angkaberita – Tersengat evaluasi APBD 2026 dari Kemendagri, Pemprov Riau langsung bergerak cepat membenahi anggaran mereka setahun ke depan. Selain menyoroti BUMD Riau , termasuk BRK Syariah, Gubernur Riau juga kian galak soal tunjangan TPP ke ASN Pemprov.
Apalagi, DPRD Riau ‘ngegas’ lewat Pansus PAD. Sebab, berdasarkan evaluasi Kemendagri, APBD Riau tahun 2026 bukan hanya terpangkas triliunan, tapi juga turun kelas dari kategori APBD tinggi ke sedang. Konsekuensinya, hak keuangan DPRD bulanan mereka juga terkoreksi alias penyesuaian.
Terbaru, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berencana merombak Pergub aturan TPP ASN. Dia mendorong adanya klausul TPP dapat digunakan membayar temuan hukum bagi ASN tersandung kasus hukum. Dia blak-blakan mencontohkan di Sekretariat DPRD Riau.
Dua Pergub Khusus TPP
“Seperti di Sekwan itu terdapat temuan hukum SPPD fiktif miliaran. TPP-nya dibersihkan untuk menutupi temuan itu. Nanti Pergub-nya dua, satu Pergub pembayaran TPP full, satu lagi Pergub untuk pembayaran temuan hukum,” kata Hariyanto, duet Abdul Wahid di Pilgub Riau tahun 2024.
Tahun 2026, dia memastikan tidak ada pemotongan TPP seperti terjadi tiga bulan terakhir jelang tutup tahun 2025. Mantan Sekdaprov sekaligus Penjabat Gubernur Riau tadi juga tetap mengupayakan kebijakan pemotongan TPP tak diberlakukan di tahun 2026, meskipun belanja APBD anjlok.
“InsyaAllah TPP pegawai tahun 2026 kita usahakan terima full (tidak ada pemotongan),” janji dia seperti beritasatu.com tulis, kemarin. Dia menjabat Plt Gubernur setelah Wahid kena operasi senyap KPK kasus korupsi di PUPR Riau. (*)
