, pimpinan DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada I, perwakilan BNPP, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri. Kehadiran lintas lembaga tersebut menegaskan pentingnya isu perbatasan sebagai agenda strategis nasional.
Isu Perbatasan
Bupati Cen Sui Lan mengapresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI yang dinilai menjadi momentum memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna. Cen Sui Lan menjelaskan, Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia menanggung beban strategis, mulai dari aspek pertahanan dan keamanan hingga kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar.
Dia menuturkan persoalan batas negara, pengawasan wilayah, hingga penguatan infrastruktur perbatasan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara pusat, daerah, dan institusi keamanan agar pengelolaan wilayah perbatasan berlangsung efektif.
Dalam forum itu, Bupati Natuna memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan.” Ia menekankan PLBN Serasan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas lintas batas, tetapi simbol nyata hadirnya negara di wilayah terluar.
Bupati Cen menjelaskan PLBN Serasan memiliki nilai strategis dalam tiga pilar utama. Yaitu pilar pertahanan, politik-kedaulatan dan sosial ekonomi. Selain itu, Cen Sui Lan memaparkan sejumlah hambatan yang menghalangi PLBN Serasan berjalan optimal, mulai dari penguatan tata kelola, kesiapan infrastruktur, hingga regulasi perdagangan lintas batas.
Resep Membangun Serasan
Kepada mereka, Bupati Cen menawarkan tujuh langkah strategis yang disusun sebagai kerangka pembangunan komprehensif: (1) Penguatan tata kelola dan kelembagaan PLBN (2) Peningkatan keamanan maritim di Laut Natuna Utara (3) Pengembangan infrastruktur logistik dan ekonomi.
Kemudian (4) Revisi batas transaksi perdagangan agar sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan. (5) Penetapan PLBN sebagai kawasan perdagangan perbatasan. (6) Penetapan PLBN sebagai exit-entry point resmi. Serta (8) Penetapan Pelabuhan Serasan menjadi pelabuhan internasional.
Menurut Cen, langkah-langkah tadi akan mendorong PLBN Serasan berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru. Sekaligus memperkuat keterhubungan Natuna dengan wilayah perbatasan negara lain.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi atas penerimaan Pemkab Natuna. Ia menjelaskan kunjungan mereka bagian dari kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan untuk melihat langsung kondisi riil dan tantangan yang dihadapi daerah-daerah perbatasan.
Zulfikar menegaskan pembangunan PLBN tidak cukup hanya melalui penyediaan bangunan fisik. PLBN harus benar-benar berfungsi untuk masyarakat, baik dari sisi penguatan pertahanan, pelayanan lintas batas, maupun peningkatan aktivitas ekonomi lokal.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Natuna memperlihatkan adanya visi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan kesiapan penuh mendukung langkah strategis yang akan ditetapkan.
Di akhir pertemuan, Bupati Cen menyatakan, Natuna siap menjadi laboratorium pembangunan perbatasan yang berorientasi pada kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. (*)
