angkaberita – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terus menjadi pemberitaan. Terbaru, dia blak-blakan menyebut alasan pemangkasan dana transfer ke daerah tahun depan lantaran banyak penyelewengan di daerah.
Sebab, sebut dia, pemerintah ingin Pemda efektif belanja daerah mereka. Kebijakan tadi, lanjut dia, setelah pemerintah menemukan banyak penyelewenangan penggunaan dana transfer.
“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujar Menkeu, seperti bisnis.com tulis, Kamis (2/10/2025).
Putar Ekonomi Daerah
Tahun depan, dia mengaku dana transfer di APBN 2026 turun hingga 200 triliun. Meski demikian, dia mengaku pusat menambah signifikan alokasi pendanaan program di daerah. Nilainya meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.
Sehingga pembangunan di daerah akan terus berlanjut, bahkan lebih banyak. Menkeu mengingatkan Pemda memperbaiki kualitas penyerapan anggaran agar tak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Jika ekonomi nasional membaik, dan penerimaan pajak meningkat, pusat akan membuka ruang menambah alokasi dana transfer ke daerah tahun depan.
Caranya, Menkeu mencontohkan, Pemda menunjukkan penyerapan anggaran baik dan bersih. DPR dan pemerintah ketuk palu dana transfer ke daerah di APBN 2026 sebesar Rp 692,995 triliun, bertambah Rp 43 triliun meskipun jauh dibanding di APBN sebelumnya. Yakni, Rp 919,9 triliun, alias turun 24,7 persen.
Peta Keuangan Kepri
Sekdaprov Kepri tak menampik jatah Pemprov di APBD 2026 berkurang drastis. Tapi, Pemprov tetap bertekad membangun, termasuk dengan berutang ke BRK Syariah. Batam jatah terbesar alokasi dana transfer daerah, meskipun walikota mereka pamer setengah belanja daerah di APBD bersumber PAD
Di Kepri, Batam tertolong dengan status pengelolaannya. Di sana, terdapat dua anggaran penopangnya. Yakni, Pemko Batam dan BP Batam. Pesaingnya hanya Bintan, dengan penopang Pemprov, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan.
Dalam rancanangan dana transfer Kemenkeu, tiada satupun kabupaten/kota di Kepri mendapatkan dana insentif seperti tahun lalu. Biasanya diberikan karena dinilai sukses serap belanja APBD, tangani kemiskinan ekstrem, dan mengatasi stunting.
(*)
