angkaberita.id - DPRD Karimun barusan menetapkan duet Ing Iskandarsyah-Rocky Bawole sebagai Bupati-Wabup terpilih periode 2025-2030, Kamis (16/1/2025). Defisit APBD menghantui roda pemerintahan mereka. Tapi, Ing meyakini resep ‘Tata Ruang Tata Uang’ mendatangkan PAD. Manjurkah?
Bupati Aunur Rafiq blak-blakan Pemkab kelabakan menutup belanja APBD lantaran target pendapatan meleset, terutama dari sektor ekstraksi alias pertambangan. Kini, bersama DPRD, Pemkab Karimun menempuh langkah drastis memangkas dana Pokir dan TPP ASN.
Di Karimun, defisit APBD berujung demo sejumlah ASN. Belakangan terdengar gaduh layanan Jamkesda. Protes lantaran TPP mereka, istilah lain Tukin, belum terbayar berbulan-bulan. Gaduh Jamkesda gegara alokasi APBD dianggarkan habis terkuras membayar kewajiban tahun sebelumnya. Gaduh juga menyeret Pemprov Kepri angkat bicara.
Berdasarkan kajian Badan Fiskal Kemenkeu tahun 2024, hampir seluruh Pemko/Pemkab di Kepri berkapasitas rendah, alias APBD mengandalkan dana transfer APBN. Konsekuensinya, begitu target dana transfer APBN dan bagi hasil Pemprov meleset, atau tak sesuai jadwal pencairan, Pemda kelimpungan.
Selain opsi tunda bayar, pilihan pahit tapi masuk akal ialah memangkas Pokir dan Tukin ketimbang menjual aset daerah, menarik utang, atau menarik duit investasi ke bank pelat merah seperti mencuat di Pemkab Natuna. Kompromi Pokir dan TPP juga bukan ikhwal tabu. Sebab, keduanya bersumberkan dari APBD, alias keuangan daerah.
Tata Ruang Sumber PAD
Terpilihnya Ing Iskandarsyah, pentolan Komisi II DPRD Kepri hingga 2020, menjadi kesempatan dia membuktikan resep mendatangkan PAD ke APBD. Pencabutan moratorium ekspor pasir laut menjadi pintu masuk menekan defisit keuangan di sana. Sebab, Karimun termasuk daerah kaplingan pasir laut di Kepri.
Ing sendiri, saat pembukaan kran ekspor pasir laut menjadi polemik, termasuk welcome dengan kebijakan itu. Tahun 2022, dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Kepri mengambil strategi menggeber kerja infrastruktur. Jika merujuk kondisi PDRB tahun 2018, tak salah pilihan taktik itu.
Sebab, data BPS, tiga sektor penopang ekonomi di tahun itu, bukan hanya manufaktur, tapi juga pertambangan dan konstruksi. Pertambangan termasuk di Karimun. Nah, terbitnya Perpres izin ekspor pasir laut menjadi kesempatan diversifikasi sumber PAD.
Meskipun APBD menjanjikan dana perimbangan, ukuran keuangan daerah sejatinya di PAD. Sektor tambang menjadi peluang mendulang pendapatan PAD secara cepat. Ing saat itu, tak menampik skenario itu. Dia menegaskan, sepanjang penambangan dilakukan sesuai ketentuan dan telah memenuhi segala persyaratan, tidak menjadi persoalan.
Bahkan, menurutnya, PAD sektor pertambangan terbilang paling cepat mengisi kas daerah. Istilah dia, terbitkan izin, keruk dan kapalkan. "Terima kontribusi PAD lewat retribusi," ujar dia, saat itu. Selain PNBP lewat retribusi, kata Ketua Komisi II DPRD Kepri 2019-2020, juga terdapat potensi pajak.
Malah dia mendorong, jika pemerintah membuka kran perizinan, mendorong BUMD turun terlibat. Dengan menggarap sektor penunjang, sekalian ke bisnis inti, dengan melobi ke pusat terkait kuota, konsesi dan kompensasi. Hanya saja, konteksnya PAD Pemprov Kepri, bukan Pemkab Karimun.
Pengaturan dan pengelolaannya tentu melibatkan rezim Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Istilah dia, tata ruang sejatinya “Tata Uang”. Ada tidaknya pembangungan, kata dia, ke depan tergantung kemampuan dan kejelian mengelola tata ruang tadi. Karenanya, di zaman dia duduk di DPRD, Perda Pesisir dikebut penyelesaiannya. Pengalaman kuliah di Belanda agaknya melekat di pemikiran dia.
Pejabat Pemprov paham desain Kepri mengamini skenario tadi. "Tata ruang fisik RPJP, dan RPJP narasi Tata ruang,” kata dia. Pemda katanya, dapat menyusun kawasan strategis mereka masing-masing bagi kepentingan APBD lewat pembangunan ekonomi. Terbaru, Pemprov dan DPRD Kepri tengah membahas Perda RTRW demi mendongkrak pemerataan pembangunan.
Going Dutch
Jika nantinya resmi dilantik, Bupati Ing akan menjadi KDH berpendidikan luar negeri. Ing merupakan jebolan Belanda. Di sana, meskipun negara kecil Belanda terhitung berpengaruh secara ekonomi lewat pelabuhan lautnya. Bencana banjir bah membentuk Belanda sekarang. Ada pepatah di sana, “Tuhan Menciptakan Bumi, Orang Belanda Menciptakan Negeri Belanda,”.
Tak heran, Belanda merupakan negara paling detail soal perencanaan. UU Sistem Perencanaan di Tanah Air sejatinya juga memberikan rambu soal itu, termasuk soal merencanakan sumber pendapatan sah. Cara berfikir Belanda juga dikenal efisien. Hanya saking efisiennya, terdengar kelakar, sampai-sampai makan bareng bayar tetap masing-masing (go dutch).
Dengan kondisi APBD defisit, Pemkab Karimun harus efisien cara pengelolaan anggaran. Pengalaman Ing di Komisi II DPRD Kepri menjadi titik krusial kepemimpinan lima tahun ke depan. Selain keuangan, Komisi II juga lekat dengan APBD. Dengan kata lain, defisit APBD menjadi kesempatan Bupati Ing menciptakan Pemkab Karimun tanpa defisit.
(*)
